info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Izin pembuatan koridor dapat diberikan pada kawasan:
a.Hutan Produksi;
b.Areal Penggunaan Lain (APL).
(2)Izin penggunaan koridor dapat diberikan pada kawasan:
a.Hutan Produksi;
b.Hutan Lindung;
c.Areal Penggunaan Lain.
(3)Pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) tidak dapat diberikan izin pembuatan koridor.
(4)Koridor tidak diperbolehkan melintas lokasi tegakan benih, petak ukur permanen, plot-plot penelitian, areal sumber daya genetik, kebun benih dan koleksi benih.

Pasal 4
Izin pembuatan dan penggunaan koridor pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
a.Pemegang IUPHHK pada hutan alam;
b.Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman; atau
c.Pemegang IPK.

(1)Permohonan izin pembuatan koridor diajukan oleh pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau Pemegang IPK kepada Gubernur, dengan tembusan kepada:
a.Direktur Jenderal;
b.Kepala Dinas Provinsi;
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
d.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
a.Rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala 1: 25.000;
b.Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemegang IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman, apabila koridor yang akan dibuat melalui areal kerja IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman yang bersangkutan.
c.Persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan apabila koridor yang akan dibuat melalui Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin;
d.Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL; dan
e.Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak.

Pasal 7
(1)Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak dipenuhi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi menolak permohonan.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dipenuhi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari Tenaga Teknis Kehutanan, Petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana trase sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Tim tersebut wajib memperhatikan dalam hal terdapat koridor yang telah ada.
(3)Biaya pemeriksaan dibebankan pada pemohon berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan Provinsi setempat.

Pasal 8
(1)Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), melakukan pemeriksaan rencana trase koridor yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Tim melaporkan hasil pemeriksaan rencana trase koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi disertai rekomendasi untuk dapat disetujui atau tidak disetujui.

Jangka waktu berlakunya izin pembuatan koridor diberikan dengan memperhatikan kondisi alam dan panjang koridor yang dibuat.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Izin Penggunaan

Pasal 11
(1)Permohonan Izin Penggunaan Koridor diajukan oleh Pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IPK atau pemegang izin pinjam pakai kepada Gubernur, dengan tembusan kepada:
a.Direktur Jenderal;
b.Kepala Dinas Provinsi; dan
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan:
a.Peta koridor yang akan digunakan dengan skala 1: 25.000;
b.Surat persetujuan dari pemegang izin koridor.
(3)Dalam hal rencana pembuatan jalan oleh pemegang izin pinjam pakai melewati areal IUPHHK, pembuatan jalan tersebut diarahkan pada koridor yang telah ada dengan skema izin penggunaan koridor.
(4)Izin penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada pemegang izin pinjam pakai untuk mengangkut produksinya dikenakan PNBP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), melakukan pemeriksaan koridor yang hasilnya dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan dilaksanakan, Tim melaporkan hasil pemeriksaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai bahan persetujuan atau penolakan permohonan.

Pasal 14
(1)Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Penggunaan Koridor, yang salinannya disampaikan kepada:
a.Direktur Jenderal;
b.Gubernur;
c.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
d.Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi; dan
e.Pemohon yang bersangkutan.
(2)Keputusan izin penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
a.Nama dan alamat pemegang izin;
b.Ukuran panjang dan lebar koridor;
c.Ketentuan penggunaan dan pemeliharaan koridor;
d.Tanggal ditetapkan dan berlakunya izin;
e.Lampiran izin berupa peta koridor yang digunakan; dan
f.Kewajiban menjaga dan mengamankan hutan di dalam/di sekitar koridor.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur menerbitkan surat penolakan kepada pemohon, yang tembusannya disampaikan kepada:
a.Direktur Jenderal;
b.Gubernur;
c.Kepala Dinas Kehutanan kabupaten/Kota; dan
d.Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.

(1)Pemegang izin penggunaan koridor dapat melakukan pelebaran koridor setelah mendapat surat persetujuan Kepala Dinas Provinsi.
(2)Pelebaran koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan izin penggunaan oleh pemegang izin pinjam pakai.

BAB III
KETENTUAN PEMBUATAN KORIDOR DAN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu
Ketentuan Pembuatan Koridor Untuk Kegiatan
IUPHHK Pada Hutan Alam Atau IUPHHK Pada Hutan Tanaman

Pasal 17
Pelaksanaan pembuatan koridor harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a.Menggunakan alat sesuai ketentuan yang berlaku;
b.Diupayakan agar jarak jalan angkutan merupakan jarak terpendek;
c.Diutamakan pada areal yang tidak berhutan;
d.Tidak melakukan pembakaran; dan
e.Lebar koridor maksimum 34 meter dengan perincian:
1.lebar jalan utama maksimum 10 meter;
2.lebar bahu jalan kanan dan kiri maksimum 2 meter;
3.lebar tebang matahari dari tepi bahu jalan kanan dan kiri masing-masing maksimum 10 meter.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemanfaatan Kayu

Pasal 18
(1)Pemanfaatan kayu dalam rangka pembuatan koridor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kayu yang diperoleh dalam rangka pembuatan koridor dari areal IUPHHK yang dilalui koridor diprioritaskan pemanfaatannya kepada pemegang IUPHHK yang bersangkutan.
b.Kayu yang diperoleh dari hasil pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada huruf a, target volume pemanfaatan kayunya masuk sekaligus dalam izin koridor.
c.Kayu yang diperoleh dari areal hutan Negara yang tidak dibebani hak diberikan kepada pemegang izin koridor dengan target volume pemanfaatan kayu dimasukkan dalam Izin Pembuatan koridor; atau
d.Kayu yang diperoleh dari areal tanah milik diserahkan pemanfaatannya kepada pemilik areal.
(2)Kayu yang diperoleh dari pembuatan koridor yang berasal dari hutan negara dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KORIDOR

(1)Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perizinan koridor.
(2)Dinas Provinsi melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuatan koridor.
(3)Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuatan koridor dan penggunaan koridor.

Pasal 21
Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk pengawasan dan monitoring.

(1)Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 15 kali PSDH apabila:
a.Pemegang IUPHHK atau IPK yang membuat koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
b.Pemegang izin penggunaan koridor yang melakukan pelebaran koridor tanpa surat persetujuan Kepala Dinas Provinsi.
(2)Pembuatan koridor yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah apabila membuat koridor yang tidak sesuai dengan trase koridor yang diizinkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Izin pembuatan dan atau penggunaan koridor yang telah terbit berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.352/Menhut-II/2004 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.352/Menhut-II/2004 tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas