info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pendaftaran dan pengujian, lembaga pengujian, kewajiban petugas, lembaga dan pemegang nomor pendaftaran, ketentuan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

BAB II
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4
(1)Permohonan pendaftaran pupuk an-organik dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
a.Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi);
b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk an-organik;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mewakili badan usaha atau badan hukum;
e.Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran pupuk;
f.Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri;
g.Contoh/konsep label dan kemasan;
h.Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
i.Melampirkan sertifikat SNI bagi pupuk an-organik yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).
(2)Pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap formula yang dihasilkan oleh setiap pemilik harus didaftarkan atas nama satu pemohon.

Pasal 7
(1)Produsen dan/atau importir bertanggungjawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik yang didaftarkannya, serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk.
(2)Label pada kemasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:
a.Nama dagang;
b.Nomor pendaftaran;
c.Kandungan hara;
d.Isi atau berat bersih;
e.Masa edar;
f.Nama dan alamat produsen/importir;
g.Tanggal, bulan, dan tahun produksi;
h.Petunjuk penggunaan (bagi pupuk berbentuk cair).
(3)Semua keterangan pada label kemasan dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata "dahsyat", "hebat", "super", "kuat", atau "ampuh".
(4)Keterangan pada label pada kemasan harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.

Pasal 8
Mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pendaftaran

(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis untuk dilakukan proses teknis dengan menggunakan formulir model-2 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 11
(1)Direktur Jenderal dalam melakukan proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji mutu dengan menggunakan formulir model-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3)Lembaga Pengujian dalam melakukan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Pemohon untuk dilakukan penilaian teknis hasil uji mutu sesuai dengan persyaratan SNI atau persyaratan teknis minimal pupuk an-organik seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1)Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang dengan formulir model-4 seperti tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji efektivitas menggunakan formulir model-5 seperti tercantum pada Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3)Uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(4)Lembaga Pengujian Efektivitas dalam melakukan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(5)Laporan hasil uji efektivitas dan rekomendasi uji efektivitas oleh Lembaga Pengujian Efektivitas disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis sesuai dengan Ketentuan Lulus Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik seperti tercantum pada Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(6)Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(7)Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun rekomendasi hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengikuti metode standar sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(8)Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian teknis hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik

Pasal 14
(1)Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas telah memenuhi ketentuan metode standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah diterima permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan nomor pendaftaran pupuk an-organik.
(2)Nomor pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
(3)Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan ditolak permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir model-6 seperti tercantum pada Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat didaftar ulang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
(2)Formula pupuk an-organik yang telah terdaftar dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dengan dilengkapi:
-Hasil uji mutu ulang formula bagi pupuk an-organik pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga …dst).
-Hasil uji mutu ulang dan uji efektivitas ulang bagi npupuk an-organik pendaftaran ulang genap (kedua, keempat …dst).
(3)Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa nomor pendaftaran berakhir.
(4)Pendaftaran ulang formula pupuk an-organik juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pupuk yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17
(1)Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik.
(2)Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian.
(3)Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
(4)Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pupuk an-organik ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

Pasal 18
(1)Perubahan yang menyangkut pupuk an-organik yang didaftarkan, meliputi perubahan:
a.nama formula;
b.kemasan;
c.bentuk formula/padat;
d.asal formula; dan/atau
e.warna pupuk.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu dan hasilnya memenuhi persyaratan.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik dibebankan atas seluruh biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh Lembaga Pengujian.

BAB V
LEMBAGA PENGUJIAN

Pasal 21
(1)Lembaga Pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 13 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Lembaga Pengujian Mutu Lembaga Pengujian Mutu harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan analisis mutu pupuk an-organik, dengan persyaratan sebagai berikut:
1.memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
2.memiliki peralatan pengujian mutu pupuk an-organik;
3.memiliki tenaga ahli atau analisis di bidang pengujian mutu pupuk an-organik;
4.mampu melakukan analisis mutu pupuk an-organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
b.Lembaga Pengujian Efektivitas Lembaga Pengujian Efektivitas harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan pengujian efektivitas/manfaat penggunaan pupuk an- organik terhadap produktivitas tanaman, baik secara teknis maupun ekonomis, dengan persyaratan sebagai berikut:
1.memiliki peralatan untuk melakukan uji efektivitas;
2.memiliki lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektivitas;
3.memiliki tenaga ahli/pakar di bidang pengujian efektivitas pupuk an- organik berikut tenaga pelaksana lainnya;
4.mampu melakukan uji efektivitas berdasarkan metode pengujian yang ditetapkan.
(2)Verifikasi kelayakan Lembaga Pengujian Mutu dan Lembaga Pengujian Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB VI
KEWAJIBAN PETUGAS
DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

(1)Pemilik nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan yang didaftarkan.
(2)Pemilik nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap perubahan nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan surat nomor pendaftaran.

Pasal 24
Pemilik nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pengadaan dan peredaran yang meliputi produksi dan/atau impor, jual beli di dalam negeri dan/atau ekspor setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk an-organik yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29
(1)Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(2)Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu pupuk an-organik yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(3)Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor pupuk an-organik yang didaftarkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(4)Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
(5)Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib menarik pupuk an-organik dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran.

Pasal 30
Penarikan pupuk an-organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik yang bersangkutan.

Pasal 31
(1)Produsen atau pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik dapat melayani pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.
(2)Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32
Pupuk an-organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pupuk dan Pestisida untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Pusat.

Pasal 33
Pupuk an-organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 34
(1)Pupuk an-organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelioran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini.
(2)Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian dan dinilai oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
(1)Pupuk an-organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah terdaftar, nomor pendaftaran tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran, selanjutnya harus dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
(2)Permohonan pendaftaran pupuk an-organik yang sedang atau sudah dilakukan pengujian sebelum Peraturan ini diterbitkan berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007.
(3)Permohonan pendaftaran pupuk an-organik yang belum dilakukan pengujian sebelum Peraturan ini diterbitkan, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas