BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam hal DAU Daerah Induk/Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mencukupi, pemotongan dilakukan terhadap DBH.

BAB III
BESARAN PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

Pasal 4
(1)Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebesar jumlah kewajiban hibah/bantuan pendanaan yang belum dibayarkan.
(2)Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun ditetapkan dalam persentase tertentu dari DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada tahun berkenaan.

(1)Dalam hal jumlah kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dari besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan secara bertahap untuk beberapa tahun sampai dengan seluruh kewajiban terselesaikan.
(2)Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya dihitung berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan untuk Daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

Bagian Pertama
Permintaan Pemotongan DAU dan/atau DBH

Pasal 7
(1)Kepala Daerah Otonom Baru menyampaikan Surat Permintaan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk dan/atau Provinsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
(2)Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
a.besarnya tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan;
b.bukti realisasi pembayaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang telah dilaksanakan; dan
c.permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi.
(3)Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan meminta pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
(4)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
a.jumlah tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang harus diselesaikan; dan
b.persetujuan/penolakan permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi.
(5)Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8
(1)Menteri Dalam Negeri menyampaikan pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Keuangan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pertimbangan.
(2)Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH.

Bagian Kedua
Prosedur Pemotongan DAU dan/atau DBH

(1)Berdasarkan Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH, KPA Transfer ke Daerah atau pejabat penerbit SPP melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan mencantumkan pada Lampiran SPP DAU dan/atau DBH.
(2)Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Transfer ke Daerah atau pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan mencantumkan pada Lampiran SPM DAU dan/atau DBH.
(3)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Pasal 11
(1)Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D sebagai dasar pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Tata cara penerbitan SP2D, pembukuan dana pemotongan DAU dan/atau DBH dan mekanisme penyalurannya kepada Daerah Otonom Baru dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala Daerah Otonom Baru melakukan rekonsiliasi data 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SP2D Pemotongan DAU dan/atau DBH.

BAB V
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

(1)Berdasarkan surat ketetapan pemotongan DAU dan/atau DBH, SPM, dan SP2D, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA Transfer ke Daerah melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pemotongan DAU dan/atau DBH.
(2)Tata cara penatausahaan dan akuntansi transfer ke daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]