info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh MTKI.

Pasal 4
(1)Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
(2)Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.
(3)Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR.

(1)Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.
(2)Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi.
(3)MTKI setelah menerima laporan dari perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan soal uji kompetensi, dan pengawas.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pasal 8
(1)Setelah uji kompetensi dilakukan, perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang dinyatakan lulus.
(2)MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan sertifikat kompetensi.
(3)Sertifikat kompetensi diberikan MTKI kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah.
(4)Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir.

(1)MTKI harus membuat pembukuan terhadap setiap STR yang dikeluarkan.
(2)Pembukuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 11
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk dapat melakukan pekerjaan/praktik di Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR.

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan uji kompetensi pada Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi/forum institusi pendidikan tenaga kesehatan.

BAB III
MTKI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dibentuk MTKI.

MTKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 17
MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau pekerjaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 18
MTKI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:
a.uji kompetensi bagi tenaga kesehatan;
b.pemberian STR; dan
c.pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

(1)Divisi Profesi mempunyai tugas:
a.menyusun materi uji kompetensi;
b.mengelola bank soal uji kompetensi;
c.menetapkan penguji/asesor;
d.melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi;
e.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
f.melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.
(2)Divisi Standarisasi mempunyai tugas:
a.menyusun pedoman uji kompetensi;
b.menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi;
c.melaksanakan pemberian dan pencabutan STR;
d.melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR;
e.melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan;
f.melakukan sosialisasi mengenai STR;
g.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
h.melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.
(3)Divisi Evaluasi mempunyai tugas:
a.melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi;
b.melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
c.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
d.melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.
(4)Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:
a.meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
b.memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, dan saksi;
c.melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu;
d.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
e.melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang MTKI diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif.

Pasal 24
(1)Jumlah anggota MTKI sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang.
(2)Anggota MTKI terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a.Kementerian Kesehatan sebanyak 4 (empat) orang;
b.perwakilan organisasi profesi masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; dan
c.perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.
(3)Tata cara pengusulan anggota MTKI:
a.yang berasal dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala Badan;
b.yang berasal dari organisasi profesi diusulkan oleh Ketua Pengurus Pusat Organisasi Profesi yang bersangkutan; dan
c.yang berasal dari unsur pendidikan diusulkan oleh Kepala Badan.
(4)Kepala Badan dan Pengurus Pusat Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam mengusulkan calon anggota MTKI sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jumlah yang akan ditetapkan.
(5)Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan MTKI ditetapkan oleh Menteri.
(6)Ketua MTKI dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian Kesehatan.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.mempunyai STR bagi anggota yang mewakili profesi;
c.surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili profesi;
d.memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan;
e.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
f.memiliki pengalaman bekerja sesuai profesinya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 28
(1)Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan karena:
a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.meninggal dunia;
d.bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
e.tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
f.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua MTKI.
(4)Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua MTKI kepada Menteri.

Pasal 29
(1)Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya MTKI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota MTKI.
(4)Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua MTKI.
(5)Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh unit kerja pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang umum dan bidang sertifikasi dan registrasi.

Pasal 30
(1)Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat MTKI ditetapkan oleh Ketua MTKI.
(2)Pegawai pada sekretariat MTKI tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 31
(1)MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh MTKP yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
(2)MTKP dibentuk dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan Kepala Badan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi, dan keanggotaan MTKP diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan MTKI.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 32
Pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33
(1)Pemerintah, pemerintah daerah, MTKI, MTKP dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik/pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan;
b.melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan; dan
c.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
(1)Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.
(2)Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR.
(3)Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(4)Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(5)Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.

Pasal 35
Masa berlaku STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 36
(1)Keanggotaan MTKI yang untuk pertama kali diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tetap menjadi anggota MTKI berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan masa bakti diubah menjadi 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada Tahun 2016.
(2)Keanggotaan MTKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan tetap menjadi anggota MTKP berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan masa bakti 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya.
(3)MTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas uji kompetensi apabila perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat melaksanakan uji kompetensi tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
1.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; dan
2.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1134/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2011
MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR


Lampiran

Formulir 1

Contoh Sertifikat Kompetensi

KOP KEMENTERIAN
LOGO KEMENTERIAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

SERTIFIKAT KOMPETENSI ... (SESUAI JENIS TENAGA KESEHATAN)
Nomor ...


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ....... tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa kepada:

Nama
Tempat, tanggal lahir  
Jenjang Pendidikan
Perguruan Tinggi
Nomor Ijazah
Tahun
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...

dinyatakan telah lulus Uji Kompetensi sebagai tenaga kesehatan dengan nomor sertifikat .............. dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi pendidikan.

Surat tanda lulus sertifikasi tenaga kesehatan ini berlaku sampai dengan tanggal ... .




Pas foto

....................... , ....................
a.n Ketua MTKI
Ketua MTKP .......


( ......................................................... )


Lampiran

Formulir 2



[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas