info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

(1)Menteri Pertahanan menyusun Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI.
(2)Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan.
(3)Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.daftar kebutuhan Alutsista TNI yang diperlukan;
b.rencana penganggaran untuk pengadaan Alutsista TNI yang diperlukan; dan
c.Kerangka Acuan Kerja yang berisikan:
1)uraian kebutuhan Alutsista TNI yang mengacu pada Dokumen Kebijakan;
2)waktu pelaksanaan pengadaan yang diperlukan;
3)Operational Requirement;
4)spesifikasi teknis; dan
5)total perkiraan biaya.
(4)Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu kepada:
a.Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
b.Rencana Strategis Pertahanan Negara;
c.Doktrin Pertahanan Negara dan Doktrin TNI;
d.Postur Pertahanan Negara dan Postur TNI;
(5)Perencanaan Kebutuhan Alutsista TNI dilaksanakan di Kementerian Pertahanan dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.

Pasal 4
(1)Pengajuan kebutuhan Alutsista TNI wajib menggunakan produksi Dalam Negeri, dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan Pengguna, dapat menggunakan produk luar negeri.
(2)Penggunaan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Industri Nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, offset, joint production atau joint investment.

Pemilihan Penyedia Pengadaan Alutsista TNI dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).

Bagian Ketiga
Organisasi Pengadaan

Pasal 7
(1)Organisasi Pengadaan Alutsista TNI terdiri dari:
a.Organisasi Induk;
b.Tim Evaluasi Spektek;
c.Panitia Pengadaan;
d.Tim Evaluasi Pengadaan; dan
e.Tim Perumus Kontrak.
(2)Organisasi Induk diawaki secara ex-officio, kecuali untuk PPK UO Mabes TNI dan Mabes Angkatan sesuai keputusan KPA masing-masing.

Pasal 8
Susunan, tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. adalah sebagai berikut:
a.Susunan Organisasi Induk:
1.Pengguna Anggaran: Menteri Pertahanan
2.Kuasa Pengguna Anggaran:
a)UO.Kemhan : Sekretaris Jenderal Kemhan
b)UO.Mabes TNI : Panglima TNI
c)UO.Angkatan : Kas Angkatan
3.Pengawas Fungsi Pertahanan : Irjen Kemhan
4.Pengendali Fungsi Strategi : Dirjen Strahan Kemhan Pertahanan
5.Pengendali Fungsi Anggaran : Dirjen Renhan Kemhan Pertahanan
6.Pengendali Fungsi Kekuatan : Dirjen Kuathan Kemhan Pertahanan
7.Pejabat Pembuat Komitmen:
a)UO.Kemhan : Kabaranahan Kemhan;
b)UO.Mabes TNI : Sesuai Keputusan KPA; dan
c)UO.Angkatan : Sesuai Keputusan KPA.
b.Tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk:
1.Menentukan kebijakan program Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Alutsista TNI untuk kepentingan Pertahanan Negara.
2.Melaksanakan Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI;
3.Melaksanakan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI; dan
4.Melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.

(1)Susunan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(2)Tugas pokok dan kewenangan Panitia meliputi:
a.menetapkan metode pemilihan Penyedia Alutsista TNI;
b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.menetapkan besaran Jaminan Penawaran;
d.melaporkan kesiapan rencana pelaksanaan pemilihan penyedia kepada KPA;
e.mengundang penyedia Alutsista TNI terpilih;
f.menilai kualifikasi Penyedia Alutsista TNI melalui prakualifikasi;
g.melakukan evaluasi dan klarifikasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
h.melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
i.menetapkan Penyedia Alutsista TNI untuk pengadaan dengan pagu paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kecuali pengadaan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI;
j.menyiapkan sidang TEP untuk pengadaan dengan pagu di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pengadaan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI;
k.menjawab sanggahan (bila ada); dan
l.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada KPA.
(3)Selain tugas pokok dan kewewenangan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a.perubahan HPS; dan/atau
b.perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
(4)Dalam hal Pengadaan Alutsista TNI bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Panitia Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
(5)Panitia Pengadaan dilarang merangkap sebagai:
a.PPK;
b.pengelola keuangan; dan
c.Inspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Alutsista TNI yang dibutuhkan instansinya.

Pasal 11
(1)Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(2)Tugas pokok dan kewenangan TEP:
a.mengevaluasi pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Alutsista TNI melalui paparan oleh Panitia Pengadaan meliputi:
1)resume kebutuhan;
2)proses penentuan metode pemilihan penyedia;
3)HPS termasuk perhitungan dan referensi yang digunakan; dan
4)proses prakualifikasi, evaluasi penawaran, negosiasi (untuk Penunjukan Langsung) dan short list (untuk Pelelangan Khusus).
b.dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya mengkompetisikan lebih lanjut calon penyedia yang masuk dalam short list hasil Panitia Pengadaan pada pengadaan dengan metoda Pelelangan Khusus atau mengkonfirmasi kesiapan calon penyedia pada pengadaan dengan metoda Penunjukan Langsung;
c.kompetisi sebagaimana dimaksud huruf b di atas dilaksanakan dengan cara:
1)paparan oleh calon penyedia yang masuk dalam short list;
2)memberikan kesempatan kepada calon penyedia yang masuk dalam short list untuk memperbaharui penawaran menjadi lebih kompetitif;
3)menugaskan Panitia Pengadaan untuk mengevaluasi penawaran yang telah diperbaharui; dan
4)memilih penawaran yang terbaik.
d.membuat rekomendasi pemenang kepada PA dengan lampiran notulen hasil evaluasi oleh TEP;

(1)Dalam rangka pelaksanaan kontrak mulai dari berlakunya kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa dari penyedia kepada PPK perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihasilkannya barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak, dengan pembentukan Tim sesuai kebutuhan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.Tim Pengawas Negosiasi Angkutan dan Asuransi;
b.Tim Technical Representative/Satuan Tugas;
c.Tim Kelaikan;
d.Tim Preshipment Inspection;
e.Tim Uji Fungsi/Uji Terima;
f.Commodore Inspection;
g.Tim Pemeriksa (Inname dan Anname); dan
h.Tim Penerima.
(3)Pembentukan, Susunan, Tugas Pokok dan Kewenangan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kontrak.

Bagian Keempat
Dokumen Pengadaan

Pasal 14
(1)Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
(2)Dokumen Pemilihan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(3)Dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan klausul bahwa proses pengadaan dan/atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui.

(1)Kelengkapan dokumen kualifikasi bagi penyedia dari luar negeri terdiri atas:
a.Article of Association atau Article of Incorporation;
b.Business License;
c.pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
d.data perusahaan terdiri atas:
1)pengalaman perusahaan dalam minimal waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
2)tenaga ahli;
3)peralatan dan perlengkapan; dan
4)fasilitas perusahaan.
e.Power of Attorney untuk pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti Pelelangan Khusus pelaksanaan Pemilihan/Penunjukan langsung;
f.Letter of Distributor Appointment apabila ditunjuk sebagai distributor/perwakilan pabrikan (manufacturer);
g.surat pernyataan yang berisikan:
1.pemerintah Republik Indonesia bebas menggunakan materiil kontrak yang dibeli tanpa ada batasan/persyaratan tertentu;
2.pemerintah negara Penyedia menjamin terbitnya export license; dan
3.pemerintah negara Penyedia menjamin tidak akan mengembargo materiil kontrak yang akan diadakan.
h.sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan
i.perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahan yang mewakili kemitraan tersebut.
(2)Dokumen tersebut pada ayat (1) harus diserahkan kepada panitia pengadaan salinannya (fotocopy) dengan menunjukkan aslinya bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.

Pasal 17
(1)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, dan wajib diendorse oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia dan disahkan oleh Notaris Publik di negara Penyedia, setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang/penyedia.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g wajib disahkan oleh pejabat terkait atau diendorse oleh Atase Pertahanan negara Penyedia di Indonesia, setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang/penyedia.
(3)Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat berakibat dibatalkannya penetapan pemenang/penyedia dan beralih ke calon pemenang berikutnya.

Pasal 18
(1)Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan perwakilan (representative) berupa Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia, maka Badan Usaha tersebut harus memiliki:
a.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b.akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
c.Letter of Appoinment dengan minimal masa berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiil kontrak;
d.pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
e.surat keterangan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; dan
f.surat keterangan domisili.
(2)Dokumen tersebut harus diserahkan salinannya (fotocopy) dengan menunjukkan aslinya bagi perwakilan penyedia yang penyedianya dinyatakan lulus.
(3)Dalam hal penyedia lulus kualifikasi, sementara perwakilan tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen tersebut pada ayat (1), maka panitia pengadaan segera menyampaikan kepada penyedia yang bersangkutan dan dapat menyarankan penggantian perwakilan apabila tetap diperlukan oleh penyedia.

(1)Kementerian Pertahanan dan TNI menyediakan biaya melalui APBN, yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang meliputi:
a.honorarium personel organisasi Pengadaan Alutsista TNI termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b.biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI; dan
c.biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.
(2)Kementerian Pertahanan dan TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Kementerian Pertahanan dan TNI dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Khusus Kementerian Pertahanan/TNI terkait honorarium bagi personel organisasi pengadaan Alutsista TNI, yang diajukan pada saat pengajuan biaya Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Jaminan Pengadaan

Pasal 21
(1)Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan kepada Panitia Pengadaan/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Alutsista TNI, termasuk pada metode Penunjukan Langsung.
(2)Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI terdiri atas:
a.Jaminan Penawaran;
b.Jaminan Pelaksanaan;
c.Jaminan Uang Muka;
d.Jaminan Pemeliharaan; dan
e.Jaminan Sanggahan Banding.
(3)Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI.
(4)Tata cara pemberian Jaminan yang tidak diatur pada Permenhan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia
Produk Dalam Negeri

(1)Dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI diupayakan agar Penyedia Alutsista TNI dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Alutsista TNI utama, sedangkan Penyedia Alutsista TNI asing dapat berperan sebagai sub Penyedia Alutsista TNI sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pengadaan Alutsista TNI yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan
b.peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang Alutsista TNI yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
(3)Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
b.pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
c.peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang Alutsista TNI yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
(4)Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
a.barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b.spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c.volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
(5)Penyedia Alutsista TNI yang melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan yang ada di dalam negeri.

Pasal 24
(1)Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Alutsista TNI yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.
(2)Ketentuan dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Pengkategorian Alat Utama Sistem Persenjataan
Tentara Nasional Indonesia

(1)Referensi Pengadaan disiapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Referensi Pengadaan Alutsista TNI terdiri dari:
a.Direktif PA;
b.Data Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
c.Surat Penetapan Sumber Pembiayaan untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas PLN dari Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor;
d.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas PDN; dan
e.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
(3)Penyiapan Referensi Pengadaan harus selesai paling lambat akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.

Paragraf Ketiga
Proses Paralel Pinjaman

Pasal 28
Berdasarkan Referensi Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk proses paralel pinjaman KPA U.0. Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pengadaan sebagai berikut:
a.PLN dengan metode Penunjukan Langsung;
b.PLN dengan sumber pinjaman dari Kreditor Swasta Asing (KSA), Bilateral dan Multilateral; dan
c.Pinjaman Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 29
(1)Panitia Pengadaan dalam menetapkan metode pemilihan penyedia mengacu pada Direktif PA dan Spesifikasi Teknis sesuai Referensi Pengadaan.
(2)Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.Penunjukan Langsung; atau
b.Pelelangan Khusus;
(3)Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam hal:
a.keberadaan penyedia tunggal;
b.keperluan commonality; atau
c.keadaan tertentu yang menyangkut pertahanan negara termasuk strategi pertahanan, kerahasiaan dan percepatan untuk penanganan darurat.
(4)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh PA dan menjadi bagian tertulis pada Direktif PA.
(5)Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk dari perusahaan tertentu maka metode pemilihan penyedia yang digunakan adalah Penunjukan Langsung.
(6)Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk Industri Pertahanan Dalam Negeri tanpa menyebutkan produk/perusahaan tertentu pemilihan penyedia dilaksanakan sebagai berikut:
a.apabila penyedia tunggal dilaksanakan Penunjukan Langsung;
b.apabila penyedia tidak tunggal dilaksanakan Pelelangan Khusus dengan mengundang, mengevaluasi dan memilih Industri Dalam Negeri yang potensial;

Paragraf Kedua
Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 30
(1)Dokumen Pengadaan Alutsista TNI terdiri dari Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.
(2)Penyusunan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(3)Penyiapan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI harus selesai selambat-lambatnya akhir bulan ketiga tahun anggaran berjalan.

Pasal 31
(1)Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alutsista TNI oleh PPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan Penyedia Alat Utama Sistem Persenjataan
Tentara Nasional Indonesia

Paragraf Pertama
Mekanisme Pemilihan Penyedia

Pasal 32
Pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, penyampaian penawaran 1 (satu) sampul yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga serta penilaian penawaran menggunakan sistem nilai.

Pasal 33
(1)Penunjukan Langsung dilakukan terhadap calon penyedia terpilih sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
(2)Mekanisme penunjukan langsung yang dilaksanakan setelah Panitia Pengadaan melaporkan kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d. serta tidak ada keberatan dari KPA terhadap rencana tersebut, meliputi:
a.undangan kepada calon penyedia terpilih;
b.pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan;
c.pemasukan Dokumen Kualifikasi;
d.evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
e.pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
f.pemberian penjelasan;
g.pemasukan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen teknis dan harga kepada Panitia Pengadaan h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
i.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai Loan Proposal;
j.pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
k.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI dengan nilai pagu di atas 100 (seratus) miliar rupiah dan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI sebelum penetapan dilaksanakan sidang TEP;
l.penetapan penyedia;
m.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), hasil penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk proses paralel pinjaman.
n.pemberitahuan kepada penyedia; dan
o.PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak.
(3)apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Panitia Pengadaan mengundang penyedia lain.
(4)Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, memuat:
a.nama dan alamat penyedia;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.unsur-unsur yang dievaluasi;
d.harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
e.keterangan lain yang dianggap perlu; dan
f.tanggal dibuatnya berita acara.

Pasal 34
(1)Pelelangan Khusus dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia Alutsista TNI yang diundang.
(2)Penyedia Alutsista TNI yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia potensial yang diidentifikasi melalui:
a.pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
b.hasil laporan kunjungan pameran/promosi;
c.Hasil presentasi penyedia Alutsista TNI;
d.Study kepustakaan (internet, jurnal, media masa dan lain-lain); dan
e.Informasi lain yang relevan.
(3)Mekanisme Pelelangan Khusus, yang dilaksanakan setelah Panitia Pengadaan melaporkan kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d. serta tidak ada keberatan dari KPA terhadap rencana tersebut, meliputi:
a.undangan kepada peserta terpilih;
b.pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan;
c.pemasukan dokumen kualifikasi;
d.evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
e.pemberian penjelasan, khusus untuk pengadaan dengan nilai di atas 100 (seratus) miliar rupiah atau untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI ditekankan bahwa pemilihan oleh Panitia Pengadaan hanya sampai short list, selanjutnya dari short list tersebut akan kembali dikompetisikan oleh TEP;
f.pemasukan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen teknis dan harga kepada Panitia Pengadaan;
g.pembukaan Dokumen Penawaran;
h.Berita Acara Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran yang di tandatangani oleh panitia pengadaan dan perwakilan calon penyedia yang hadir;
i.evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga,
j.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai proposal pinjaman;
k.pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, dengan muatan:
1)nama dan alamat penyedia;
2)Nomor Pokok Wajib Pajak;
3)unsur-unsur yang dievaluasi;
4)harga penawaran terkoreksi;
5)keterangan lain yang dianggap perlu;
6)tanggal dibuatnya berita acara; dan
7)khusus untuk pengadaan Alutsista TNI yang menambah kekuatan dan pengadaan dengan nilai pagu di atas 100 (seratus) miliar rupiah dibuat short list yang memuat paling banyak 3 (tiga) calon penyedia dengan nilai tertinggi.
l.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI yang menambah kekuatan dan pengadaan dengan nilai pagu di atas 100 (seratus) miliar rupiah sebelum penetapan dilaksanakan sidang TEP dengan kembali mengkompetisikan calon penyedia yang tercantum dalam short list sebagaimana dimaksud pada huruf k;
m.penetapan pemenang;
n.khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), hasil penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk proses paralel pinjaman.
o.pemberitahuan pemenang; dan
p.penunjukan Penyedia.

Paragraf Kedua
Penetapan dan pemberitahuan Pemenang

Pasal 35
(1)Pengadaan dengan pagu di atas Rp100,000,000,000 (seratus miliar rupiah) dan seluruh pengadaan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI, penetapan pemenang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku PA dengan melalui sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).
(2)Pengadaan dengan pagu paling tinggi Rp100,000,000,000 (seratus miliar rupiah) kecuali pengadaan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI, penetapan pemenang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.
(3)Penetapan pemenang harus selesai paling lambat:
a.akhir bulan kelima tahun anggaran berjalan untuk pengadaan perbaikan/pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal; dan
b.akhir bulan ketujuh tahun anggaran berjalan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI.

Paragraf Ketiga
Pengunduran diri

Pasal 36
(1)Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
(2)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran Penyedia Alutsista TNI yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara.
(3)Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, Penyedia Alutsista TNI dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Alutsista TNI diinstansi Kementerian Pertahanan dan TNI selama 2 (dua) tahun.

Paragraf Keempat
Kerahasiaan

Pasal 37
Dalam proses pengadaan Alutsista TNI yang memerlukan kerahasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
a.Kebutuhan kerahasiaan proses harus tercantum pada Direktif PA dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan diperlukan;
b.Calon penyedia yang ditunjuk harus memenuhi syarat Security Clearence;
c.tahap pemilihan penyedia, penyusunan dan aktifasi kontrak serta tahap penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara rahasia dan masing-masing tahap dibuat Berita Acara; dan
d.kebutuhan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keseluruhan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf b. harus tetap memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel.

Bagian Keempat
Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak

Paragraf Pertama
Penyusunan Kontrak

Pasal 38
(1)Penyusunan kontrak pengadaan Alutsista TNI pada dasarnya berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document), namun dalam hal diperlukan pengaturan kontraktual yang belum terdapat dalam Standard Bidding Document dapat dibuat klausul khusus.
(2)Klausul khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya tentang:
a.kodifikasi materiil sistem NSN;
b.kelaikan materiil;
c.angkutan dan asuransi, yang meliputi diantaranya persyaratan perusahaan jasa angkutan dan asuransi serta pembentukan Tim Pengawas Negosiasi Angkutan dan Asuransi;
d.Pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya (penggunaan SP-1);
e.Mekanisme pemeriksaaan, pengujian dan penerimaan materiil kontrak yang mengakomodasikan mekanisme sampai dengan tingkat Satuan Pemakai.
f.Pengepakan dan tanda-tanda;
g.kerahasiaan;
h.alih teknologi (transfer of technology);
i.sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan
j.Jaminan Pemeliharaan.
(3)Jika diperlukan dalam kontrak juga dapat dilampirkan beberapa dokumen terkait diantaranya:
a.Surat pelimpahan wewenang (Power of Attorney); dan
b.Pernyataan tentang export license, embargo dan penggunaan materiil kontrak dari penyedia;

Pasal 39
(1)PPK melalui Tim Perumus Kontrak menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Alutsista TNI untuk ditandatangani.
(2)PPK dan Penyedia Alutsista TNI menandatangani Kontrak setelah:
a.memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak untuk pengadaan Alutsista TNI yang kompleks dan/atau dengan pagu di atas 100 (seratus) miliar rupiah; dan
b.Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
(3)Khusus untuk pengadaan dengan menggunakan fasilitas PLN yang diperkirakan masa berlaku kontraknya memerlukan waktu yang lama terkait dengan penyelesaian perjanjian pinjaman dan pencairan dana bertanda bintang di DPR RI, jaminan pelaksanaan dapat diserahkan sebelum pembukaan L/C.
(4)Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI atas nama Penyedia Alutsista TNI adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Alutsista TNI, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI.

Paragraf Kedua
Aktifasi Kontrak

Pasal 40
(1)Sebelum penandatanganan kontrak penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2)Kontrak dengan anggaran Rupiah Murni diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia.
(3)Kontrak dengan anggaran Devisa diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia serta pembukaan L/C di Bank Pemerintah Republik Indonesia.
(4)Kontrak dengan anggaran PDN diefektifkan dengan:
a.penandatanganan kontrak;
b.penandatanganan perjanjian pinjaman; dan
c.pencairan dana bertanda bintang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
(5)Kontrak dengan pendanaan PLN diefektifkan dengan:
a.penandatanganan kontrak;
b.penandatanganan perjanjian pinjaman;
c.Ijin pencairan dana bertanda bintang di DPR RI; dan
d.Pembukaan L/C di Bank Indonesia.
(6)Penandatanganan kontrak harus dilaksanakan selambat-lambatnya:
a.akhir bulan keenam tahun anggaran berjalan untuk pengadaan perbaikan/pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal; dan
b.akhir bulan kesembilan tahun anggaran berjalan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI.
(7)Pembukaan L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Dirjen Renhan Kemhan mengajukan surat pencairan tanda bintang kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memproses penyelesaian pembayaran uang muka dan pembebanan pinjaman luar negeri, dengan persyaratan:
1)dokumen kontrak;
2)dokumen loan/credit agreement; dan
3)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diterbitkan oleh KPA U.O Kemhan.
b.PPK U.O Kemhan mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dirjen Renhan Kemhan setelah menerima Jaminan Uang Muka dari Penyedia.
c.Dirjen Renhan Kemhan menerbitan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) kepada Kapusku Kemhan;
d.berdasarkan surat Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI;
e.KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SKP kepada Bank Indonesia;
f.Kapusku Kemhan membuat surat permohonan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank Indonesia, setelah terbitnya SP2D dan SKP dari KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait;
g.perpanjangan L/C dapat dilakukan apabila:
1)PPK U.O Kemhan menyetujui permohonan perpanjangan L/C berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar, meliputi:
a)pekerjaan tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak;
b)perubahan desain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
c)perpanjangan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak; atau
d)keadaan kahar (force majeure).
2)Penyedia Alutsista TNI telah membayar denda terhadap keterlambatan pengiriman materiil kontrak karena kesalahan Penyedia Alutsista TNI; dan
3)perpanjangan waktu pelaksanaan telah dituangkan dalam amandemen kontrak.
h.permohonan perpanjangan L/C diajukan oleh PPK U.O Kemhan atas permintaan Penyedia Alutsista TNI kepada Dirjen Renhan Kemhan selanjutnya diteruskan kepada Kapusku Kemhan; dan
i.Kapusku Kemhan meneruskan permohonan perpanjangan L/C ke Bank Indonesia.
(8)Kontrak harus sudah efektif paling lambat:
a.akhir bulan ketujuh tahun anggaran berjalan untuk pengadaan perbaikan/pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal; dan
b.akhir bulan kesepuluh tahun anggaran berjalan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI.

Paragraf Ketiga
Perubahan Kontrak

Pasal 41
(1)Dalam hal terjadi keadaan kahar atau adanya perkembangan teknologi dan perubahan administrasi, PPK bersama Penyedia Alutsista TNI dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a.menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.mengubah jadwal pelaksanaan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
b.tersedianya anggaran.
(3)Harga Satuan Dalam Kontrak adalah pasti dan tetap, kenaikan/perubahan harga satuan tidak dibenarkan setelah Kontrak mulai efektif.
(4)Penyedia Alutsista TNI dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang Spesialis.

Paragraf Keempat
Keadaan Kahar

Pasal 42
(1)Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Alutsista TNI memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tidak termasuk Keadaan Kahar, hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
(3)Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
(4)Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf Kelima
Pemutusan Kontrak

Pasal 43
(1)PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a.denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Alutsista TNI sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
b.Penyedia Alutsista TNI lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c.Penyedia Alutsista TNI terbukti melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d.pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
(2)Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Alutsista TNI:
a.Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b.sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Alutsista TNI atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c.Penyedia Alutsista TNI membayar denda; dan/atau
d.Penyedia Alutsista TNI dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Paragraf Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 44
(1)Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Alutsista TNI, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

Paragraf Pertama
Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

Pasal 45
(1)Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Alutsista TNI dibentuk tim pengawasan dan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Tim pengawas dan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Paragraf Kedua
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 46
(1)Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) atau sesuai dengan tahapan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Alutsista TNI mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
(2)PPK menyampaikan hasil penerimaan materiil kontrak kepada pengguna untuk ditindaklanjuti dalam SIMAK BMN dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Materiil Kontrak yang materinya harus sudah masuk dalam obyek pemeriksaan dan pengujian materiil kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e.
(3)Penyedia Alutsista TNI mengganti Jaminan Pelaksanaan menjadi Jaminan Pemeliharaan setelah penerimaan akhir.
(4)Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Alutsista TNI.
(5)Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

Paragraf Ketiga
Layanan Purna Jual

Pasal 47
Penyedia Alutsista TNI wajib menjamin ketersediaan purna jual terhadap materiil yang telah diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

BAB IV
PERCEPATAN

Pasal 48
(1)Dalam hal ada Direktif PA untuk percepatan, maka pengadaan Alutsista TNI dapat dilaksanakan melalui mekanisme percepatan.
(2)Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pra syarat:
a.pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan fasilitas PLN, kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk Blue Book/Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); atau
b.pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan PDN dan Devisa kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga; dan
c.sebelum proses pemilihan penyedia dibuat kesepahaman tertulis dengan calon penyedia terhadap kemungkinan ketidaksesuaian Dokumen Anggaran dengan Dokumen Perencanaan, atas ketidaksesuaian tersebut tidak ada kewajiban apapun dari pihak Kemhan/TNI terhadap calon penyedia.
(3)Mekanisme percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Tahap Pra-Persiapan.
1)Setelah tersedianya data pendukung, dan tercantumnya kegiatan pada Renstra/RKA-KL/Blue Book/Green Book serta tersedianya personel panitia pengadaan, maka proses langsung menuju ke tahap persiapan yaitu pembentukan panitia pengadaan yang dilakukan secara paralel dengan proses:
a)penurunan DIPA untuk Rupiah Murni termasuk Devisa;
b)Penetapan Sumber Pembiayaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk PLN; dan
c)Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan untuk PDN.
2)Proses sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai kontrak efektif.
3)Referensi Pengadaan yang disiapkan oleh KPA untuk mekanisme percepatan terdiri dari:
a)Direktif PA;
b)Data Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
c)Blue Book/Green Book/Renstra/RKAKL.
b.Tahap Persiapan.
Pada tahap persiapan proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, namun tanpa menunggu terbitnya dokumen anggaran.
c.Tahap Pemilihan Penyedia.
Pada tahap Pemilihan Penyedia proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas.
d.Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak.
Pada tahap penyusunan dan Aktifasi Kontrak proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, dengan pengefektifan kontrak dilaksanakan setelah terbitnya otorisasi anggaran.
e.Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan.
Pada tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas.
(4)Batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 30, Pasal 35 dan Pasal 40 terhitung mulai berlaku sejak terpenuhinya pra syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Pada proses percepatan tetap diwajibkan adanya jaminan-jaminan sesuai Permenhan ini, jaminan pelaksanaan diberikan sebelum tandatangan kontrak kecuali pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan PLN yang diberikan sebelum pembukaan L/C.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 49
(1)Pelaksana pengadaan Alutsista TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
(2)PPK wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA.
(3)Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka KPA segera melaporkan kepada PA permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya.
(4)Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau Pasal 35 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka Panitia Pengadaan segera melaporkan kepada KPA permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya.
(5)Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) atau Pasal 40 ayat (8) tidak dapat terpenuhi, maka PPK U.O Kemhan segera melaporkan kepada PA, PPK U.O Mabes TNI/Angkatan segera melaporkan kepada KPA U.O Mabes TNI/Angkatan permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada Wamenhan dan Irjen U.O terkait.
(7)Wamenhan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI pada skema pembiayaan dan skema pengadaan.
(8)Pedoman kerja untuk pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) akan diatur tersendiri.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 50
Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dan melakukan audit termasuk:
a.pre-audit hasil evaluasi penawaran dengan obyek audit terutama penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, negosiasi dan kesiapan melaksanakan sidang TEP; dan
b.pre-audit sebelum penandatanganan kontrak dengan obyek audit terutama kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi teknis dan kelengkapan/akurasi klausul kontrak.

BAB VI
SANKSI

Pasal 51
(1)Perbuatan atau tindakan Penyedia Alutsista TNI yang dapat dikenakan sanksi adalah:
a.berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan persekongkolan dengan Penyedia Alutsista TNI lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
c.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Alutsista TNI yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
d.mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan;
e.tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
f.berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 22 dan Pasal 23 ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri; dan/atau
g.berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 41 ayat (4) ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a.sanksi administratif;
b.sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c.gugatan secara perdata; dan/atau
d.pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
(3)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
(4)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan.
(5)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
(7)Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Alutsista TNI, maka Panitia Pengadaan:
a.dikenakan sanksi administrasi;
b.dituntut ganti rugi; dan/atau
c.dilaporkan secara pidana.

Pasal 52
(1)Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.
(2)Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penyedia Alutsista TNI yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 53
(1)Kementerian Pertahanan dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Alutsista TNI yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Pertahanan.
(2)Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Alutsista TNI yang dilarang mengikuti Pengadaan Alusista TNI pada Kementerian Pertahanan/TNI.
(3)Kementerian Pertahanan menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
(4)Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1)Daftar susunan keanggotaan Tim Evaluasi Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Tim Perumus Kontrak serta Pengkategorian Alutsista TNI, Format Resume Kebutuhan dan Bagan Alur Pengadaan Alutsista TNI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(2)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/07/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista dengan Dukungan Fasilitas KE di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas