BAB I
KETENTUAN UMUM

Lingkup Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan jalan khusus meliputi:
a.pengaturan;
b.pembinaan;
c.pembangunan;dan
d.pengawasan.

BAB III
PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Kategori Jalan Khusus

Pasal 4
(1)Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
a.jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
b.jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
c.jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
(2)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.jalan dalam kawasan perkebunan;
b.jalan dalam kawasan pertanian;
c.jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
d.jalan dalam kawasan peternakan;
e.jalan dalam kawasan pertambangan;
f.jalan dalam kawasan pengairan;
g.jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
h.jalan dalam kawasan militer;
i.jalan dalam kawasan industri;
j.jalan dalam kawasan perdagangan;
k.jalan dalam kawasan pariwisata;
l.jalan dalam kawasan perkantoran;
m.jalan dalam kawasan berikat;
n.jalan dalam kawasan pendidikan;
o.jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
p.jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

(1)Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati/Walikota.
(2)Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.
(3)Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.
(4)Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati/Walikota.
(5)Izin pengoperasian dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.
(6)Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010.
(7)Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 7
Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:
a.penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
b.penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8
(1)Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
(2)Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
(3)Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota.
(4)Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
(5)Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
(6)Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur.
(7)Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1)Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/Walikota.
(3)Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 11
(1)Penyelenggara jalan khusus yang mengizinkan penggunaannya oleh umum, dapat meminta pembinaan teknis dari dinas yang bertanggung jawab tentang jalan.
(2)Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan jalan untuk jalan umum yang meliputi teknis geometrik jalan, teknis perkerasan jalan, teknis bangunan pelengkap jalan, dan teknis perlengkapan jalan.

BAB V
PEMBANGUNAN

(1)Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf bdapat direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.
(2)Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.
(3)Pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus ke jalan umum, hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
(5)Persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan sebagaimana diatur oleh instansi yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan konstruksi

Pasal 14
Pelaksanaan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus.

Bagian Ketiga
Pengoperasian

Pemeliharaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 17
(1)Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, dan huruf c, menjadi beban penyelenggara jalan khusus.
(2)Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.
(3)Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18
(1)Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 11/PRT/M/2011
Tanggal: 23 September 2011

Lampiran I

PEDOMAN
PENYERAHAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

  • Usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus dibuat oleh penyelenggara jalan khusus dalam bentuk surat tertulis kepada Bupati jika jalan tersebut berada di wilayah kabupaten atau kepada Walikota jika jalan khusus tersebut berada di wilayah kota, dengan menyertakan alasan penyerahan;
  • Surat usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud butir I, harus dilengkapi:
    1.Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan trase jalan khusus yang bersangkutan, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);
    2.Ruang jalan yang akan diserahkan;
    3.Status kepemilikan ruang jalan;
    4.Tipikal potongan melintang badan jalan yang akan diserahkan;
    5.Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum.
  • Dalam hal suatu jalan khusus yang tidak terpelihara dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka inisiatif pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengajuan oleh masyarakat ini ditujukan kepada penyelenggaran jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota;
  • Dalam hal penyelenggaran jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir II, maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut setelah mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat;
  • Permohonan penyerahan jalan khusus tersebut pada butir I, dapat disetujui atau ditolak oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan lebar badan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat;
  • Persetujuan atau penolakan Bupati/Walikota atas permohonan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir II, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan atau penolakan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota;
  • Jalan khusus yang diterima Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada butir VI, ditetapkan statusnya menjadi jalan umum berikut status dan kelasnya oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan penetapan status dan kelas jalan, sedangkan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;
  • Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir V, dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan laik fungsi jalan;
  • Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VIII, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat; Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;
  • Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VIII, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada butir VIII, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir X;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum dan fungsinya, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir IX, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.


Lampiran II

PEDOMAN
PENGAMBILALIHAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

  • Pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Bupati jika jalan khusus tersebut berada di wilayah kabupaten atau oleh Walikota jika jalan khusus tersebut berada di wilayah kota, melalui surat pemberitahuan pengambilalihan kepada penyelenggara jalan khusus;
  • Surat pengambilalihan jalan khusus sebagaimana dimaksud butir I, harus dilengkapi:
    1.Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan trase jalan khusus yang akan diambil alih, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);
    2.Ruang jalan yang akan dialihkan;
    3.Status kepemilikan tanah;
    4.Tipikal potongan melintang badan jalan;
    5.Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum.
  • Pemberitahuan pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus tersebut pada butir I, harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tersebut disampaikan; Surat pemberitahuan yang tidak dijawab harus diulang sampai dengan 3 kali;
    Pemberitahuan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat disetujui atau ditolak oleh penyelenggara jalan khusus IV. Persetujuan atau penolakan atas perngambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir III, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan yang dilengkapi persyaratan pengambil-alihan (jika ada) atau penolakan yang disertai alasan yang kuat, disampaikan kepada Bupati/Walikota;
  • Persyaratan perngambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir IV, dapat berupa:
    1.Ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih penyelenggaraannya adalah milik instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat;
    2.Tukar guling ruang tanah; atau
    3.Hal lain yang disepakati bersama.
  • Alasan penolakan atas pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir III, dapat diterima jika tidak ada kesepakan nilai ganti rugi kepemilikan tanah atas koridor ruang jalan yang akan diambil-alih jika koridor ruang jalan milik orang/perorangan;
  • Jalan khusus yang pengambilalihannya telah disetujui penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir V, ditetapkan status dan kelas menjadi jalan umum oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan penetapan status dan kelas penggunaan jalan dan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya, dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;
  • Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir VIII, dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan;
  • Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir V, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat; Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;
  • Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VII, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada butir VII, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan minimum sebagaimana dimaksud pada butir VIII;
  • Jalan khusus yang telah ditetapkan status dan fungsinya menjadi jalan umum, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir VIII, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.


[tulis] » komentar « [baca]