info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pedal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan pedal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
(2)Pedal adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
(1)Tugas pokok Pedal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 meliputi kegiatan:
a.Pendidikan;
b.Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan;
c.Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
d.Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan;
e.Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
(2)Penunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 47/KEP/M.PAN/8/2002 yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:
a.Pengembangan Profesi;
b.Penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan.
(3)Tanggung Jawab Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut:
a.Menyelesaikan tugas pokok dan penunjang sesuai dengan aturan atau standar pada Petunjuk Teknis ini;
b.Menyelesaikan tugas lain yang mendukung kegiatan teknis dan kegiatan fungsional pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.
(4)Wewenang Pengendali Dampak Lingkungan Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unit kerja pengendali dampak lingkungan mempunyai wewenang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/pengkajian yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

BAB III
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a.Menteri Negara Lingkungan Hidup, untuk jabatan Pedal Madya (IV/a, IV/b dan IV/c); dan
b.Menteri Perhubungan, untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d),
(2)Menteri Perhubungan dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d).
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB V
TIM PENILAI INSTANSI

Pasal 7
(1)Susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal terdiri atas:
a.Seorang Ketua merangkap anggota;
b.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c.Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d.Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
(2)Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.
(3)Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 8
(1)Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.pangkat/jabatan serendah rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Pedal yang dinilai;
b.memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pedal;
c.bilamana terdapat Pedal yang dinilai lebih tinggi pangkatnya dari pejabat penilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat menunjuk pejabat penilai lainnya; dan
d.dapat aktif melakukan penilaian.
(2)Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pedal, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pedal.
(3)Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal adalah 3 (tiga) tahun.

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaanya terdiri atas Para Ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan.
(2)Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3)Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan;
b.meneliti dan memberi penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal;
c.melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Madya;
d.melaksanakan rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal untuk menilai angka kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
e.menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ke dalam Berita Acara Penilaian sebagaimana tercantum contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
f.menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, yaitu Pedal Madya (IV/a), Pedal Madya (IV/b) dan Pedal Madya (IV/c) untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kreditnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dan menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Penyelia (III/d) dan Pedal Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
g.menyiapkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pedal; dan
h.memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pedal.

(1)Pedal wajib menginventarisir/mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam buku catatan harian sebagaimana tercantum contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Pedal menyerahkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional melalui atasan langsung dan diteruskan kepada pejabat pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam contoh 4A dan 4B DALAM LAMPIRAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan:
a.Melakukan Kegiatan Pencegahan dan Penggulangan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
b.Melakukan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
c.Melakukan Kegiatan Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 7yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
d.Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
e.Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana tercantum dalam contoh 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
f.Melakukan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam contoh 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana contoh 11A, 11B, 11C, 12A, 12B dan 12C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(5)Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas salinan sah yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup meliputi:
a.Pendidikan formal/sertifikat/ijazah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama;
b.Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup;
c.Surat Perintah Penugasan/Pelaksana Kegiatan Lingkungan Hidup di unit kerja atau instansi lain;
d.Surat keterangan/fotokopi tanda penghargaan/tanda jasa melakukan tugas bidang Lingkungan Hidup;
e.Buku terjemahan, majalah, bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup; dan
f.Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kerja pengendalian dampak lingkungan hidup.
(6)Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB VII
UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI

Pasal 14
Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit meliputi kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup Kementerian Perhubungan baik Tingkat Ahli maupun Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17
Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu maka Pedal satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

Pasal 18
(1)Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksanaan Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
(2)Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatannya, diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

(1)Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal melakukan penilaian awal, meliputi:
a.Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
b.Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 kepada yang bersangkutan.
c.Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi.
(2)Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.

Pasal 21
(1)Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua tim dapat menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Menteri Lingkungan Hidup.
(2)Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh {( n) + 1} Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, di mana "n" adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
(3)Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal yang hadir.
(4)Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan dalam Penetapan Angka Kredit.
(5)Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Pedal yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dalam contoh 17 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(6)Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Pedal Madya Golongan Ruang IV/a ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, disampaikan kepada Tim Penilai Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(1)Penetapan Angka Kredit oleh tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Pedal yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku.
(3)Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

Pasal 24
(1)Pedal Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi.
(2)Pedal yang memiliki Angka Kredit lebih tinggi yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
(3)Pedal yang telah memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002.
(4)Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
(5)Pedal Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
(6)Pedal yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang lingkungan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.60% (enam puluh persen) bagi penulis; dan
b.40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.Sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
b.Memenuhi jumlah Angka Kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal 28
(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pedal dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
b.Memiliki pengalaman di bidang lingkungan hidup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pendidikan Sarjana Strata I (S-1) Lingkungan Hidup; dan
c.Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan/atau 6 (enam) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29
Pedal Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli dalam hal:
a.Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli;
b.Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pedal Tingkat Ahli kecuali telah memiliki ijasah pendidikan Sarjana Strata 1 bidang lingkungan hidup; dan
c.Memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

Pasal 30
Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ketua Mahpel dan KNKT sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada:
a.Pejabat Eselon II unit pengusul; dan
b.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB XI
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 31
(1)Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan apabila:
a.Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
b.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
(2)Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dinaikkan pangkatnya apabila:
a.Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan
b.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 32
(1)Pedal Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dan Pedal Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
(2)Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
(3)Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
(4)Sebelum dilakukan pembebasan sementara, Pembina Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan surat peringatan, apabila belum dipenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dilakukan pembebasan sementara selama 6 (enam) bulan sebelum pemberhentian, seperti contoh 18 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5)Selain pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4), Pedal juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b.Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pedal;
d.Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e.Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB XIII
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 33
(1)Pedal yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal.
(2)Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang pedal yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pedal.
(3)Untuk dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal, harus melampirkan:
a.Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal dan/atau pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal; dan
b.Salinan sah DP-3 tahun terakhir (khusus pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal).

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34
Pedal diberhentikan dari jabatannya apabila:
a.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
b.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan; atau
c.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 35
(1)Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Pedal, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
(2)Pedal yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat kembali
Pasal 36
Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pedal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam contoh 19A, 19B, 19C, 19D dan 19E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37
Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pedal dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2011
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas