BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:
a.mengutamakan kepentingan nasional, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
b.saling menghormati, yaitu suatu sikap dalam hubungan fungsional yang mencerminkan pemahaman dan penghargaan akan kedudukan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing tanpa mencampuri urusan internal masing-masing pihak;
c.saling membantu, yaitu segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan dan kerja sama secara timbal balik dalam rangka kelancaran pelaksanaan suatu tugas kepolisian;
d.persamaan kedudukan, yaitu posisi yang sama antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tidak membedakan status hukum;
e.saling menguntungkan, yaitu adanya manfaat yang dirasakan dan diperoleh masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama;
f.mengutamakan kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan orang banyak atau masyarakat;
g.memperhatikan hierarki, yaitu dengan memperhatikan tingkat kewenangan berdasarkan pangkat, jabatan dan susunan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang; dan
h.memperhatikan hukum nasional masing-masing dan memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional.

BAB II
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4
Jenis pendidikan kerja sama dengan luar negeri meliputi:
a.akademik;
b.manajerial; dan
c.profesi atau vokasi.

Bagian Kedua
Kurikulum

(1)Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan sesuai jenis pendidikan dan pelatihan.
(2)Kurikulum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pengkajian dan dievaluasi setelah selesai pendidikan dan pelatihan.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kalemdikpol.

Bagian Ketiga
Bahan Ajar

Pasal 7
(1)Bahan ajar disusun berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan guna mencapai standar kompetensi lulusan.
(2)Materi bahan ajar disesuaikan dengan jenis, jenjang waktu dan peserta pendidikan dan pelatihan.
(3)Materi bahan ajar diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Polri sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Peserta

Pasal 8
Peserta Pendidikan dan pelatihan Kerja sama dengan luar negeri adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau personel Kepolisian Negara lain yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(1)Peserta pendidikan dan pelatihan berhak memperoleh:
a.pengasuhan;
b.perlindungan dan bantuan hukum;
c.uang saku, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan asuransi; dan
d.materi ajaran dan sertifikat/surat keterangan lulus.
(2)Kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan:
a.mengikuti seluruh proses pembelajaran;
b.menaati peraturan perundang-undangan;
c.menyimpan rahasia negara;
d.membuat laporan hasil pendidikan dan pelatihan; dan
e.menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan kepada kesatuan.

Pasal 11
(1)Peserta pendidikan dan pelatihan dapat diberhentikan apabila:
a.tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan dan pelatihan; dan
b.melakukan tindak pidana/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberhentian peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan.

Bagian Kelima
Tenaga Pendidik

Persyaratan tenaga pendidik, antara lain:
a.memiliki kualifikasi akademik;
b.memiliki kompetensi;
c.memiliki sertifikasi pendidik; dan
d.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14
(1)Tenaga pendidik berhak memperoleh:
a.honorarium sesuai ketentuan;
b.biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pelayanan kesehatan dan asuransi;
c.penghargaan; dan
d.perlindungan dan bantuan hukum.
(2)Kewajiban tenaga pendidik:
a.membuat persiapan mengajar berupa:
1.silabus;
2.perencanaan pembelajaran/jadwal pembelajaran; dan
3.desain pelatihan atau rancangan pembelajaran;
b.mempersiapkan bahan ajaran;
c.menciptakan suasana yang bermakan, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
d.melaksanakan proses belajar mengajar; dan
e.melakukan penilaian dan evaluasi hasil proses belajar mengajar.

Bagian Keenam
Metode

(1)Fasilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sama luar negeri disesuaikan dengan tujuan, sasaran, program dan materi dengan menggunakan fasilitas Polri, atau di luar lingkungan Polri.
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di dalam wilayah Indonesia dapat juga menggunakan fasilitas, berupa:
a.yang ada di Hotel;
b.Kedutaan; dan
c.fasilitas yang disepakati bersama.

Bagian Kedelapan
Alat Instruksi dan Alat Penolong Instruksi

Pasal 17
(1)Alat instruksi dan alat penolong instruksi, merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses dan metode pembelajaran guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
(2)Alat instruksi dan alat penolong instruksi dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Alat instruksi dan alat penolong instruksi disediakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum oleh Polri dan/atau pemberi donor.

BAB III
MEKANISME KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Perintisan

Pasal 18
(1)Perintisan dilaksanakan dalam mengawali rencana kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Polri dengan luar negeri.
(2)Perintisan dilaksanakan oleh satuan kerja yang terkait dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang akan dikerjasamakan melalui kegiatan:
a.pemetaan kebutuhan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan Polri;
b.penentuan prioritas pendidikan dan pelatihan kerja sama yang diusulkan kepada Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol);
c.mencari dan menyeleksi lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat pendonor yang mempunyai program yang sesuai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Polri, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
d.menyiapkan konsep nota kesepahaman bersama dengan Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI); dan
e.melaksanakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dengan pendonor.
(3)Dalam rangka perintisan, satuan kerja terkait, Lemdikpol, Divhubinter Polri, dan Kemenlu RI melakukan studi kelayakan (fact finding) terhadap program kerja sama pendidikan dan pelatihan.
(4)Dalam hal Satuan Kerja mendapatkan bantuan kerja sama pendidikan dan pelatihan dari lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat secara langsung berkoordinasi dengan Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri dan Divhubinter Polri.

Bagian Kedua
Perencanaan

(1)Jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri dikompulir oleh Lembaga Pendidikan Polri dan diajukan kepada negara atau lembaga pemberi donor.
(2)Persetujuan jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri dengan negara atau lembaga pemberi donor.
(3)Kesepakatan bersama harus sudah dilaksanakan pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 21
(1)Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan Polri dengan luar negeri diselenggarakan oleh Lemdikpol sebagai penjuru bersama-sama dengan SSDM Polri, Divhubinter Polri dan Satuan kerja terkait.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Polri program kerja sama dengan luar negeri melalui mekanisme:
a.Lemdikpol:
1.melaksanakan rapat kesiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2.membuat Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3.menyiapkan komponen pendidikan dan pelatihan;
4.mengkoordinasikan dengan pihak terkait di lingkungan Polri dan pihak luar negeri;
5.mengevaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
6.memberitahukan kepada Srena Polri dan Puskeu Polri mengenai dana hibah yang diterima.
b.Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri:
1.melakukan pengkajian terhadap program pendidikan dan pelatihan hasil dari perintisan;
2.melaksanakan seleksi terhadap peserta pendidikan dan pelatihan;
3.melaksanakan pemanggilan untuk instruktur dan peserta pendidikan dan pelatihan;
4.menerbitkan surat perintah Kapolri bagi personel yang ditunjuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5.menempatkan personel sesuai pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.
c.Divhubinter Polri:
1.mengkomunikasikan kepada pihak luar negeri tentang pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan;
2.memfasilitasi kedatangan dan keberangkatan tenaga pendidik dari luar negeri.
d.Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri:
1.menyediakan kebutuhan logistik perjalanan dinas;
2.membantu kelancaran alat instruksi dan alat penolong instruksi yang didatangkan dari luar negeri; dan
3.mendatakan bantuan berupa barang dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) untuk pemeliharaan dan perawatannya.

(1)Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri dilaksanakan melalui:
a.laporan;
b.evaluasi; dan
c.supervisi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah selesai dilaksanakan pendidikan dan pelatihan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada peserta pendidikan dan pelatihan, tenaga pendidik, proses penyelenggaraan, anggaran, dan program pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri.
(4)Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dari tahap perencanaan sampai akhir pendidikan dan pelatihan.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 24
(1)Anggaran pendidikan dan pelatihan dapat bersumber dari anggaran Polri dan/atau pemberi donor.
(2)Kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan disusun secara rinci dalam dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan serta Kerangka Acuan TOR dan RAB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]