info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam hal belanja Santunan Cacat pada DIPA Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum dialokasikan dan/atau pagu tidak mencukupi, KPA melakukan revisi DIPA.
(2)Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran/DIPA.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN SANTUNAN CACAT

Pasal 4
(1)Pembayaran Santunan Cacat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
(2)Pembayaran Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui rekening:
a.Penerima Santunan Cacat; dan/atau
b.Bendahara pengeluaran.

Bagian Kesatu
Mekanisme Penerbitan SPP-LS

(1)PPK melakukan pengujian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a.kebenaran dan keabsahan fotokopi:
1.Surat Keputusan Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
2.Surat Keputusan Pensiun;
3.Surat Keputusan Impassing; dan
4.Surat Keterangan Ahli Waris.
b.pengujian Daftar Pembayaran Penerima Santunan Cacat yang meliputi:
1.kesesuaian dan kebenaran nama penerima, tingkat, dan golongan kecacatan dibandingkan dengan Surat Keputusan Panglima TNI;
2.pengujian gaji pokok;
3.pengujian pensiun pokok; dan
4.pengujian kebenaran perhitungan Santunan Cacat.
c.kesesuaian nama dan nomor rekening dengan fotokopi rekening penerima Santunan Cacat.
(2)Pengujian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 2) merupakan kesesuaian dan kebenaran gaji pokok prajurit penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai santunan dan tunjangan cacat prajurit TNI.
(3)Pengujian pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 3) merupakan kesesuaian dan kebenaran pensiun pokok purnawirawan TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai santunan dan tunjangan cacat prajurit TNI dan kesesuaian dengan surat keputusan impassing.
(4)Pengujian kebenaran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 4) meliputi:
a.kebenaran tunjangan isteri/suami dan anak pada saat Surat Keputusan Panglima TNI ditetapkan; dan
b.kebenaran perhitungan Santunan Cacat.
(5)Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPK menerbitkan SPP-LS.
(6)SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7)PPK menyampaikan SPP-LS yang telah diuji dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPSPM.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS

Pasal 7
(1)PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disampaikan oleh PPK.
(2)Pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.Pengujian terhadap:
1.Kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS;
2.Kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK;
3.Kesesuaian kode BAS pada SPP-LS dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
4.Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-LS dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
5.Kebenaran formal dokumen/surat keputusan;
6.Kebenaran penerima Santunan Cacat; dan
7.Kebenaran perhitungan Santunan Cacat.
b.Keabsahan fotokopi Surat Keputusan Panglima TNI.
c.Keabsahan fotokopi Surat Keputusan Pensiun.
d.Keabsahan fotokopi Surat Keputusan Impassing.
e.Keabsahan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris.
(3)Pengujian terhadap kebenaran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 7) meliputi:
a.kesesuaian gaji pokok;
b.kesesuaian pensiun pokok;
c.kesesuaian tunjangan istri/suami dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a; dan
d.kebenaran perhitungan Santunan Cacat.
(4)Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM- LS.
(5)Jangka waktu pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PPSPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
(6)Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP-LS karena dokumen pendukung dan hasil pengujian tidak lengkap dan benar, PPSPM harus menyatakan alasan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP-LS.
(7)Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM-LS disimpan oleh PPSPM.

Pasal 8
(1)PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap (2) beserta Arsip Data Komputer (ADK) SPM-LS kepada KPPN.
(2)SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a.Daftar Rekapitulasi Pembayaran Santunan Cacat yang telah ditandatangani oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk, bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji; dan
b.SPTJM yang telah ditandatangani oleh PPSPM yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c.Daftar penerima yang dihasilkan dari program aplikasi SPM-LS dalam hal:
1)Santunan Cacat dibayarkan langsung kepada penerima santunan; dan
2)Jumlah penerima lebih dari 1 (satu).

Bagian Ketiga
Penerbitan SP2D

(1)Menteri Pertahanan melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Santunan Cacat.
(2)Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN I



LAMPIRAN II



LAMPIRAN III

KOP SURAT

KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
NIP/NRP:
Jabatan:
Satuan Kerja:
Kementerian Negara/Lembaga:
Unit Organisasi:
.............................
.............................
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
................... (xxxxxx)
................... (xxx)
................... (xx)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah saya uji, yang meliputi:
a.kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung SPP (tanda tangan pejabat yang berwenang, cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf);
b.kesesuaian penanda tangan bukti-bukti pendukung SPP dengan spesimen tanda tangan KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;
c.kebenaran atas hak tagih, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dan nilai yang harus dibayar;
d.kebenaran perhitungan Santunan Cacat; dan
e.ketersediaan dana/pagu Belanja Santunan Cacat dan kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK Satker .................. (xxxxxx).
2.Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1, saya menyatakan bahwa SPP Nomor .................. tanggal ................ sebesar Rp ........................ (dengan huruf) telah memenuhi syarat untuk dibayarkan atas beban APBN.
3.Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan penerbitan SPM-LS Nomor .................. tanggal ................
4.Bukti-bukti pengeluaran yang menjadi dasar penerbitan SPM tersebut di atas, telah disimpan sebaik-baiknya sebagai dasar untuk keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat pengawasan eksternal pemerintah.
5.Apabila pembayaran SPM tersebut mengakibatkan kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian saya baik yang disengaja maupun tidak disengaja atas pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka saya bertanggungjawab dan bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut di muka pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPM-LS nomor ............... tanggal ..............

............................... 20xx
Yang membuat pernyataan,
Materai
(....nama....)
NIP/NRP ....................


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas