info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, biaya pendaftaran dan lembaga uji, lembaga uji, peredaran, penggunaan, pengawasan, kewajiban, pembinaan dan sanksi.
(2)Pupuk organik untuk Sistem Pangan Organik tidak diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4
(1)Formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah yang akan diproduksi dan diedarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label kemasan dan didaftar oleh Menteri.
(2)Menteri dalam memberikan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB II
PENGADAAN

(1)Badan usaha yang akan memproduksi pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah harus mendapat izin dari Bupati/Walikota setempat.
(2)Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 7
(1)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang diproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berasal dari formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah hasil rekayasa.
(2)Formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu serta terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3)Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8
(1)Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan badan usaha bidang sarana produksi pertanian setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia, paling kurang memuat:
a.nama dagang;
b.nomor pendaftaran;
c.kandungan hara (khusus untuk pupuk) dengan batas toleransi yang ditetapkan dalam Peraturan ini sebagaimana pada Lampiran;
d.isi atau berat bersih;
e.masa edar;
f.nama dan alamat produsen atau importir;
g.tanggal, bulan dan tahun produksi;
h.petunjuk penggunaan;
i.bahan aktif dan tujuan penggunaan (khusus untuk pembenah tanah).

Pasal 11
(1)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formula yang akan diedarkan.
(2)Satu formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah tidak boleh didaftarkan oleh pemohon dengan menggunakan nama dagang formula/merek yang sama atau hampir sama dengan nama dagang/formula lain yang terdaftar dan hanya menggunakan satu nama dagang formula/merek (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tidak berkaitan dengan nama unsur/jenis yang menunjukkan formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah;
b.setiap penamaan formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah yang didaftarkan harus dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran merek dari instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
c.penamaan formula tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata "dahsyat", "hebat", "super" atau "ampuh".

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pendaftaran

(1)Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus sudah selesai melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.
(2)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih ada kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 9.
(3)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada dengan disertai alasan penolakan secara tertulis menggunakan formulir model-2 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah lengkap dan benar.
(5)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan proses teknis, menggunakan formulir model-3 pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengujian

Pasal 14
(1)Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), harus sudah menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji mutu menggunakan formulir model-4 seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga yang terakreditasi atau ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3)Lembaga Pengujian dalam melakukan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Hasil Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Laboratorium Uji disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pemohon, untuk dilakukan penilaian teknis hasil uji mutu sesuai dengan persyaratan SNI atau Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan/atau Pembenah Tanah seperti tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(5)Penilaian teknis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1)Apabila penilaian teknis hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis disertai alasan menggunakan formulir model-5 seperti tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, selanjutnya pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian mutu ulang.
(2)Apabila penilaian teknis hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan surat kepada pemohon untuk melaksanakan pengujian efektivitas menggunakan formulir model-6 seperti tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3)Uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas seperti tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Lembaga Uji Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melakukan pengujian efektivitas mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(5)Laporan hasil uji efektivitas dan rekomendasi uji efektivitas oleh lembaga uji disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis hasil uji efektivitas sesuai dengan Ketentuan Lulus Uji Efektivitas pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(6)Lembaga Uji Efektivitas dalam menyusun laporan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XIV Sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(7)Lembaga Uji Efektifitas dalam menyusun rekomendasi hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(8)Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian teknis hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian ketiga
Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 17
(1)Apabila dari penilaian teknis hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis disertai alasan menggunakan formulir model-7 seperti tercantum pada Lampiran XVI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Apabila dari penilaian teknis hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) memenuhi persyaratan, selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, menerbitkan nomor pendaftaran.
(3)Tata cara penomoran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah meliputi Nomor Pendaftaran, Jenis Formula, Bentuk Formula dan Tahun Lahir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Nomor pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 18
(1)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat didaftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
(2)Untuk daftar ulang ganjil (pertama, ketiga, ... dst) formula pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang telah terdaftar dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(3)Untuk daftar ulang genap (kedua, keempat, ... dst) formula pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang telah terdaftar dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.
(4)Pendaftaran ulang ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor pendaftaran berakhir.
(5)Pendaftaran ulang genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Biaya pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1)Biaya pengujian pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang dilakukan oleh Lembaga Uji milik Pemerintah merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak, harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya pengujian pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang dilakukan oleh Lembaga Uji milik swasta, besar dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga uji bersangkutan.

BAB VI
LEMBAGA UJI

(1)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label dan didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

BAB VIII
PENGGUNAAN

Pasal 24
(1)Jenis dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dilakukan dengan memerhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan.
(2)Jenis dan tata cara penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan tersendiri.
(3)Apabila dalam penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup, nomor pendaftaran dicabut.

BAB IX
PENGAWASAN

(1)Pengawasan tingkat rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas pengawas pupuk.
(2)Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah, pelaksanaan pengujian mutu dan efektivitas serta penggunaan nomor pendaftaran.
(3)Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 28
(1)Pengawasan tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas pengawas pupuk yang ditunjuk Bupati/Walikota.
(2)Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.

Pasal 29
Badan usaha yang melakukan pengadaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah, wajib mengizinkan petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat usahanya.

Pasal 30
(1)Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) berwenang:
a.melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah;
b.melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
c.mengambil contoh pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah guna pengujian mutu;
d.memeriksa dokumen dan laporan;
e.melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan/atau peredaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.
(2)Dalam hal petugas pengawas pupuk mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau kerusakan pada pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang beredar, petugas pengawas pupuk harus segera melaporkan kepada Direktur Jenderal dan/atau Gubenur untuk menghentikan sementara peredaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak melakukan pengujian mutu.
(3)Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka petugas pengawas pupuk mengusulkan kepada Gubenur setempat untuk menarik pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah tersebut dari peredaran.
(4)Ketentuan penarikan dan peredaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEWAJIBAN PETUGAS, LEMBAGA
DAN PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 32
(1)Petugas yang melayani pendaftaran, petugas penguji mutu dan petugas penguji efektivitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan formula pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
(2)Lembaga pengujian wajib menjamin kerahasiaan formula pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang telah diuji.
(3)Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.

Pasal 33
(1)Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label dan kemasan yang didaftarkan.
(2)Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap perubahan nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan nomor pendaftaran.
(3)Pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pengadaan dan peredaran yang meliputi produksi dan/atau impor, jual beli di dalam negeri dan atau ekspor setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 35
(1)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat beralih atau dialihkan, karena beberapa hal:
a.Pemegang nomor pendaftaran menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
b.Pemegang nomor pendaftaran mengalihkan kepemilikan formulanya kepada pihak lain;
c.penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
d.penggantian nama pemegang nomor pendaftaran.
(2)Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan pengalihan nomor pendaftaran dalam bentuk perjanjian, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan mengenai pengalihan dimaksud dan wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran.

Pasal 36
(1)Pemegang nomor pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah wajib bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan label pada kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2)Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap perubahan nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan nomor pendaftaran.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 37
(1)Pembinaan dilakukan terhadap produsen, importir dan lembaga uji.
(2)Pembinaan terhadap produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses produksi dan mutu produksi yang dilakukan secara periodik untuk menghasilkan produk sesuai standar mutu.
(3)Pembinaan terhadap importir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi uji mutu setiap pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.
(4)Pembinaan terhadap lembaga uji mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana persyaratan Pasal 22.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 38
Lembaga pengujian dan/atau laboratorium uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
(1)Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang memeroleh kekuatan hukum tetap.
(2)Sanksi pembatalan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 41
(1)Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(2)Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(3)Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang didaftarkannya dan tidak membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 34 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(4)Pencabutan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir wajib menarik pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Menteri tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran.

Pasal 42
Penarikan kembali pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
(1)Produsen atau pemilik nomor pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dapat melayani pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik sesuai yang didaftarkan dan digunakan langsung oleh pemesan.
(2)Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 44
Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pupuk dan Pestsida untuk mendapat pemantauan dan pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Pusat.

Pasal 45
Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 46
(1)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang berasal dari luar negeri dilarang menggunakan bahan baku dari limbah industri.
(2)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dapat berasal dari limbah industri dalam negeri apabila memenuhi standar mutu, terjamin efektifitasnya dan harus lulus uji risiko lingkungan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
(1)Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang telah terdaftar sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor pendaftaran.
(2)Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah sebelum Peraturan ini diundangkan sedang atau telah dilakukan pengujian, tetap diproses pendaftarannya sesuai ketentuan sebelum Peraturan ini.
(3)Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebelum Peraturan ini diundangkan sedang dalam proses pendaftaran, tetapi belum dilakukan pengujian diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Untuk pemasukan media pertumbuhan tanaman yang berupa tanah dan kompos sepanjang bukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah, masih tetap berlaku Keputusan Menteri Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984.

Pasal 49
Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini ditetapkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas