BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pelaksanaan WBK di lingkungan Kementerian, meliputi:
(a)Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(b)Komitmen Pimpinan Unit Kerja terhadap Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.
(c)Penetapan Kinerja;
(d)Penetapan Area WBK;
(e)Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 4
Pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberlakukan pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan pedoman Pelaksanaan WBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

Bagian Kesatu
Strategi Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi

Menteri menetapkan WBK berdasarkan laporan pelaksanaan WBK oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing yang telah dievaluasi serta dinilai pelaksanaannya oleh Inspektorat Jenderal.

BAB III
PELAKSANAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN WBK

Pasal 7
(1)Pimpinan Unit Kerja wajib mensosialisasikan Peraturan Menteri ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing agar semua mengetahui, memahami, serta melaksanakan WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan WBK pada unit kerjanya masing-masing.
(3)Pimpinan Unit Kerja melaporkan hasil pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN WBK

Pasal 8
Inspektorat Jenderal melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian atas laporan pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja WBK.

BAB V
PENGADUAN

Pimpinan Unit Kerja yang menunjukkan prestasi luar biasa atas Pelaksanaan WBK diberikan penghargaan oleh Menteri berdasarkan evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]