info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan:
a.keseragaman tata kerja Tim Penilai; dan
b.keseragaman tata cara penilaian.

BAB II
TATA KERJA TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 4
Tim penilai terdiri dari:
a.TPP;
b.TPI;
c.TPDP; dan
d.TPDK.

(1)Susunan keanggotaan TPP terdiri dari:
(2)Susunan keanggotaan TPI terdiri dari:
(3)Susunan keanggotaan TPDP terdiri dari:
(4)Susunan keanggotaan TPDK terdiri dari:

Pasal 7
Persyaratan Anggota Tim Penilai meliputi:
a.Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pengawas pemerintahan yang dinilai;
b.Memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja pengawas pemerintahan; dan
c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 8
Anggota Tim Penilai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan harus memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan perhitungan angka kredit.

Bagian Kedua
Tugas Tim Penilai

(1)Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11
(1)Dalam melaksanakan tugas, Tim penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai.
(2)Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a.mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
b.meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
c.membuat jadwal rapat pleno Tim penilai;
d.memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
e.menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
f.membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
g.melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
h.menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan.
i.menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada:
1.Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, bagi TPP;
2.Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, bagi TPI;
3.Gubernur, bagi TPDP; dan
4.Bupati/Walikota, bagi TPDK.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
TPP

Pasal 14
(1)Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(2)Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai.
(3)Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPP.
(4)Sekretariat TPP mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) (5) TPP melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri.

Bagian Kedua
TPI

Pasal 17
(1)Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektur Utama lembaga pemerintah non kementerian.
(2)Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektur Utama lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPI.
(3)Sekretariat TPI mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)TPI melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di lingkungan instansi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPI untuk diteruskan kepada Sekretariat TPP.

(1)Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintah provinsi menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi.
(2)Sekretaris Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDP.
(3)Sekretariat TPDP mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)TPDP melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di pemerintah provinsi menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDP untuk diteruskan kepada Sekretariat TPP.

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah provinsi atas nama Gubernur.

Bagian Keempat
TPDK

Pasal 24
(1)Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat kabupaten/kota.
(2)Sekretaris Inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDK.
(3)Sekretariat TPDK mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)TPDK melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
TPI, TPDP dan TPDK dapat dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki Pengawas Pemerintahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 29
Dalam hal TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

Pasal 30
(1)Dalam hal TPDP belum dapat dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dilakukan oleh TPDP terdekat.
(2)Dalam hal TPDP terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

Pasal 31
(1)Dalam hal TPDK belum dapat dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dilakukan oleh TPDK terdekat.
(2)Dalam hal TPDK terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPDP.
(3)Dalam hal TPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

BAB V
PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas