BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
(2)Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
  1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  2. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
  3. meredam potensi Konflik Sosial;
  4. membangun sistem peringatan dini; dan
  5. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme, terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4
Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  1. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
  2. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
  3. penguatan kampung Keserasian Sosial;
  4. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
  5. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
  6. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

(1)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  1. Kementerian Sosial; dan
  2. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  1. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
  2. menentukan tingkat kerawanan;
  3. menentukan skala prioritas sasaran program;
  4. menetapkan sasaran program; dan
  5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7
(1)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
(2)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  1. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
  2. bimbingan teknis sumber daya;
  3. pembentukan forum Keserasian Sosial;
  4. verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
  5. pendampingan;
  6. penyaluran bantuan; dan
  7. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8
(1)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
  1. penguatan pranata sosial;
  2. penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
  3. penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
  4. tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
  5. pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
(2)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  1. sarasehan;
  2. forum dialog;
  3. konferensi; dan/atau
  4. pentas seni dan budaya.

(1)Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
(2)Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
(4)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. memelihara Kearifan Lokal;
  2. memelihara Keserasian Sosial;
  3. melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
  4. memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
  5. memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
  6. mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
(5)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
  1. desa/kelurahan/nama lain;
  2. kecamatan;
  3. daerah kabupaten/kota;
  4. daerah provinsi; dan/atau
  5. nasional.
(6)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
(7)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
  1. kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
  2. camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
  3. bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
  4. gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
  5. Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11
(1)Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
(2)Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
(3)Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.

(1)Pemenuhan kebutuhan dasar ditujukan kepada:
  1. Korban Konflik Sosial; dan
  2. Pengungsi.
(2)Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kondisi kedaruratan.
(3)Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik Sosial

Pasal 14
(1)Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
  1. pangan;
  2. sandang; dan
  3. pelayanan psikososial.
(2)Pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
(3)Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi
termasuk Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak, dan
Kelompok Orang yang Berkebutuhan Khusus

(1)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
(2)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
  1. tangki air; dan/atau
  2. toilet umum.
(3)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan tenda atau bilik kasih sayang dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.
(5)Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan dukungan psikososial dalam bentuk sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya pelaksana psikososial.
(6)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa penampungan serta tempat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
  1. pembuatan barak;
  2. pemanfaatan gedung sekolah;
  3. balai desa; dan
  4. fasilitas umum lainnya.
(7)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi:
  1. pendirian dapur umum lapangan;
  2. penyiapan logistik;
  3. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
  4. perlengkapan makan; dan/atau
  5. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17
Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan berupa ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.

Pasal 18
(1)Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diutamakan dilakukan oleh orang tua dan keluarga.
(2)Dalam hal orang tua dan keluarga tidak ada, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga alternatif atau pengganti yang ditunjuk oleh dinas sosial setempat.

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan permasalahan anak.

Pasal 21
Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
(2)Prosedur permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan persediaan cadangan logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian Konflik Sosial dan data Korban Konflik Sosial serta pengungsian dan data Pengungsi;
  2. dalam hal persediaan cadangan logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa berita acara serah terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
  3. kepala dinas sosial daerah provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
  4. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 24
Dalam hal situasi Konflik Sosial atau darurat, dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan langsung kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial serta kebutuhan dasar Pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan rekomendasi bupati/wali kota yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(1)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan sebagai kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan.
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik.
(3)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
  1. para pihak bersedia berdamai;
  2. komunikasi/duduk bersama;
  3. saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada; dan
  4. orientasi ke masa depan.
(4)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  1. penguatan kapasitas;
  2. reunifikasi sosial;
  3. dialog prarekonsiliasi;
  4. upacara kesepakatan rekonsiliasi; dan
  5. bantuan sosial.
(5)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau satuan tugas Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 28
(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rehabilitas sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
  2. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  3. penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  4. penguatan ekonomi.
(3)Pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.
(4)Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  1. pengasuhan;
  2. penyembuhan trauma perempuan dan anak;
  3. tempat bermain anak;
  4. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan/atau
  5. bantuan sosial.
(5)Penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui reintegrasi sosial dan penguatan kampung damai.
(6)Penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui usaha ekonomi produktif dan/atau pengembangan kelompok usaha bersama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 30
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk mengetahui:
  1. kegiatan yang dilaksanakan;
  2. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
  3. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
  4. perubahan perilaku Korban Konflik Sosial; dan
  5. peningkatan kualitas hidup.

Pasal 31
(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
(3)Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
(4)Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 32
(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33
(1)Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik Sosial.
(2)Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial di daerahnya kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
(3)Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
(4)Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BIDANG SOSIAL


BERITA ACARA SERAH TERIMA SANTUNAN
Nomor:

Pada hari .......bulan ......tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama: ................
    NIP: .................
    Alamat: ..............

    Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KESATU dan:

  2. Nama: ................
    NIP: .................
    Alamat: ..............

    Dalam hal ini bertindak dan untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan santunan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bantuan sosial berupa santunan kepada ........ Penerima bantuan sosial santunan merupakan keluarga atas nama korban ............

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya




BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
Nomor:

Pada hari .......bulan ......tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama: ................
    NIP: .................
    Jabatan: .................
    Alamat: ..............

    Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

  2. Nama: ................
    NIP: .................
    Jabatan: .................
    Alamat: ..............

    Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuandana hibah dalam negeri dalam bentuk uang berupa cek tunai nomor ......... sebesar:

Kepada PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan tersebut dari PIHAKKESATU untuk keperluan:Bantuan sosial berupa jaminan hidup kepada . jiwa @Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan paling lama90 (sembilan puluh) hari bagi korban . melalui dinas sosialprovinsi/kabupaten/kota

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



[tulis] » komentar « [baca]