BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Asas program asuransi sosial yaitu asas kegotongroyongan dan pemerataan di antara para peserta meliputi:
a.yang muda membantu yang tua;
b.yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi;
c.yang bermasa kerja/masa iuran tinggi membantu yang bermasa kerja/masa iuran rendah; dan
d.yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
(2)Prinsip pembayaran:
a.tepat waktu;
b.tepat alamat;
c.tepat orang;
d.tepat jumlah; dan
e.tertib admistrasi.

BAB II
HAK PESERTA
BESERTA KELUARGANYA

Pasal 4
Hak Program ASABRI bagi peserta dan keluarganya terdiri atas:
a.manfaat Santunan Asuransi (SA) diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun;
b.manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA) diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun atau tanpa Tunjangan Bersifat Pensiun dan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia dalam status dinas aktif;
c.manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) diberikan kepada penyandang cacat yang terjadi oleh karena dinas sebagai akibat tindakan langsung lawan maupun bukan akibat tindakan langsung lawan sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri;
d.manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD) diberikan kepada penyandang cacat yang terjadi bukan karena dinas sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri;
e.manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK) diberikan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia;
f.manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) diberikan kepada ahli waris peserta yang gugur atau tewas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri;
g.manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) diberikan kepada ahli waris peserta pensiunan yang meninggal dunia;
h.manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/S) diberikan kepada ahli waris Istri/Suami peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia; dan
i.manfaat Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) diberikan kepada ahli waris peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal.

BAB III
BESAR MANFAAT ASURANSI ASABRI

(1)Ilustrasi dan Perhitungan Besar Manfaat Asuransi ASABRI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Tabel Perbandingan Kenaikan Besar Manfaat Asuransi ASABRI Tahun 2012 dan Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Pasal 7
Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan administrasi manfaat asuransi, ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
(1)Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Peserta yang pensiun sebelum tanggal 1 Februari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
(3)Peserta yang berhenti terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(4)Peserta yang berhenti sebelum tanggal 2 Januari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
(5)Peserta yang menyandang cacat, meninggal dunia, gugur/tewas dan bagi istri/suami dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia serta bagi anak dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia terjadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(6)Peserta yang menyandang cacat, meninggal dunia, gugur/tewas dan bagi istri/suami dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia serta bagi anak dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2013
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]