info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bupati/Walikota bertangggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
(2)Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 4
(1)Menteri memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
b.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang komunikasi dan informatika, termasuk kesenjangan pembiayaan;
c.penyusunan rencana pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika;
d.penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika; dan
e.pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
(1)Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
(2)Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 8
Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dalam:
a.penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika;
b.pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
c.pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik; dan
d.pemberian sanksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil menerapkan SPM bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VIII
PENDANAAN

(1)Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang, diperbaiki, dan disempurnakan sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata.
(2)SPM bidang komunikasi dan informatika yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM bidang komunikasi dan informatika disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010
TANGGAL: 20 Desember 2010


TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL
SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA

I.Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.



II.Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota

A.Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
1.Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:
- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
-media baru seperti website (media online);
-media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
-media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
-media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

a.Pengertian
Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ke pada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
b.Definisi Operasional
Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:
-media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
-media baru seperti website (media online);
-media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
-media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
-media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
c.Sumber Data
1)SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
2)Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.
d.Rujukan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
e.Target
Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui:
a)Media massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
b)Media baru seperti website (media online) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating
c)Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
d)Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
e)Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan pada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).
f.Langkah Kegiatan
1)koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
2)kerjasama dan fasilitasi;
3)kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial; dan
g.SDM
1)Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
2)Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
h.Konten Informasi
1)Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat
2)Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan
i.Penanggung jawab kegiatan
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

B.Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

2.Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

a.Pengertian
Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah
b.Definisi Operasional
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan
c.Cara perhitungan indikator
1)Rumus
Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di tingkat kecamatan=
2)Pembilang: Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota.
3)Penyebut: Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota.
4)Satuan Indikator Persentase (%)
5)Contoh Perhitungan
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kab/Kota tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:
Artinya: Baru 50% dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM.
d.Sumber Data
1)SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
2)Kecamatan.
e.Rujukan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
f.Target
50 % cakupan pada tahun 2014
g.Langkah Kegiatan
1)bimbingan teknis;
2)pengembangan model;
3)penyelenggaraan jaringan komunikasi;
4)sarana dan prasarana;
5)workshop, sarasehan, forum;
6)penyediaan bahanbahan informasi;
7)simulasi aktivitas;
8)kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
9)studi banding
h.SDM
1)Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
2)Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
i.Konten Informasi
1)Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
2)Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan
j.Penanggung jawab kegiatan
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas