BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bank Pelaksana menerbitkan KPRSH melalui KPR Bersubsidi, KPR Syariah Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direksi Bank Pelaksana.
(2)Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Perumahan Rakyat atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri dengan Ketua Asosiasi Perbankan atau Direktur Utama Bank Pelaksana.
(3)Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk dapat menerbitkan KPRSH melalui KPR Bersubsidi atau KPR Syariah Bersubsidi setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, diwajibkan bekerja sama dengan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
(1)Bank Pelaksana melakukan verifikasi terhadap ketepatan kelompok sasaran calon debitur KPRSH yang akan memperoleh KPR Bersubsidi; KPR Syariah Bersubsidi; KPR Sarusuna Bersubsidi; dan/atau KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
(2)Bank Pelaksana menerbitkan KPRSH melalui KPR Bersubsidi; KPR Syariah Bersubsidi; KPR Sarusuna Bersubsidi; dan/atau KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi kepada debitur yang lolos verifikasi.
(3)Debitur yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan verifikasi yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
(4)Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil verifikasi.

(1)Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat.
(2)Pembayaran subsidi atas KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi selisih bunga atau subsidi uang muka.
(3)Pembayaran subsidi selisih bunga atas akad kredit KPR Bersubsidi yang diterbitkan sebelum tahun 2010 akan dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus didahului dengan rekonsiliasi.
(4)Pembayaran subsidi selisih bunga atas akad kredit KPR Bersubsidi yang diterbitkan tahun 2010 akan dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7
(1)Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (2) Pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka; dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi angsuran dan bantuan uang muka.
(3)Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang dilakukan secara inden dan diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan sudah diterima paling lambat tanggal 30 November 2011.
(4)Batas akhir penyerahan unit Sarusuna terhadap KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang dilakukan secara inden yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah tanggal 30 Oktober 2011.
(5)Masa subsidi untuk KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, dihitung sejak bulan BAST Sarusuna.
(6)Pembayaran subsidi selisih bunga untuk akad kredit KPR Sarusuna Bersubsidi yang diterbitkan sebelum tahun 2010 akan dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus didahului dengan rekonsiliasi untuk TA 2010.
(7)Pembayaran subsidi angsuran untuk akad kredit KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang diterbitkan sebelum tahun 2010 akan dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus didahului dengan rekonsiliasi untuk TA 2010.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8
(1)Bank Pelaksana bertanggung jawab atas ketepatan sasaran dalam penggunaan dana subsidi KPRSH melalui KPR Bersubsidi, KPR Syariah Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi serta bersedia diaudit.
(2)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri.

(1)Dalam hal KPR Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang menggunakan skim subsidi selisih bunga tahunan atau skim subsidi angsuran tahunan yang diterbitkan sejak tahun 2008, proses pembayaran subsidi tahunan untuk tahun 2010 menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal KPR Bersubsidi, KPR Syariah Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang menggunakan skim subsidi selisih bunga; skim subsidi uang muka; atau bantuan uang muka yang akad kreditnya diterbitkan sejak tahun 2008 dan pernyataan verifikasi oleh Bank diterbitkan tahun 2010, proses pembayaran subsidi menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal KPR Bersubsidi, KPR Syariah Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang menggunakan skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2010, proses pembayaran subsidi menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
(1)Dalam hal telah diberlakukan fasilitas likuiditas, KPRSH yang telah diterbitkan melalui KPR Bersubsidi, KPR Syariah Bersubsidi, KPR Sarusuna Bersubsidi, dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dapat dikonversi ke KPR dengan fasilitas likuiditas.
(2)KPR dengan fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2010
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

SUHARSO MONOARFA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]