info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:
a.kepastian hukum, yaitu penanganan Dumas dilaksanakan sesuai prosedur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;
b.transparan, yaitu penanganan Dumas dilakukan berdasarkan mekanisme secara jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya;
c.visibel, yaitu informasi tindak lanjut penanganan Dumas disampaikan secara jelas, akurat, dan nyata berdasarkan fakta dan data yang ditemukan;
d.accessible, yaitu tempat penanganan Dumas mudah didatangi, dijangkau, dan dihubungi oleh masyarakat atau pengadu;
e.koordinasi, yaitu hubungan atau kerja sama dalam penanganan Dumas oleh antar pejabat yang berwenang dan terkait, berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur secara sinergi;
f.efektif dan efesien, yaitu penanganan Dumas dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat dengan mempertimbangkan tenaga, waktu dan biaya;
g.akuntabel, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun tindak lanjutnya;
h.objektif, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan atau kepentingan pihak tertentu; dan
i.proporsional, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

BAB II
JENIS DAN PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Jenis Pengaduan

Pasal 4
(1)Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
(2)Dumas secara langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:
a.Sentra Pelayanan Dumas; dan
b.setiap Pegawai Negeri pada Polri.
(3)Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui:
a.surat;
b.Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan;
c.website dan e-mail Polri;
d.telepon, faksimili, atau SMS;
e.media massa dan jejaring sosial;
f.surat Dumas melalui Instansi Pemerintah:
1.Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg) atau Staf Khusus Pengelola Dumas;
2.DPR-RI atau DPRD;
3.kementerian/lembaga;
4.badan/komisi;
5.pemerintah daerah;
6.instansi penegak hukum; dan
7.instansi pengawas intern pemerintahan lainnya;
g.surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:
1.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
2.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat;
h.surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda).

(1)Penerimaan dan pencatatan Dumas secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Dumas di lingkungan Polri dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, dan setiap anggota Polri yang menerima pengaduan.
(2)Setiap anggota Polri yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera meneruskan pada pejabat Polri yang bertugas di Sentra Pelayanan Dumas, untuk dilakukan pencatatan.
(3)Penerimaan dan pencatatan Dumas secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh:
a.Bagdumas Itwasum Polri, Rowasidik Bareskrim Polri, dan Bagyanduan Divpropam Polri, pada tingkat Mabes Polri;
b.Subbagdumas Itwasda, Bagwassidik Ditreskrim, dan Subbidyanduan Bidpropam, pada tingkat Polda;
c.Satreskrim, Siwas, dan Sipropam, pada Tingkat Polres; dan
d.Kapolsek, pada tingkat Polsek.

Paragraf 2
Penelaahan

Pasal 7
(1)Dumas yang telah dicatat, ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan jenis penyimpangan dengan kode masalah sebagai berikut:
a.kode 01 Penyalahgunaan wewenang;
b.kode 02 Pelayanan masyarakat;
c.kode 03 Korupsi atau pungutan liar (Pungli);
d.kode 04 Kepegawaian atau ketenagakerjaan;
e.kode 05 Pertanahan atau perumahan;
f.kode 06 Hukum atau peradilan dan HAM;
g.kode 07 Kewaspadaan Nasional;
h.kode 08 Tatalaksana atau regulasi;
i.kode 09 Lingkungan Hidup (LH); dan
j.kode 10 Umum.
(2)Hasil pengelompokan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pengklasifikasian sebagai berikut:
a.Dumas berkadar pengawasan, yaitu:
1.Dumas logis dan memadai dengan identitas pelapor jelas dan didukung bukti awal;
2.Dumas logis dan memadai dengan didukung bukti awal, walaupun identitas pelapor tidak jelas;
3.Dumas kurang memadai namun identitas pelapor jelas; dan
4.Dumas yang sama dan sedang atau telah dilakukan pemeriksaan.
b.Dumas tidak berkadar pengawasan, yaitu:
1.Dumas berupa saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat; dan
2.Dumas tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengarsipan

Pasal 8
Pengarsipan Dumas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri, berdasarkan:
a.jenis penyimpangan dan kode masalah;
b.klasifikasi hasil penelaahan;
c.Satker terlapor; dan
d.urutan tanggal, bulan dan tahun diterimanya pengaduan.

Penanganan Dumas secara langsung, ditindaklanjuti oleh personel yang menerima pengaduan dan wajib diteruskan kepada pimpinan dan/atau Sentra Pelayanan Dumas untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 11
Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Mabes Polri, ditindaklanjuti oleh Satker atau Sentra Pelayanan Dumas dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Itwasum Polri menindaklanjuti Dumas yang diterima, dengan melakukan:
1.pencatatan, penelaahan, dan pengkajian atas materi Dumas;
2.meneruskan atau menyalurkan disertai arahan kepada:
a)Kadivpropam Polri, berkaitan dengan penyimpangan, pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan/atau penyalahgunaan wewenang;
b)Kabareskrim Polri berkaitan dengan pelayanan proses penyidikan tindak pidana yang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri;
c)Kasatker di lingkungan Mabes Polri berkaitan dengan pelayanan Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
d)Kapolda berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah hukumnya;
3.pengawasan dan pengendalian, analisis dan evaluasi penanganan tindak lanjut Dumas;
4.memberikan jawaban atau tanggapan kepada pengadu atas pengaduan yang diterima oleh Itwasum Polri;
5.menghimpun laporan atau tanggapan Dumas di lingkungan Polri; dan
6.membuat laporan kepada Kapolri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN dan RB).
b.Bareskrim Polri:
1.Dumas yang diterima Bareskrim Polri ditindaklanjuti dengan pencatatan dan diteruskan kepada Karowassidik Bareskrim Polri untuk dilakukan penelaahan, pengkajian, gelar perkara, supervisi, dan arahan atas materi Dumas;
2.Dumas yang diterima dari Itwasum Polri dan Divpropam Polri ditindaklanjuti dengan penelaahan, pengkajian, proses penyidikan atau penghentian penyidikan;
3.Dumas yang bukan kewenangannya, penanganannya dilimpahkan kepada:
a)Divpropam Polri, berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri;
b)Kasatker di lingkungan Mabes Polri berkaitan dengan pelayanan Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
c)Kapolda berkaitan dengan perkara pidana berdasarkan bobot permasalahannya;
4.memberikan jawaban atau tanggapan kepada pengadu; dan
5.melaporkan kepada Irwasum Polri atas tindak lanjut penanganan Dumas;
c.Divpropam Polri:
1.Dumas yang diterima Divpropam Polri ditindaklanjuti dengan pencatatan, penelaahan, pengkajian dan penyelidikan oleh Paminal;
2.melakukan audit investigasi, pemeriksaan, serta penegakan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri;
3.Dumas yang diterima dari Itwasum Polri atau Bareskrim Polri terkait pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri, ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.Dumas yang diterima dan bukan merupakan kewenangannya, dilimpahkan kepada:
a)Kabareskrim Polri berkaitan dengan pemasalahan tindak pidana;
b)Kasatker di lingkungan Mabes Polri berkaitan dengan pelayanan Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
c)Kapolda, sesuai dengan wilayah hukumnya;
5.Dumas yang diterima dengan bobot permasalahan bersifat ringan, penanganannya dapat dilimpahkan kepada Kapolda;
6.memberikan jawaban atau tanggapan kepada pengadu; dan
7.melaporkan kepada Irwasum Polri atas tindak lanjut penanganan Dumas.

Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Polres, ditindaklanjuti oleh Satker atau Sentra Pelayanan Dumas dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Kapolres yang menerima Dumas langsung atau menerima pelimpahan dari Polda menindaklanjuti dengan:
1.penelaahan, dan pengkajian atas materi Dumas;
2.meneruskan kepada Kasatreskrim atau Kasipropam sesuai permasalahannya disertai arahan/perintah penanganannya;
3.pengawasan dan pengendalian, analisis dan evaluasi penanganan tindak lanjut Dumas;
4.melaporkan kepada Kapolda dan Irwasda atas tindak lanjut penanganan Dumas.
b.Satuan Reskrim:
1.Dumas yang diterima melalui Kapolres atau diterima langsung oleh Satuan Reskrim ditindaklanjuti dengan pencatatan, penelaahan, pengkajian dan penyelenggaraan gelar perkara;
2.Dumas yang diterima dari Polda, Siwas atau Sipropam ditindaklanjuti dengan proses penyidikan atau penghentian penyidikan; dan
3.Dumas yang bukan kewenangannya, penanganannya dilimpahkan kepada Sipropam, berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri.
c.Sipropam:
1.Dumas yang diterima melalui Kapolres atau diterima langsung oleh Sipropam ditindaklanjuti dengan penelitian, penyelidikan oleh Paminal, audit investigasi, pemeriksaan, dan penegakan pelanggaran disiplin atau KEPP;
2.Dumas yang diterima dari Polda, Siwas atau Satuan Reskrim, ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.Dumas yang bukan kewenangannya, penanganannya dilimpahkan kepada Kasat Reskrim berkaitan dengan pemasalahan tindak pidana;
4.memberikan jawaban atau tanggapan kepada pengadu; dan
5.melaporkan kepada Kapolres dan Siwas atas tindaklanjut penanganan Dumas.
d.Siwas:
1.melakukan pencatatan, penelaahan, dan pengkajian Dumas yang diterima dari Irwasda dan masyarakat;
2.meneruskan Dumas yang diterima kepada:
a)Kasatreskrim berkaitan dengan pemasalahan tindak pidana; dan
b)Kasipropam berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau KEPP;
3.melakukan monitoring atas tindak lanjut penanganan Dumas; dan
4.melaporkan kepada Kapolres atas tindak lanjut penanganan Dumas.

Pasal 14
Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Polsek, ditindaklanjuti oleh Satker atau Sentra Pelayanan Dumas dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Kapolsek yang menerima Dumas langsung, menindaklanjuti dengan:
1.melakukan penelaahan, dan pengkajian atas materi Dumas;
2.meneruskan kepada Kanitreskrim atau Kanitprovos sesuai permasalahannya disertai arahan/perintah penanganan;
3.melakukan monitoring atas tindak lanjut penanganan Dumas; dan
4.melaporkan kepada Kapolres dan Siwas atas tindak lanjut penanganan Dumas.
b.Dumas yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Polsek, Kapolsek wajib menyerahkan penanganannya kepada Kapolres.

Bagian Kedua
Koordinasi

(1)Irwasda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda dan Polres.
(2)Irwasda melaporkan Dumas dan hasil penanganannya kepada Kapolda.
(3)Kapolda melaporkan penanganan Dumas kepada Kapolri dan Irwasum Polri.

Pasal 17
(1)Kasatker di lingkungan Mabes Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penanganan Dumas di Satker masing-masing dan melaporkan kepada Irwasum Polri.
(2)Kabareskrim Polri dan Kadivpropam Polri menginventarisir, mengevaluasi, mengkaji laporan Dumas dan hasil penanganan yang dilakukan di lingkungan masing-masing, serta melaporkan kepada Irwasum Polri.

Pasal 18
(1)Irwasum Polri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Mabes Polri.
(2)Irwasum Polri menginventarisir, mengevaluasi dan mengkaji laporan Dumas dan hasil penanganan yang dilakukan oleh Polda dan Mabes Polri.
(3)Irwasum Polri melaporkan Dumas dan hasil penanganannya kepada Kapolri dan Menneg PAN dan RB.

Dalam hal Dumas secara tidak langsung ditujukan kepada 2 (dua) pejabat Polri atau lebih, untuk tertib administrasi, yang berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban kepada pengadu:
a.Irwasum Polri, untuk pengaduan yang disampaikan kepada Kapolri dan pejabat di lingkungan Mabes Polri dan/atau Polda; dan
b.Irwasda, untuk pengaduan yang disampaikan kepada Kapolda dan pejabat di lingkungan Polda dan/atau Polres.

Bagian Ketiga
Penyelesaian

Pasal 21
(1)Penyelesaian Dumas secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
a.diselesaikan oleh Satker/Satfung atau Polda/Polres yang menerima Dumas secara langsung dari pengadu/pelapor;
b.diselesaikan oleh Satker/Satfung atau Polda/Polres yang menerima limpahan penanganan Dumas;
c.Dumas yang tidak bisa diselesaikan, dilaporkan kepada:
1.Irwasum Polri, pada tingkat Mabes Polri; dan
2.Irwasda, pada tingkat Polda/Polres dan diteruskan kepada Irwasum Polri.
(2)Penyelesaian Dumas secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sebagai berikut:
a.diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.terhadap pengadu/pelapor, diberikan informasi perkembangan penanganannya;
c.terhadap terlapor:
1.hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang segera mengembalikan nama baik terlapor; dan
2.hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.terhadap hasil pemeriksaan:
1.yang tidak terbukti, segera dihentikan pemeriksaannya dan diberitahukan kepada pengadu/pelapor;
2.pengadu/pelapor yang merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan Dumas kembali disertai bukti baru; dan
3.yang bukan kewenangan Polri, dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

(1)Status penyelesaian penanganan Dumas, dikategorikan sebagai berikut:
a.status dalam proses (P);
b.status selesai benar (SB); dan
c.status selesai tidak benar (STB).
(2)Status dalam proses (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Dumas yang masih dalam proses penanganan.
(3)Status selesai benar (SB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Dumas telah selesai ditangani secara tuntas:
a.terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin, telah mendapatkan rekomendasi putusan sidang komisi kode etik profesi Polri dan putusan sidang disiplin;
b.terhadap perkara pidana, telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum dan telah dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3); dan
c.dilimpahkan ke instansi lain karena bukan wewenang Polri.
(4)Status selesai Tidak Benar (STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penanganan Dumas secara tuntas, namun laporan pengaduan tidak terbukti kebenarannya karena tidak didukung alat bukti yang cukup.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENANGANAN DUMAS

Pasal 24
Pengawasan dan pengendalian penanganan Dumas dilaksanakan oleh:
a.Itwasum Polri, untuk lingkungan Polri;
b.Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri;
c.Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri;
d.Itwasda, untuk lingkungan Polda, Polres, dan Polsek;
e.Bagwassidik Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda;
f.Bidpropam Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda; dan
g.Siwas, untuk lingkungan Polres dan Polsek.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas