BAB I
KETENTUAN UMUM

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi:
a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g.pelaksanaan tugas lainnya.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Satpol PP Provinsi

(1)Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A, terdiri atas:
a.Kepala Satuan;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1)Subbagian Program;
2)Subbagian Keuangan; dan
3)Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
1)Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2)Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
1)Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2)Seksi Kerjasama.
e.Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
1)Seksi Pelatihan Dasar; dan
2)Seksi Teknis Fungsional.
f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1)Seksi Satuan Linmas; dan
2)Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe B, terdiri atas:
a.Kepala Satuan;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
d.Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e.Seksi Pengembangan Kapasitas;
f.Seksi Sarana dan Prasarana;
g.Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan Struktur Organisasi Satpol PP kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7
(1)Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota.
(2)Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
(3)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
(4)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP kabupaten/kota.

Paragraf 2
Klasifikasi Satpol PP Kabupaten/Kota

Pasal 8
(1)Satpol PP kabupaten/kota, terdiri atas:
a.Tipe A; dan
b.Tipe B.
(2)Besaran organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
(3)Satpol PP kabupaten/kota Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enampuluh).
(4)Satpol PP kabupaten/kota Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enampuluh).

(1)Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa.
(2)Sekretaris dan kepala bidang Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3)Kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 11
(1)Kepala Satpol PP kabupaten/kota Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)Sekretaris dan kepala bidang Satpol PP kabupaten/kota Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(3)Kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
a.tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
b.jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14
(1)Kepala Satpol PP provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Satpol PP kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP provinsi.
(3)Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul sekretaris daerah.
(4)Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP kabupaten/kota, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah.

Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18
Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan organisasi dan tata kerja Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota, dengan Perda paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 21
Dengan penyesuaian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat yang telah menduduki jabatan, tetap dapat diangkat sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2011
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


Lampiran 1
Bagan Struktur Organisasi
SatPol PP Provinsi



Lampiran 2
Bagan Struktur Organisasi
SatPol PP Kabupaten/Kota Tipe A



Lampiran 3
Bagan Struktur Organisasi
SatPol PP Kabupaten/Kota Tipe B



[tulis] » komentar « [baca]