info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu Kada secara berintegritas melalui:
a.penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye secara legal, transparan, dan akuntabel;
b.perlakuan yang adil terhadap Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dalam penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye; dan
c.ketaatan penyelenggara Pemilu Kada dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye.

BAB III
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4
Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada dilaksanakan oleh:
a.Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
b.Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pengawasan dana kampanye meliputi:
a.RKDK, yakni:
1.kepemilikan rekening khusus atas nama Pasangan Calon atau tim; dan
2.penyampaian rekening khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota;
b.penerimaan dana kampanye, yakni:
1.sumber sumbangan;
2.bentuk sumbangan; dan
3.batasan jumlah sumbangan.
c.pencatatan dan pembukuan dana kampanye;
d.penggunaan dan pengelolaan dana kampanye;
e.pelaporan dana kampanye, yakni:
1.laporan penerimaan;
2.laporan pengeluaran; dan
3.batasan waktu pelaporan.
f.audit dana kampanye, yakni:
1.penetapan kantor akuntan publik;
2.batasan waktu pelaksanaan audit dana kampanye; dan
3.pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye.
g.keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi pengawas pemilu dan masyarakat terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye; dan
h.penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Bagian Kedua
Titik Rawan Pelanggaran

Pasal 7
Pengawasan dana kampanye dilakukan dengan memetakan dan memperhatikan titik rawan pelanggaran antara lain:
a.ketidaktaatan Pasangan Calon terhadap RKDK, yakni:
1.Pasangan Calon tidak memiliki RKDK;
2.tidak menempatkan sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye; dan
3.Pasangan Calon tidak menyampaikan RKDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan.
b.ketidaktaatan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dalam penerimaan dana Kampanye, yakni:
1.menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, yakni:
a.negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b.penyumbang atau pemberi yang tidak jelas identitasnya; dan
c.pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
2.menerima sumbangan yang melebihi batas:
a.Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyumbang perseorangan; dan
b.Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari penyumbang badan hukum swasta.
3.sumbangan dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar.
c.ketidaktaatan Pasangan Calon melalui tim kampanye dalam pencatatan dan pembukuan dana kampanye, dalam hal:
1.membukukan sumbangan dana kampanye 3 (tiga) hari setelah pasangan ditetapkan dan tidak menutup pembukuan setelah 1 (satu) hari sesudah kampanye;
2.mencatatkan semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye;
3.melakukan konversi ke dalam bentuk rupiah terhadap sumbangan berupa barang, jasa dan mata uang asing; dan
4.mencatatkan konversi tersebut berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima terhadap sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa.
d.ketidaktaatan Pasangan Calon dalam pelaporan dana kampanye, meliputi:
1.ketidaksesuaian antara penerimaan dengan pencatatan dan laporan penerimaan dana kampanye Pasangan Calon yang meliputi, antara lain:
a)identitas penyumbang;
b)besaran sumbangan;
c)bentuk sumbangan; dan
d)waktu penerimaan sumbangan.
2.ketidaksesuaian antara laporan penerimaan dana kampanye dengan laporan pengeluaran dana kampanye;
3.Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang tidak melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
4.Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
5.ketepatan waktu pelaporan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
a)penyampaian laporan penerimaan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir; dan
b)penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
e.ketidaktaatan dalam penyelenggaraan audit dana kampanye, meliputi:
1.penetapan kantor akuntan publik oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni:
a.menetapkan kantor akuntan publik yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengaudit laporan dana kampanye;
b.menetapkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit dana kampanye melampaui waktu dimulainya proses audit; dan
c.menetapkan kantor akuntan publik tanpa memperhatikan rekomendasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
2.pelaksanaan audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik, yakni:
a.kantor akuntan publik tidak menjalankan audit berdasarkan pedoman audit sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.kantor akuntan publik melibatkan jasa pihak ketiga;
c.kantor akuntan publik tidak melaporkan hasil audit kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
d.kantor akuntan publik tidak memberikan tembusan laporan dana kampanye kepada Pengawas Pemilu.
3.pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye, yakni:
a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye melalui media massa, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon; dan
b.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan laporan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
f.keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi Pengawas Pemilu dan masyarakat terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
1.membatasi dan/atau menutup akses informasi kepada Pengawas Pemilu terhadap laporan hasil audit dana kampanye;
2.tidak membuka akses bagi publik untuk mendapatkan dokumen laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye; dan
3.tidak memelihara laporan dana kampanye Pasangan Calon.
g.penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni:
1.tidak menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang;
2.tidak menjatuhkan sanksi pembatalan penetapan sebagai kantor akuntan publik pelaksana audit dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan;
3.tidak menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pembayaran jasa dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan; dan
4.tidak menjatuhkan sanksi kepada kantor akuntan publik yang tidak menyerahkan hasil audit dana kampanye 15 (lima belas) hari setelah laporan dana kampanye diterima dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Fokus Pengawasan

Pasal 8
Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada difokuskan antara lain pada:
a.ketaatan Pasangan Calon untuk memiliki RKDK dan mendaftarkannya ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b.ketepatan waktu penyerahan rekening dana kampanye ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
c.ketaatan Pasangan Calon terhadap ketentuan sumber penerimaan dana kampanye dan penerimaan serta penggunaan dana kampanye;
d.bentuk sumbangan yang diterima oleh Pasangan Calon, yakni uang, barang dan/jasa;
e.batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau kelompok yang diterima oleh Pasangan Calon;
f.ketaatan Pasangan Calon untuk mencatat semua sumbangan yang diterima dalam pembukuan khusus dana kampanye;
g.kebenaran laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pasangan Calon;
h.ketaatan Pasangan Calon terhadap ketentuan penerimaan dan penggunaan dana kampanye;
i.ketepatan waktu penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh Pasangan Calon kepada KPU;
j.ketaatan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan tentang penetapan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit laporan dana kampanye;
k.ketaatan kantor akuntan publik terhadap ketentuan audit dana kampanye Pasangan Calon;
l.keterbukaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye kepada publik;
m.keterbukaan akses bagi Pengawas untuk memperoleh laporan dana kampanye Pasangan Calon dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
n.penjatuhan sanksi kepada pelanggar ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan dana kampanye Pemilu Kada.
(2)Laporan hasil pengawasan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 11
(1)Petugas yang menjalankan fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan.
(2)Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menjalankan fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan dana kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara:
a.menyelenggarakan pertemuan dengan Pasangan Calon dan tim kampanye untuk melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan tentang dana kampanye;
b.mendapatkan salinan laporan dana kampanye Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing;
c.melakukan penelitian dan pemeriksaan silang terhadap laporan dana kampanye Pasangan Calon Pemilu Kada;
d.menggali informasi dari penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait;
e.menjalin kerjasama dengan pemantau Pemilu dan pihak-pihak terkait;
f.merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran dana kampanye Pemilu Kada;
g.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada; dan
h.Panwaslu dapat meminta Pasangan Calon untuk memberikan surat kuasa memeriksa RKDK.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 14
(1)Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dana kampanye, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2010
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., M. Si
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


Lampiran
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3 Tahun 2010
Tanggal: 2 November 2010


CHECKLIST PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PETUNJUK PENGGUNAAN CHECKLIST
1.Panwaslu menggunakan checklist ini sebagai panduan dalam mengawasi dana kampanye pasangan calon dengan memberikan tanda centang pada kolom “YA” atau “TIDAK” sesuai dengan temuan fakta di lapangan.
2.Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah “YA”, maka tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.
3.Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah “TIDAK”, maka dikategorikan sebagai pelanggaran.

A.REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE



B.PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK



C.PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DANA KAMPANYE



D.PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE



E.AKURASI LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

* apabila jawaban no 8 adalah “ada”, maka segera lakukan investigasi atau penelusuran lebih lanjut


F.LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Jika pertanyaan 3, 4, dan 5 dengan jawaban TIDAK maka segera lakukan investigasi.


G.PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE



H.HASIL AUDIT DANA KAMPANYE



[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas