info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTUU ke MKProlegnasTabel LNTabel BN

kembali ke: Permentan No. 03/Permentan/OT.140/1/2011


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011
TANGGAL: 31 Januari 1011



PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian meliputi penyediaan pangan, bahan baku industri, lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, pendapatan petani, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 telah ditetapkan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.
Untuk mewujudkan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha pembangunan pertanian, khususnya petani. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.
Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian akan terus berupaya meningkatkan jumlah penyuluh melalui penerapan kebijakan satu desa satu penyuluh.
Dalam rangka memenuhi kebijakan satu desa satu penyuluh, secara bertahap Kementerian Pertanian telah merekrut Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, yaitu: Angkatan I Tahun 2007 sebanyak 6.000 orang, Angkatan II Tahun 2008 sebanyak 10.000 orang, dan Angkatan III Tahun 2009 sebanyak 10.000 orang). Rekruitmen THL-TB Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis, sehingga penerapan teknologi dapat berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping dan konsultan pelaku utama dan pelaku usaha, maka perlu disusun Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian.

B.Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara produktif, efektif dan efisien bagi THL-TB Penyuluh Pertanian.
Pedoman Pembinaan THL- TB Penyuluh Pertanian, bertujuan untuk:
a.memberikan acuan kerja tim pembina pusat, provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota dalam penetapan dan penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian;
b.memberikan acuan kerja satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di provinsi dalam melaksanakan penyaluran honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TB Penyuluh Pertanian;
c.memberikan acuan kerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
d.menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB dengan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan pembina.

C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian, meliputi:
1.Tugas dan Fungsi THL-TB Penyuluh Pertanian;
2.Tata Hubungan Kerja THL-TB Penyuluh Pertanian;
3.Kewenangan dan Mekanisme Kerja;
4.Supervisi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Verifikasi;
5.Sanksi.

D.Pengertian

1.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2.Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
3.Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian;
4.Balai Penyuluhan adalah satuan unit kerja penyuluhan di tingkat kecamatan;
5.Kantor Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat KCD adalah kantor cabang dinas yang berada di tingkat kecamatan;
6.Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
7.Gabungan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
8.Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di Balai Penyuluhan dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu 2 (dua) mingguan;
9.Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;
10.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan);
11.Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya;
12.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian;
13.Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian;
14.Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya untuk penyiapan materi penyuluhan dan penyusunan laporan kegiatan THL-TB Penyuluh Pertanian;
15.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.

E.Sasaran

Sasaran Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian, meliputi:
1.Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2.Kelembagaan yang menangani penyuluhan di 33 Provinsi, dan 480 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
3.Satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di 33 provinsi;
4.THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 23.350 orang (Angkatan I sebanyak 5.202 orang, Angkatan II sebanyak 9.040 orang, dan Angkatan III sebanyak 9.108 orang).

F.Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian, meliputi:
1.Tersalurkannya honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dengan tepat waktu dan tepat sasaran;
2.Meningkatnya pelayanan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha agribisnisnya;
3.Terwujudnya alih teknologi, dan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan informasi pasar;
4.Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat.

G.Manfaat

1.Memudahkan tim pembina pusat, provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota dalam penetapan dan penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian;
2.Memudahkan satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di provinsi dalam melaksanakan penyaluran honorarium dan BOP THL- TB Penyuluh Pertanian;
3.Memudahkan THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4.Meningkatkan keterpaduan Pembina, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI THL-TB PENYULUH PERTANIAN

THL-TB Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani dan kelompoktani dalam rangka mengawal program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. THL-TB Penyuluh Pertanian dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
b.memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompoktani, gapoktan);
c.mendorong peranserta petani/kelompoktani/gapoktan dalam pembangunan pertanian di wilayah kerjanya;
d.menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan manajerial petani;
e.memfasilitasi petani/kelompoktani/gapoktan dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
f.memfasilitasi petani/kelompoktani/gapoktan dalam mengakses teknologi, sarana produksi, informasi pasar, peluang usaha, dan permodalan;
g.memfasilitasi petani/kelompoktani/gapoktan untuk menyusun rencana usaha bersama; dan
h.membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah petani/kelompoktani/gapoktan dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, THL-TB Penyuluh Pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut:
a.menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompoktani dan gapoktan, produksi usahatani dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
b.mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
c.mencari dan menyebarluaskan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
d.membimbing penyusunan RDK/RDKK;
e.membantu penyusunan Programa Penyuluhan Desa dan Kecamatan;
f.membantu penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
g.memotivasi dan mengembangkan kemandirian petani beserta keluarganya;
h.memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku utama, antara lain dalam mendapatkan sarana produksi, teknologi, permodalan, dan informasi pasar;
i.melakukan pendataan berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijakan;
j.memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama;
k.membimbing penerapan usahatani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usahatani setempat yang paling menguntungkan;
l.menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya; dan
m.khusus THL-TB Penyuluh Pertanian berlatar belakang pendidikan DIV/S1 dalam menyusun laporan diwajibkan menganalisis dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

BAB III
TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA
THL-TB PENYULUH PERTANIAN

A.Tata Kerja

1.THL-TB Penyuluh Pertanian menyusun rencana kerja tahunan THL yang disahkan oleh Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan;
2.THL-TB Penyuluh Pertanian melaksanakan tugas sesuai rencana kerja tahunan dengan bimbingan dari Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian PNS;
3.THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan melapor kepada Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan;
4.THL-TB Penyuluh Pertanian dilarang melaksanakan kegiatan di luar tugas dan fungsinya;
5.THL-TB Penyuluh Pertanian membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan setiap bulan kepada Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan.

B.Tata Hubungan Kerja

1.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Mantri Pertanian dalam rangka pendampingan kepada petani pada kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT);
2.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan petugas Paramedik dan medik veteriner dalam rangka sosialisasi pencegahan penyakit hewan di tingkat perdesaan;
3.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan petugas pengawas bibit ternak dan petugas ternak lainnya dalam rangka peningkatan populasi ternak di perdesaan;
4.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan Area Development Officer (ADO) dan/atau Penyuluh Perkebunan dalam rangka peningkatan komoditas unggulan perkebunan di perdesaan;
5.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan Mantri Tani dalam rangka pengembangan sentra produksi unggulan hortikultura di perdesaan;
6.THL-TB Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan pengembangan agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) perdesaan.

BAB IV
KEWENANGAN DAN MEKANISME KERJA

A.Kewenangan

1.Menteri Pertanian
a.menetapkan Tim Pembina THL-TB Penyuluh Pertanian di tingkat pusat;
b.menetapkan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan usulan dari Tim Pembina Pusat;
c.menetapkan Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di provinsi atas usulan Gubernur;
d.menetapkan alokasi anggaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan usulan dari Tim Pembina Pusat; dan
e.menetapkan besarnya Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

2.Gubernur
a.menetapkan Tim Pembina THL-TB Penyuluh Pertanian di tingkat provinsi;
b.menetapkan pengalokasian THL-TB Penyuluh Pertanian ke kabupaten/kota dengan mengacu Keputusan Menteri Pertanian;
c.mengusulkan Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kepada Menteri Pertanian;
d.menyediakan dana tambahan untuk Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing; dan
e.menyediakan dana tambahan penyelenggaraan penyuluhan tingkat provinsi di wilayah kerjanya.

3.Bupati/Walikota
a.menetapkan Tim Pembina Teknis THL-TB Penyuluh Pertanian di tingkat kabupaten/kota;
b.menetapkan pengalokasian THL-TB Penyuluh Pertanian di tingkat desa/kelurahan dengan mengacu Keputusan Gubernur;
c.menyediakan dana tambahan untuk Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing; dan
d.menyediakan dana tambahan penyelenggaraan penyuluhan tingkat kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

B.Mekanisme Kerja

1.Tim Pembina Pusat
a.Menteri Pertanian menetapkan tim pembina pusat yang diketuai oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian dengan anggota yang berasal dari wakil Direktorat Jenderal Teknis, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
b.Tugas utama Tim Pembina Pusat:
1)melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Teknis, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perumusan programa penyuluhan pertanian nasional;
2)merumuskan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan;
3)merumuskan petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan; dan
4)melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.Tim Pembina Provinsi
a.Gubernur menetapkan Tim Pembina Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan/atau Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dengan anggota yang berasal dari wakil Dinas Teknis Pertanian Provinsi, Badan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian;
b.Tugas utama Tim Pembina Provinsi:
1)melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Teknis Pertanian Provinsi, Badan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian dalam perumusan programa penyuluhan pertanian provinsi;
2)merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan provinsi;
3)merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan provinsi; dan
4)melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

3.Tim Teknis Kabupaten/Kota
a.Bupati/Walikota menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota dan/atau Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari wakil Dinas Teknis Pertanian Kabupaten/Kota, dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
b.Tugas utama Tim Teknis Kabupaten/Kota:
1)melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Teknis Pertanian Kabupaten/Kota, dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam perumusan programa penyuluhan pertanian Kabupaten/kota;
2)melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kabupaten/kota;
3)melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kabupaten/kota;
4)melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kecamatan dan desa.

Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pembinaan THL- TB Penyuluh Pertanian dapat dilihat pada bagan:


BAB V
SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI

A.Supervisi dan Monitoring

1.Tim pembina pusat melakukan supervisi dan monitoring paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
2.Tim pembina provinsi melakukan supervisi dan monitoring paling kurang 3 (tiga) bulan sekali;
3.Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring paling kurang 1 (satu) bulan sekali;
4.Dalam keadaan mendesak Tim Pembina Pusat dan Tim Pembina Provinsi, bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan untuk menyelesaikan masalah.

B.Evaluasi, Pelaporan, dan Verifikasi

1.Evaluasi
a.Tim pembina pusat melakukan evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan laporan dari Tim Pembina Provinsi paling kurang satu kali dalam 1 tahun;
b.Tim pembina provinsi melakukan evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan laporan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota paling kurang 3 (tiga) bulan sekali;
c.Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan laporan dari Balai Penyuluhan paling kurang 1 (satu) bulan sekali;
d.Balai Penyuluhan melakukan evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayahnya paling kurang 2 (dua) kali dalam satu bulan.

2.Pelaporan
a.Tim Pembina Pusat melaporkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian berdasarkan laporan dari Tim Pembina Provinsi paling kurang satu kali dalam 1 tahun;
b.Tim Pembina Provinsi melaporkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Pembina Pusat berdasarkan laporan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota paling kurang 3 (tiga) bulan sekali;
c.Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi berdasarkan laporan dari Balai Penyuluhan paling kurang 1 (satu) bulan sekali;
d.Balai Penyuluhan melaporkan evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

3.Verifikasi
Mekanisme verifikasi pembayaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2011.

BAB VI
SANKSI

1.Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dapat menghentikan pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa THL-TB Penyuluh Pertanian tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Kontrak Kerja.
2.Menteri Pertanian menetapkan surat pemutusan hubungan kerja dengan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan laporan dari Tim Pembina Provinsi yang menyatakan bahwa THL-TB Penyuluh Pertanian tidak melaksanakan kewajiban dengan Kontrak Kerja.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Provinsi, Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan THL-TB Penyuluh Pertanian dengan sebaik-baiknya.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas