info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk:
a.menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
b.mewujudkan kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap anak dari kekerasan; dan
c.meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewajiban kementerian/lembaga dan masyarakat.

BAB II
PENCEGAHAN

Pasal 4
Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan:
a.komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
b.penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
c.partisipasi anak; dan
d.pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan penyusunan:
a.model pencegahan berbasis budaya;
b.model deteksi dini berbasis pendidikan;
c.model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;
d.panduan pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;
e.model terpadu bagi anak terlantar di daerah konflik dan bencana;
f.pengembangan model sekolah ramah anak;
g.pedoman partisipasi anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah;
h.panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dan situasi khusus;
i.kode etik bagi pendidik, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas panti; dan
j.pedoman proses konsultasi anak.

Pasal 7
Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan pembentukan kelompok anak yang memantau kekerasan anak berbasis masyarakat dan kelompok anak yang memantau kekerasan anak dalam situasi khusus.

Pasal 8
Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan:
a.pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh pemuda, tokoh remaja, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media, dan fasilitator konsultasi anak; dan
b.pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.

BAB III
PENANGANAN

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:
a.pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak korban kekerasan di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
b.penyediaan buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum;
c.pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
d.peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum; dan
e.penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum.

Pasal 11
Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan di antaranya:
a.penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
b.penyusunan pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi;
c.peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan;
d.nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan; dan
e.pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan anak korban kekerasan.

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya:
a.penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan; dan
b.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.

Pasal 14
Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

(1)Kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anaksetiap berakhirnya tahun anggaran.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Kementerian/lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di instansinya masing-masing kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
(3)Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
a.melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga terkait;
b.menyusun sistem monitoring pelaksanaaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kementerian/lembaga; dan
c.membuat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga termasuk capaian keberhasilan kepada Presiden RI.

BAB V
PELAKSANAAN DI DAERAH

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21
(1)Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga bersumber dari anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di provinsi, kabupaten dan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]