info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Kualifikasi kompetensi WAS-GANISPHPL terdiri dari:
(1)Pengawas GANISPHPL Perencanaan Hutan (WAS-GANISPHPL-CANHUT);
(2)Pengawas GANISPHPL Pemanenan Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT);
(3)Pengawas GANISPHPL Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT);
(4)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB);
(5)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPL-PKG);
(6)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL);
(7)Pengawas GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip);
(8)Pengawas GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK);
(9)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG);
(10)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN);
(11)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN);
(12)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH);
(13)Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT).

BAB III
KOMPETENSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu
Kompetensi GANISPHPL

Pasal 4
(1)GANISPHPL Timber Cruising (TC) memiliki kompetensi:
a.Melakukan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB);
b.Melakukan timber cruising;
c.Menyusun LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan serta rekapitulasi LHC kerja blok tebangan tahunan;
d.Melakukan pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP);
e.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) sampai dengan (d).
(2)GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) memiliki kompetensi:
a.Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) atau Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (RKU-PHHK-HTI/HTR);
b.Menyusun Usulan Rencana Kerja Tahunan (U-RKT) dan membuat peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(3)GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) memiliki kompetensi:
a.Membuat peta kontur, membuat dan memetakan trace jalan dalam rangka penerapan reduce impact logging;
b.Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutan, sarana dan prasarana base camp, pondok kerja;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(4)GANISPHPL Pemanenan Hutan (GANISPHPL-NENHUT) memiliki kompetensi:
a.Membuat rencana penebangan dan memberikan tanda arah rebah dan arah jalan penyaradan;
b.Melaksanakan penebangan, pembagian batang, pengupasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(5)GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) memiliki kompetensi:
a.Melakukan sistem dan teknik silvikultur;
b.Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(6)GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING) memiliki kompetensi:
a.Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAL;
b.Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai AMDAL;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(7)GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) memiliki kompetensi:
a.Menginventarisir konflik lahan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat;
b.Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), Bina Desa Hutan;
c.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
(8)GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) memiliki kompetensi:
b.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
c.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
d.Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(9)GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(10)GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(11)GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(12)GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(13)GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(14)GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kelompok Minyak sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(15)GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kelompok Resin sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(16)GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
(17)GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT) memiliki kompetensi:
a.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
b.Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
c.Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
d.Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

Bagian Kedua
Kompetensi, Tugas dan Wewenang WAS-GANISPHPL

(1)Setiap pengelola hutan produksi atau pemegang izin pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki GANISPHPL.
(2)Pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan atau melalui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.
(3)Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan lulus Uji Kompetensi terlebih dahulu.
(4)Prosedur untuk memperoleh kartu GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Pedoman Sertifikasi GANISPHPL.
(5)Kartu GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(6)Perpanjangan kartu GANISPHPL diatur:
a.Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
b.Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
(7)Kartu GANISPHPL tidak diperpanjang apabila:
a.Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai Kurang (C);
b.Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
c.Meninggal dunia;
d.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja;
e.Sakit jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
f.Beralih tugas di luar bidangnya secara terus menerus sampai berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL;
g.Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dari pelaksanaan tugasnya yang berkekuatan tetap.
(8)Kartu GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila:
a.GANISPHPL pindah tempat bekerja di dalam wilayah kerja Balai;
b.GANISPHPL pindah tempat bekerja di luar wilayah kerja Balai.
(9)Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), diatur dalam Lampiran 1. Pedoman Sertifikasi GANISPHPL.

Pasal 7
(1)Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi bagi GANISPHPL dibebankan kepada Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
(2)Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah, karena GANISPHPL melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan Produksi, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, Pembinaan Hutan, Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan dalam rangka mengamankan hak-hak negara dalam pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

Pasal 8
(1)Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL.
(2)Pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL.
(3)Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL.
(4)Prosedur untuk memperoleh kartu WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Pedoman Sertifikasi WAS-GANISPHPL.
(5)Kartu WAS-GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(6)Perpanjangan kartu WAS-GANISPHPL diatur:
a.Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
b.Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
(7)Kartu WAS-GANISPHPL tidak diperpanjang apabila:
a.Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai dalam kategori Kurang (C);
b.Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
c.Meninggal dunia;
d.Mencapai batas usia pensiun;
e.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan instansinya;
f.Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dari pelaksanaan tugasnya yang berkekuatan tetap.
(8)Kartu WAS-GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila:
a.WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di dalam wilayah kerja Balai;
b.WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di luar wilayah kerja Balai.
(9)Dalam hal WAS-GANISPHPL telah purna bakti sebagai pegawai kehutanan, dapat dimutasikan menjadi GANISPHPL melalui permohonan kepada Kepala Balai.

(1)Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
(2)Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.
(4)Biaya pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
(5)Pedoman penilaian kinerja GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja WAS-GANISPHPL

Pasal 11
(1)Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
(2)Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.
(4)Biaya pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
(5)Pedoman penilaian kinerja WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

BAB VI
JENIS SANKSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

(1)GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui peringatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini:
a.Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan;
b.Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut;
c.Tidak memiliki atau kurang lengkap memiliki peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi di bidang yang menjadi tugasnya;
d.Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
e.Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur dan waktu kerjanya.
(2)Sanksi berupa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.
(3)Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan peringatan kepada GANISPHPL.
(4)Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila GANISPHPL yang telah diberi peringatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi peringatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bila peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi peringatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan ketiga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai.
(5)Selang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
(7)Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Balai.
(8)Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
(9)Setelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Balai, maka Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu GANISPHPL.

Pasal 14
(1)GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena:
a.Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
b.Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
(2)Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari perusahaan dan atau tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

(1)WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena:
a.Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
b.Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
(2)Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu GANISPHPL
Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 17
(1)GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila melakukan salah satu atau lebih pelanggaran di bawah ini:
a.meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari perusahaan;
b.tidak membuat buku register sesuai dengan tugasnya;
c.memanipulasi dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan;
d.menghilangkan dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;
e.memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
f.melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;
g.menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
(2)GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasil penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C).
(3)Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kebupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
(4)Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Balai.
(5)Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
(6)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan, Kepala Balai wajib mencabut kartu GANISPHPL.

Bagian Keempat
Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL
Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 18
(1)WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, apabila melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini:
a.meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari instansi atasan langsungnya;
b.tidak membuat buku register sesuai tugasnya;
c.memanipulasi dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
d.menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan fisik;
e.menghilangkan dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;
f.menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai fisik;
g.memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
h.melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;
i.menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
(2)WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasil penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C).
(3)Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kebupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
(4)Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
(5)Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
(6)Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(7)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
(8)Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
(9)Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan petugas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk segera mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(10)Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.

BAB VII
LAIN-LAIN

Kartu Penguji Hasil Hutan dan Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
(1)Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka:
a.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya;
b.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2003 tentang Sanksi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas