info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program:
a.Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
b.Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
c.Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

BAB III
TIM ANALISIS JABATAN

Bagian Pertama
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 4
(1)Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Kementerian Dalam Negeri dibentuk Tim analisis jabatan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro Organisasi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Pengarah adalah Menteri Dalam Negeri;
b.Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal;
c.Ketua adalah Kepala Biro Organisasi;
d.Sekretaris adalah Kepala Bagian Analisa Jabatan; dan
e.Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari komponen terkait.
(4)Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
a.Para pejabat struktural pada masing-masing komponen yang membidangi kepegawaian atau sistem dan prosedur;
b.Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing komponen yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

(1)Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Provinsi dibentuk tim analisis jabatan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro yang membidangi Organisasi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Pengarah adalah Gubernur;
b.Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
c.Ketua adalah Kepala Biro yang membidangi Organisasi;
d.Sekretaris adalah Kepala Bagian yang membidangi Analisa Jabatan; dan
e.Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4)Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
a.Para pejabat struktural pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
b.Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

Pasal 7
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
a.Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b.Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
d.Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
e.Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 8
(1)Untuk melaksanakan analisis jabatan pada kabupaten/kota dibentuk tim analisis jabatan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Organisasi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Pengarah adalah Bupati/Walikota;
b.Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
c.Ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi Organisasi;
d.Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Analisa Jabatan; dan
e.Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4)Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
a.Para pejabat struktural pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
b.Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

Analisis Jabatan dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11
(1)Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan:
a.Persiapan;
b.pengumpulan data;
c.pengolahan data;
d.verifikasi;
e.penyempurnaan; dan
f.penetapan hasil analisis jabatan.
(2)Pelaksanaan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB V
HASIL ANALISIS JABATAN

Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a.Penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
b.Pengembangan organisasi;
c.Perampingan organisasi; dan
d.Penggabungan unit-unit organisasi.

Pasal 14
Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a.Perencanaan kebutuhan pegawai;
b.Rekrutmen, seleksi dan penempatan;
c.Pengembangan karier;
d.Mutasi; dan
e.Kesejahteraan.

Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

BAB VI
PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 17
(1)Hasil pelaksanaan analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal di hadapan pejabat dari seluruh komponen sesuai bidang tugasnya.
(2)Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Provinsi dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah.
(3)Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Kabupaten/Kota dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah.
(4)Pemaparan hasil Analisis Jabatan dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan.

BAB VII
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 18
(1)Hasil analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(2)Hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
(3)Hasil analisi jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

(1)Hasil Analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi jabatan.
(2)Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan.
(3)Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Evaluasi Jabatan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 21
(1)Gubernur melaporkan hasil analisis jabatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
(2)Bupati/Walikota melaporkan hasil analisis jabatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan analisis jabatan.

BAB X
PENDANAAN

Hasil analisis jabatan diterapkan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas