info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4
(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional.
(2)Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
(3)Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

(1)Menteri Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membentuk TP PKK di Pusat.
(2)Struktur keanggotaan TP PKK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
(3)Susunan Keanggotan TP PKK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7
(1)Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk Tim Penggerak PKK di Provinsi.
(2)Struktur keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
(3)Susunan Keanggotan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

Pasal 8
(1)Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membentuk Tim Penggerak PKK di Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK di Kecamatan dan Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
(2)Struktur keanggotaan TP PKK di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
(3)Struktur keanggotaan TP PKK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
(4)Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
(5)Susunan Keanggotan TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1)Apabila Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
(2)Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten/Kota dengan mengutamakan Isteri Wakil Gubenur dan isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua.

Pasal 11
(1)Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
(2)Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga international dan dunia usaha.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14
(1)TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.
(2)TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.
(3)TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Bupati/Walikota selaku pembina TP PKK Kabupaten/Kota serta kepada TP PKK Kabupaten/Kota.
(4)TP PKK Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati/Walikota selaku pembina TP PKK Kabupaten/Kota dan kepada TP PKK Provinsi.
(5)TP PKK Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Gubernur selaku pembina TP PKK Provinsi dan kepada TP PKK Pusat.
(6)TP PKK Pusat melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Menteri selaku pembina TP PKK Pusat.

(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional.
(2)Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
(3)Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota.

Pasal 17
(1)TP PKK Pusat melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Provinsi.
(2)TP PKK Provinsi melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kabupaten/Kota.
(3)TP PKK Kabupaten/Kota melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18
Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas