BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penyaluran dana FLPP dari PPP kepada Kelompok Sasaran KPR Sejahtera dilakukan melalui Bank Pelaksana.
(2)Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pola executing yaitu pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana.
(3)Dana FLPP yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Kelompok Sasaran KPR Sejahtera dalam rangka kepemilikan rumah dikenakan tarif KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua
Lingkup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Pasal 4
(1)Kredit/pembiayaan kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera);
b.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah (KPR Sejahtera Murah);
c.Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera);
d.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera); dan
e.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah).
(2)KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.KPR Sejahtera Tapak;
b.KPR Sejahtera Syariah Tapak;
c.KPR Sejahtera Susun; dan
d.KPR Sejahtera Syariah Susun.
(3)Ketentuan mengenai kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Kelompok Sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
(2)Kelompok Sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.

Pasal 7
(1)Kelompok Sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi tempat bekerja;
b.belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah;
c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d.menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
(3)Dalam hal, Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
(5)Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk satu kali.
(6)Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 8
(1)MBR yang berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan ayat (2) merupakanorang perseorangan yang bekerja di sektor formal atau informal.
(2)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanorang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan sebagai berikut:
a.mempunyai usaha sendiri; dan
b.mempunyai izin usaha.
(3)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan berusaha sendiri, bekerja pada orang lain, atau badan hukum.

(1)Persyaratan Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah untuk dapat menjadi Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:
a.mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan program FLPP;
b.memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK- 3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;
c.memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR sekurang-kurangnya:
1)memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
2)memiliki personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
3)memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan
4)memiliki kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
e.memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional;
f.memiliki rencana penerbitan KPR Sejahtera dalam 1 (satu) tahun;
g.menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Deputi Bidang Pembiayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; dan
h.menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PPP.
(2)Bank Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian pendanaan kredit/pembiayaan KPR Sejahtera sesuai dengan proporsi pendanaan KPR Sejahtera.
(3)Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan sasaran, penggunaan dana FLPP, dan risiko kredit/pembiayaan, serta bersedia diaudit oleh aparat pengawasan intern Kementerian Perumahan Rakyat dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kredit/Pembiayaan Pemilikan RumahSejahtera Tapak

Pasal 11
(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
(2)Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri ini.
(3)Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(4)Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan:
a.nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
b.suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;
d.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan
e.jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR Sejahtera Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut.
(6)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Tapak kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.
(7)Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR Sejahtera Tapak kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
(2)Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri ini.
(3)Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(4)Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)KPR Sejahtera Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan:
a.nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
b.marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;
d.marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan
e.jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR Sejahtera Syariah Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut.
(6)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Pelaksana.
(7)Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14
(1)Penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak oleh Bank Pelaksana hanya dapat dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2015.
(2)Pengajuan pencairan dana FLPP kepada PPP terhadap penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama tanggal 30 Juni 2015.

Bagian Kelima
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Susun

(1)Batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah.
(2)Pengelompokan batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan pada Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun dan penghasilan kelompok sasaran yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)KPR Sejahtera Syariah Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
b.marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi setara 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit;
d.marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan
e.jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR Sejahtera Syariah Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut.
(5)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Susun kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.
(6)Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraSyariah Susun kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PEMANFAATAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK
DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN

Pasal 17
(1)Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemilik.
(2)Jika Pemilik meninggalkan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun secara terus-menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perikatan perjanjian antara MBR penerima kemudahan dan/atau bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan lembaga/badan yang ditunjuk atau dibentuk pemerintah.
(4)Dalam hal lembaga/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk atau dibentuk, maka perjanjian dilakukan oleh PPP.
(5)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur antara lain ketentuan untuk menghuni, memelihara, dan tidak mengalihkan rumah tersebut kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu.
(6)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara MBR dengan Bank Pelaksana.
(7)Bentuk dan isi perjanjian sebagaimana lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
(1)Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
a.pewarisan;
b.telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak;
c.telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun;
d.pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau
e.untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
(2)Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui lembaga/badan yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah.
(3)Dalam hal lembaga/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditunjuk atau dibentuk, maka pengalihan dilakukan oleh PPP.
(4)Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR dengan harga pengalihan paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera sesuai dengan penetapan Pemerintah pada saat dilakukan pengalihan.
(5)Pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun berada.
(6)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengalihan kepemilikan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.pengalihan kepemilikan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan;
b.rumah yang dialihkan, penguasaannya diambil alih oleh Pemerintah;
c.pemilik menyelesaikan kewajiban terkait KPR Sejahtera yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) terdiri dari tetapi tidak terbatas pada:
1)pelunasan KPR Sejahtera; dan
2)pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima, yaitu:
a)sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkan bunga pasar dengan dana yang dihitung berdasarkan bunga/marjin/sewa KPR Sejahtera;
b)dana sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera (contoh perhitungan pada Lampiran V); dan
c)bunga pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suku bunga porsi dana Bank Pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera.
3)pajak pertambahan nilai (PPN) terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d.diberikan penggantian paling banyak sebesar harga awal perolehan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun.

BAB XI
PELAKSANAAN KPR SEJAHTERA

Pasal 21
Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PELAPORAN

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera, PPP wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan FLPP.
(2)Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
(3)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan;
b.rencana penerbitan KPR Sejahtera berdasarkan alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan;
c.realisasi pencairan KPR Sejahtera; dan
d.permasalahan dan tindak lanjut.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan dewan pengawas PPP paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
(5)Laporan pelaksanaan FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan dewan pengawas PPP paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24
(1)Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan FLPP dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak koreksi.
(2)Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPP dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Bank Pelaksana wajib mengembangkan sistem teknologi informasi yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan program FLPP.
(2)Dalam hal Bank Pelaksana belum memiliki sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana dapat mengajukan masa tenggang atas pengembalian angsuran pokok dana FLPP kepada PPP.
(3)Pengembalian angsuran pokok dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga harian sekurang-kurangnya setara jasa giro atas dana FLPP yang harus dikembalikan dikalikan jumlah hari masa tenggang.
(4)Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak pencairan pertama dana FLPP dari PPP.
(5)PPP dan Bank Pelaksana wajib melaksanakan promosi KPR Sejahtera kepada masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
(6)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, dan/atau bentuk promosi lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Ketentuan persyaratan permohonan KPR Sejahtera yang telah diajukan kepada Bank Pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Pasal 29
KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diajukan permintaan pencairan dana FLPP oleh Bank Pelaksana kepada PPP paling lama tanggal 30 September 2014.

Pasal 30
Perjanjian Kerjasama Operasional untuk pelaksanaan penyaluran FLPP tahun 2014 harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) bulan setelah diundangkan.

Pasal 31
(1)PPP untuk melakukan pengalihan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun menjalankan tugasnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Dalam halPPP atau lembaga/badan belum dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan kepemilikanRumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]