info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan BMN TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertib dan akuntabel dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

BAB II
PENATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 4
(1)Terhadap Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus diajukan untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
(2)Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) perjanjian pemanfaatan dengan mitra.

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dilakukan dalam bentuk:
a.Sewa;
b.Pinjam Pakai;
c.Kerjasama Pemanfaatan; atau
d.Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Paragraf 1
Sewa

Pasal 7
(1)Besaran tarif Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari formula tarif sewa yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 apabila digunakan untuk:
a.kantor yang sekaligus menjadi tempat usaha Koperasi Primer di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi;
b.kantor Koperasi Sekunder TNI di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi;
c.taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diselenggarakan oleh yayasan di lingkungan TNI;
d.panti asuhan atau panti jompo;
e.kegiatan di bidang keagamaan; atau
f.perpustakaan dan rumah pintar.
(2)Besaran tarif Sewa minimum atas tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan/atau pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007.
(3)Tarif sewa atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi tarif sampai dengan 0% sepanjang memenuhi ketentuan:
a.Apabila 50% atau lebih mahasiswa merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI; atau
b.Dalam hal jumlah mahasiswa yang merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI kurang dari 50% dan koperasi dan/atau yayasan penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama 2 tahun berturut-turut.
(4)Kriteria pemberian tarif 50% sampai dengan 0% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(5)Perhitungan besaran tarif Sewa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI atau pihak ketiga lainnya, mengikuti formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007.
(6)Seluruh penerimaan yang berasal dari Sewa BMN di lingkungan TNI wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Pasal 8
Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat direview apabila terdapat perubahan situasi dan/atau kondisi yang berpengaruh secara signifikan.

Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat perubahan dan/atau penambahan kontrak.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 11
Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dalam bentuk Pinjam Pakai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.tidak digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b.jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan
c.pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pelaksanaan Pinjam Pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

(1)Setelah jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam wajib melakukan penyerahan objek Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 14
(1)Penerimaan negara yang dibayarkan oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan berupa:
a.kontribusi tetap; dan
b.pembagian keuntungan hasil pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(2)Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

(1)Dalam hal jangka waktu perjanjian Kerjasama Pemanfaatan telah berakhir, perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah evaluasi oleh Pengelola Barang.
(2)Setelah jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berakhir, mitra wajib menyerahkan objek Kerjasama Pemanfaatan berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 17
(1)Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk pembayaran pertama harus dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan
b.untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian.
(2)Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 September tahun berikutnya.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 18
BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan BGS atau BSG dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Lainnya.

(1)Mitra BGS atau BSG wajib membayar kontribusi setiap tahun ke rekening kas umum negara selama jangka waktu pengoperasian BGS atau BSG.
(2)Perhitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran kontribusi dilakukan oleh penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.

Pasal 21
Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra BGS atau BSG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk pembayaran pertama harus dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan
b.untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Bagian Ketiga
Persetujuan Pemanfaatan

(1)Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang meliputi:
a.kelengkapan permohonan persetujuan;
b.kesesuaian antara bentuk dan jangka waktu Pemanfaatan yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundangan;
c.kesesuaian antara besaran nilai Sewa dengan tarif Sewa atau besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dengan hasil penilaian; dan
d.hak dan kewajiban para pihak.
(2)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas Pemanfaatan yang paling sedikit memuat:
a.objek BMN yang dimanfaatkan;
b.nilai objek BMN;
c.besaran Sewa/kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
d.jangka waktu Pemanfaatan; dan
e.batas waktu dilakukannya pembaharuan/penambahan perjanjian pemanfaatan.

BAB III
BATAS WAKTU

Pasal 24
Pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV
PELAPORAN

Terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang sedang dikerjasamakan tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan dan dilakukan tukar menukar, apabila terdapat pelanggaran hukum dalam kurun waktu pemanfaatan dan/atau sebelum tukar menukar mendapat persetujuan Menteri Keuangan, tanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut berada pada para pihak dalam perjanjian kerjasama dan/atau tukar menukar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas