BAB I
PENGERTIAN

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah:
1.Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi kehutanan;
2.Mewujudkan pengintegrasian antara penyedia informasi kehutanan dengan PPID lingkup Kementerian Kehutanan dalam pelayanan informasi kehutanan kepada publik.

Pasal 4
Prinsip pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah:
1.Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana;
2.Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3.Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, sesuai dengan jenis dan format yang tersedia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:
1.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
2.Informasi yang diumumkan secara serta merta;
3.Informasi yang tersedia setiap saat;
4.Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kesatu
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala

Pasal 7
Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya meliputi:
a.Informasi umum tentang Kementerian Kehutanan;
b.Statistik Kehutanan;
c.Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
d.Laporan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh BPK RI;
e.Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kehutanan;
f.Rencana Kerja Kementerian Kehutanan.

Bagian Kedua
Informasi yang diumumkan secara serta merta

Pasal 8
Informasi publik yang diumumkan secara serta merta diantaranya meliputi:
a.Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kawasan hutan;
b.Kejadian kebakaran hutan;
c.Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.

Bagian Ketiga
Informasi yang tersedia setiap saat

Informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia di antaranya meliputi:
a.Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
b.Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual.
c.Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
d.Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal.
e.Informasi yang menyangkut hak pribadi pegawai Kementerian Kehutanan.

Pasal 11
(1)Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 dapat diberikan tanpa melalui mekanisme permohonan dan disajikan di dalam web Kementerian Kehutanan.
(2)Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberikan tanpa atau dengan melalui prosedur permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1)Permohonan informasi kepada Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan.
(2)Permohonan informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala UPT yang bersangkutan.
(3)Permohonan informasi dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi.
(4)Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data pemohon disertai alasannya.
(5)Pemohon informasi sebagaimana pada ayat (4) menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi yang dimohon.

Bagian Kedua
Pelayanan Informasi

Pasal 14
(1)Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan.
(2)Pelayanan informasi publik di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
(3)Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(4)Jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a.Pemenuhan informasi yang diminta;
b.Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
c.Penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian Kehutanan atau termasuk informasi yang dikecualikan.
(5)Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

Bagian Ketiga
Sumber Informasi

(1)Kewajiban Pemohon informasi meliputi:
a.Mengisi formulir permohonan informasi;
b.Memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
c.Menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh data dan informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum.
(2)Hak Pemohon Informasi meliputi:
a.Memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.Memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data dan informasi;
c.Menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi

Pasal 17
(1)Kewajiban penyedia informasi meliputi:
a.Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
b.Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi;
c.Memberikan jawaban atas permohonan informasi;
d.Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan;
e.Meningkatkan kualitas pelayanan.
(2)Hak penyedia informasi meliputi:
a.Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b.Menolak permohonan informasi yang termasuk dikecualikan;
c.Meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon;
d.Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yang diberikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18
Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan yang membawa konsekwensi biaya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]