BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dimiliki BNN.
(2)Selain lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dilakukan juga oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

Pasal 4
Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.balai besar;
b.balai; dan
c.loka.

(1)Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar rehabilitasi meliputi:
a.penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien;
b.penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien dengan kebutuhan klinis khusus, sekurang-kurangnya untuk Klien anak dan perempuan; dan
c.penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan.
(2)Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai dan loka rehabilitasi meliputi:
a.penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien;
b.penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien anak; dan
c.penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Pasal 7
Jenis Klien yang ditangani pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi terdiri atas:
a.Klien sukarela yang datang atas kemauan sendiri;
b.Klien yang datang atas kemauan keluarga dan/atau wali;
c.Klien rujukan dari klinik, rumah sakit, puskesmas, serta lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan masyarakat;
d.Klien yang sedang dalam proses hukum, titipan penyidik atau jaksa;
e.Klien yang telah memperoleh putusan atau penetapan hakim untuk menjalani rehabilitasi; dan
f.Klien dengan kondisi tertentu.

Pasal 8
(1)Klien dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a.Klien dengan penyakit penyerta yang menular melalui udara; dan/atau
b.Klien dengan gangguan jiwa berat.
(2)Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan layanan oleh Balai Besar.
(3)Klien dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirujuk terlebih dahulu kepada layanan kesehatan terdekat sesuai dengan domisili Klien sebelum ditangani oleh balai atau loka rehabilitasi.

(1)Layanan rehabilitasi yang diberikan pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi merupakan layanan rehabilitasi rawat inap.
(2)Layanan rehabilitasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.Rehabilitasi Medis;
b.Rehabilitasi Sosial; dan
c.Pascarehabilitasi.

Pasal 11
Layanan rehabilitasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada standar pelayanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ada di lingkungan BNN.

(1)Lamanya layanan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi.
(2)Program rehabilitasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.
(3)Layanan rehabilitasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila letak lokasi mudah dijangkau dengan kendaraan umum dan dekat dengan perumahan penduduk.

Pasal 14
(1)Klien yang mengikuti rehabilitasi di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi dan tidak memiliki kegiatan produktif, wajib mengikuti Pascarehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
(2)Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan program rehabilitasi wajib diinformasikan oleh Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi kepada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili wilayahnya.
(3)Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BNN.

(1)Program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Klien dengan kondisi derajat keparahan penggunaan dalam taraf berat dan atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai sesuai hasil asesmen.
(2)Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.

Pasal 17
(1)Program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan kepada Klien:
a.yang menjalani rehabilitasi berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan
b.klien yang membutuhkan layanan rehabilitasi jangka panjang dengan kondisi derajat keparahan penggunaan dalam taraf berat berdasarkan hasil asesmen.
(2)Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.

Pasal 18
(1)Penerimaan Klien rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus disertai dengan:
a.resume asesmen dan penatalaksanaan; dan
b.lembar persetujuan dari Klien yang telah cukup umur atau keluarga/wali bagi Klien di bawah umur yang menyatakan kesediaan menjalani rehabilitasi.
(2)Klien rujukan yang diantar oleh keluarga/wali dapat diantarkan oleh petugas lembaga rehabilitasi yang merujuk apabila dikehendaki oleh keluarga/wali dengan alasan:
a.Klien memiliki masalah kesehatan yang memerlukan pendampingan petugas kesehatan; dan
b.Klien dengan potensi melawan atau melarikan diri.
(3)Dalam hal pengantaran Klien rujukan dilaksanakan oleh petugas lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beban biaya pengantaran dapat ditanggung oleh keluarga/wali.

(1)Pengambilan Klien yang berasal dari titipan penyidik atau jaksa pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi untuk kepentingan persidangan, harus dilakukan oleh penyidik atau jaksa yang memiliki surat perintah.
(2)Biaya penjemputan dan pengantaran Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan persidangan ditanggung oleh penyidik atau jaksa.
(3)Dalam hal Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan program rehabilitasi dan akan ditarik demi kepentingan hukum, maka penyidik atau jaksa harus memberikan surat perintah penjemputan.
(4)Pengawasan terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama antara penyidik atau jaksa dengan pihak balai besar, balai, dan loka rehabilitasi.
(5)Dalam hal dibutuhkan pengawasan terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain untuk melakukan pengawasan.

Pasal 21
(1)Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diantar ke balai besar, balai, dan loka rehabilitasi oleh Jaksa dengan membawa surat perintah dan putusan/penetapan.
(2)Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi sesuai dengan putusan/penetapan yang diberikan.
(3)Program rehabilitasi terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak dilakukannya asesmen dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.
(4)Dalam hal putusan rehabilitasi lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka Klien dapat dirujuk untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan.
(5)Dalam hal Klien dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka balai besar, balai, dan loka rehabilitasi harus menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa selaku eksekutor.
(6)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum Klien dirujuk ke klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.

(1)Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi wajib memberikan informasi tertulis kepada jaksa tentang resume rehabilitasi pada akhir masa perawatan serta melakukan klarifikasi proses pemulangan Klien.
(2)Pengawasan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh balai besar, balai, dan loka rehabilitasi.
(3)Penjemputan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang telah selesai menjalani program rehabilitasi harus dilakukan oleh keluarga/wali.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada
Klinik atau Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 24
Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial meliputi:
a.penanggung jawab klinik adalah profesi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penanggung jawab layanan rehabilitasi sosial adalah koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan.

(1)Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.pelayanan klien; dan
b.penunjang.
(3)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan umum dan/atau khusus di bidang adiksi narkoba.
(4)Sumber daya manusia yang bekerja pada Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi wajib menerapkan kode etik pegawai dalam melaksanakan layanan kepada Klien.

Pasal 28
(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
a.pegawai BNN; dan
b.tenaga kerja kontrak.
(2)Pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
(1)Setiap sumber daya manusia yang bekerja pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial diberikan peningkatan kompetensi.
(2)Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
a.pelatihan awal (induction training) atas materi kompetensi umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala BNN tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi; dan
b.pelatihan lanjutan atas materi kompetensi khusus.
(3)Pelatihan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Dalam hal dibutuhkan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri.

BAB III
FORMULARIUM

Pasal 30
(1)Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan rehabilitasi penyediaan obat dilaksanakan berdasarkan formularium.
(2)Formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial.
(3)Ketentuan formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 31
Penyediaan obat berdasarkan formularium dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.penyediaan obat di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi atau klinik melalui kerja sama dengan apotek jejaring dengan tetap berpedoman kepada formularium; dan
b.Penyediaan obat di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi dilaksanakan oleh tenaga farmasi dengan mengacu pada formularium.

Pasal 32
(1)Penyediaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
(2)Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial yang tidak memiliki tenaga farmasi atau apoteker dilarang untuk melaksanakan penyediaan obat dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi.

BAB IV
LAYANAN EVALUASI PSIKOLOGIS

Pasal 34
(1)Dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap Klien diberikan layanan evaluasi psikologis.
(2)Layanan evaluasi psikologis diberikan sesuai dengan kondisi Klien berdasarkan rencana terapinya.
(3)Layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog klinis.
(4)Psikolog klinis dalam melaksanakan layanan evaluasi psikologis dapat dibantu oleh sarjana psikologi atau asisten psikolog.
(5)sarjana psikologi atau asisten psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi serta Koordinator klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

Pasal 35
Layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:
a.evaluasi psikologis jenis A;
b.evaluasi psikologis jenis B; dan
c.evaluasi psikologis jenis C.

Pasal 36
(1)Evaluasi psikologis jenis A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan tes atau instrumen yang mengukur persepsi, sikap, dan sejenisnya yang disusun berdasarkan poin-poin tertentu.
(2)Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a.kuesioner;
b.interpretasi yang sederhana dengan pengkategorian tinggi-rendah; dan
c.penilaian benar salah.
(3)Evaluasi psikologis kategori A dapat diadministrasikan, diskoring, dan diinterpretasikan oleh sarjana psikologi atau asisten psikologi.
(4)Evaluasi psikologis jenis A hanya untuk kepentingan skrining atau gambaran umum Klien.

Pasal 37
(1)Evaluasi psikologis kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan tes atau instrumen yang dapat dilakukan secara adekuat dengan diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan melalui panduan manual dan pemahaman umum mengenai jenis organisasi di mana tes itu akan dilaksanakan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang dengan latar belakang klinis atau sarjana psikologi atau asisten psikologi di bawah supervisi psikologi klinis.
(3)Evaluasi psikologis jenis B dapat digunakan untuk kepentingan diagnosa.

Pasal 38
(1)Evaluasi psikologis kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mensyaratkan pemahaman prinsip psikometri dan pengetahuan.
(2)Prinsip psikometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.reliabilitas;
b.validitas; dan
c.konstruksi tes.
(3)Prinsip pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.teori;
b.faktor yang diukur; dan
c.interpretasi melalui pendidikan formal dari universitas yang terakreditasi.
(4)Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh psikolog klinis yang menguasai teori dan keahlian tes terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN LAYANAN DI LUAR
LAYANAN REHABILITASI

Pasal 39
Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat juga memberikan layanan di luar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi.

Pasal 40
Layanan di luar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi terdiri atas:
a.layanan untuk tempat magang;
b.layanan bagi penelitian klinis dan manajemen rehabilitasi;
c.layanan pelatihan klinis dan manajemen rehabilitasi;
d.penggunaan lahan, ruang, kamar oleh keluarga/wali Klien, atau pihak ketiga; dan
e.hasil vokasional klien baik berupa barang maupun jasa.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 41
Pembiayaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 42
Layanan bagi Klien pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi, yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara meliputi:
a.skrining dan asesmen;
b.pemeriksaan medis dasar;
c.pemeriksaan dan konsultasi awal medis spesialistik terkait dampak penyalahgunaan narkoba.
d.farmakoterapi yang berkaitan dengan konsultasi medis spesialistik terkait psikiatrik;
e.pemeriksaan penunjang laboratorium non spesialistik;
f.pemeriksaan penunjang lainnya yang tersedia;
g.evaluasi psikologis jenis A dan jenis B;
h.asuhan keperawatan;
i.kamar perawatan;
j.konseling dan psikoterapi;
k.intervensi dengan pendekatan kelompok;
l.aktivitas rekreasional yang dilakukan di dalam ataupun di luar Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi;
m.kelompok dukungan keluarga (family support group) yang dilaksanakan di dalam Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi;
n.layanan kesehatan gigi dan mulut dasar; dan
o.aktivitas vokasional dasar yang tersedia.

Pasal 43
Layanan bagi Klien pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara meliputi:
a.skrining dan asesmen;
b.pemeriksaan medis dasar;
c.farmakoterapi simtomatik;
d.evaluasi psikologis jenis A dan B (bila tersedia tenaga psikolog klinis);
e.konseling dan/atau intervensi singkat;
f.intervensi dengan pendekatan kelompok; dan
g.kelompok dukungan keluarga (family support group) yang dilaksanakan di dalam klinik.

Pasal 44
Dalam hal kebutuhan Klien tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama mengikuti penyelenggaraan layanan rehabilitasi, maka pembiayaan dibebankan kepada keluarga/wali.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 45
(1)Balai besar, balai, loka rehabilitasi melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Deputi Rehabilitasi BNN.
(2)Klinik pada BNN Provinsi melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Deputi Rehabilitasi BNN.
(3)Klinik atau layanan rehabilitasi sosial pada BNN Kabupaten/Kota melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Kepala BNN Provinsi.
(4)Kepala BNN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan laporan dari Klinik atau layanan rehabilitasi sosial pada BNN Kabupaten/Kota kepada Deputi Rehabilitasi.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46
(1)Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi BNN sebagai pembina fungsi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(2)Selain dilaksanakan oleh Deputi Rehabilitasi BNN, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh balai besar, balai, loka dan klinik atau layanan rehabilitasi sosial.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.manajemen; dan
b.pelayanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HERU WINARKO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]