info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
PENGERTIAN

(1)Maksud disusunnya Pedoman ini dalam rangka memberikan acuan bagi:
a.Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari DAS, Pulau dan/atau Provinsi;
b.Pemerintah;
c.Pemerintah provinsi;
d.Pemerintah kabupaten/kota; dan
e.Para pihak terkait lainnya;
dalam pelaksanaan penanaman untuk rehabilitasi DAS;
(2)Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah terwujudnya pelaksanaan penanaman oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka rehabilitasi DAS di luar areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai pemenuhan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sehingga hasil penanaman dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

BAB III
LOKASI PENANAMAN

Pasal 4
(1)Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi izin pinjam pakai kawasan hutan bagian hulu, tengah dan/atau hilir.
(2)Dalam hal sasaran lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada wilayah DAS yang sama, maka sasaran lokasi penanaman dapat dilakukan pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/provinsi yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat.
(3)Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang sama bagian hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan di areal hutan mangrove/pantai.

(1)Lahan kritis pada lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengacu pada Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL);
(2)Dalam hal RP RHL belum tersusun dapat menggunakan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL DAS);
(3)Dalam hal sasaran penanaman pada hutan mangrove/pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan Rencana Teknik RHL DAS pada ekosistem mangrove dan sempadan pantai.

BAB IV
PENANAMAN

Pasal 7
Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS meliputi:
a.Penanaman di dalam kawasan hutan konservasi berupa reboisasi atau pengkayaan tanaman (enrichment planting) diutamakan menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan endemik/asli setempat dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS);
b.Penanaman di dalam kawasan hutan lindung berupa reboisasi atau pengkayaan tanaman (enrichment planting) dengan menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi;
c.Penanaman di luar kawasan hutan dilakukan pada ruang terbuka hijau, hutan kota, lahan milik yang berfungsi lindung, fasilitas sosial dan fasilitas umum menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi.

BAB V
LUAS PENANAMAN

Pasal 8
(1)Luas areal penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tujuan komersial ditetapkan paling sedikit seluas izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersangkutan (minimal ratio 1:1) ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.
(2)Luas areal penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tujuan non komersial ditetapkan seluas izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersangkutan (ratio 1:1).

BAB VI
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN LOKASI PENANAMAN

(1)Direktur Jenderal menugaskan Kepala BPDAS setempat untuk memverifikasi calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan atau permohonan dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;
(2)Hasil verifikasi calon lokasi penanaman oleh Kepala BPDAS disampaikan kepada Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dilampiri dengan:
a.Peta digital dengan skala minimal 1:10.000;
b.Deskripsi calon lokasi antara lain mengenai keadaan biofisik dan sosial ekonomi;
(3)Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyiapkan konsep keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilampiri dengan peta skala minimal 1:10.000.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PERENCANAAN

Pasal 11
(1)Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib menyusun rencana penanaman tahunan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
(2)Rencana penanaman tahunan memuat deskripsi lokasi, luas, jenis dan jumlah tanaman, sarana/prasarana, biaya, tata waktu, organisasi pelaksana dan pelaporan yang dilengkapi peta skala minimal 1: 10.000;
(3)Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan lokasi penanaman oleh Direktur Jenderal;
(4)Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyusun rancangan teknis penanaman untuk setiap tapak/blok areal penanaman berdasarkan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib memiliki unit kerja yang menangani pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.
(2)Unit kerja penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempekerjakan tenaga teknis yang berkualifikasi sarjana kehutanan/pertanian selama jangka waktu penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan ketentuan luas:
a.sampai dengan 600 (enam ratus) hektar minimal 1 (satu) orang.
b.lebih dari 600 (enam ratus) hektar minimal 2 (dua) orang.

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 14
(1)Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.
(2)Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak disahkannya rancangan teknis penanaman.

(1)Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bertanggung jawab atas keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.
(2)Keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam pengembalian izin pinjam pakai kawasan hutan.
(3)Penilaian keberhasilan penanaman dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan atas nama Direktur Jenderal dengan susunan sebagai berikut:
Ketua: Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan
Sekretaris: Kepala Seksi Evaluasi BPDAS
Anggota : a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan
b.Pejabat Eselon IV Dinas Kabupaten/Kota yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan
c.Pejabat Eselon IV UPT Kementerian Kehutanan terkait
d.Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu
(4)Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS yang dinyatakan berhasil, dituangkan dalam Berita Acara dilampiri peta yang ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
(5)Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyerahkan hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial atas nama Menteri dengan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan seluruh anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17
Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan atas nama Direktur Jenderal menginformasikan secara tertulis tentang pengelolaan lebih lanjut hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), kepada instansi/lembaga yang bertanggung jawab menangani:
a.Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam/Taman Nasional; atau
b.Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, untuk Taman Hutan Raya; atau
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan, untuk Taman Hutan Raya, hutan produksi, hutan lindung dan di luar kawasan hutan; atau
d.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 18
(1)Pemantauan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemantauan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(3)Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pemantauan dan bimbingan teknis di lapangan.

Biaya penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dibebankan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 21
(1)Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diberikan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.

Terhadap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang izinnya diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan, diwajibkan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sesuai dengan peraturan ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas