info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(2)Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan koordinasi evaluasi pengecekan ulang dengan para pihak terkait termasuk perusahaan yang bersangkutan dan dalam hal terjadi pelanggaran hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
(3)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan tentang Sanksi Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan (SPSPP) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
(4)Penerbitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan sanksi.
(5)Apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebelum 1 (satu) tahun, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan tentang Pembatalan Sanksi Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan (SPSPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepada pemegang izin diberikan pelayanan kembali.

Pasal 4
(1)Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin.
(2)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd).
(3)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt).
(4)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
(5)Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.
(6)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada:
a.Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b.Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c.Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota.
(7)Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

Bagian Kedua
Sanksi Penghentian Sementara Usaha Industri

Paragraf 1
Jenis Pelanggaran

(1)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai.
(2)Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk mempekerjakan atau memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) dan/atau GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) bagi industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
(3)Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) dan/atau GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) bagi industri dengan kapasitas lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(5)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Provinsi memberikan Sanksi Penghentian Sementara Usaha Industri (SPSUI) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
(6)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan sanksi.
(7)Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPSUI dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pembatalan tidak terbit, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum.

Pasal 7
(1)Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin.
(2)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd).
(3)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt).
(4)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
(5)Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.
(6)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada:
a.Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b.Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c.Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota.
(7)Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

Bagian Ketiga
Sanksi Pencabutan Izin Usaha Industri

Paragraf 1
Jenis Pelanggaran

Pasal 8
(1)Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
a.menjalankan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
b.tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c.melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
d.memperluas usaha industri tanpa izin;
e.memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
f.melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
g.menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
h.melakukan kegiatan Industri Yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
(2)Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh pejabat penerbit izin.

(1)Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada IPHH Kayu yang berkapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis.
(3)Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt).
(4)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.
(7)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPT, SPKd, dan SPKt.
(8)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Pasal 11
(1)Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dengan bukti yang cukup, Direktur Jenderal meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara.
(3)Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan Pembekuan Sementara Operasional (PSO).
(4)Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari.
(5)Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal menerbitkan surat pembatalan PSO.
(6)Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik.
(7)Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Menteri tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

Paragraf 3
Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin
Bagi Izin Yang Diterbitkan Oleh Gubernur

(1)Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, Kepala Dinas Provinsi meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara.
(3)Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk Pembekuan Sementara Operasional (PSO).
(4)Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari.
(5)Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat pembatalan PSO.
(6)Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik.
(7)Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Gubernur tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

Paragraf 4
Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin
Bagi Izin Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota

Pasal 14
(1)Dalam hal pemberian izin untuk IPHH Kayu dengan kapasitas sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h pada IPHH Kayu didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis.
(3)Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt).
(4)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.
(7)Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPt, SPKd, dan SPKt.
(8)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

(1)Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dibuat dengan memuat:
a.Judul.
b.Hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemeriksaan.
c.Dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang).
d.Nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa.
e.Nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan.
f.Hasil pemeriksaan mencantumkan di antaranya:
1.Obyek pemeriksaan;
2.Lokasi pemeriksaan;
3.Waktu pemeriksaan;
4.Cara pemeriksaan;
5.Jenis perbuatan.
g.Kalimat penutup.
h.Tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/yang mendampingi pemeriksaan.
(2)BAP harus berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih dan lain-lain terhadap hasil hutan kayu hasil dari hasil pelanggaran harus dilakukan pengukuran/pengujian batang per batang atau potong per potong.

Pasal 17
(1)Sebelum ditandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, kemudian BAP dibacakan kepada pihak yang akan menandatangani pemeriksaan untuk diketahui isinya, dan selanjutnya ditandatangani. Contoh pembuatan BAP sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
(2)Apabila pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan-alasan penolakan. Contoh pembuatan Berita Acara Penutup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Nomor 10031/KPTS-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sepanjang menyangkut sanksi bagi IPHH Kayu dan IUIPHHK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2009
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor: P.17/Menhut-II/2009
Tanggal: 6 Maret 2009


Lampiran I: Contoh Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


Pada hari ini ........., tanggal ...., bulan ........., tahun ......... yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama:
Jabatan:
2.Nama:
Jabatan:
3......... dst
selaku Tim Pemeriksa Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT/CV. ................., berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ............, Nomor .........., Tanggal ........,
dengan didampingi:

1.Nama:
Jabatan:
2.Nama:
Jabatan:
3........... dst
petugas dari pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Surat Perintah Tugas Direktur PT./CV. ...................,

secara bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap PT/CV. .............. yang berlokasi di ........... pada tanggal ..... s/d ...... tahun ..... dalam rangka ........... (sesuai SPT), dengan hasil sebagai berikut:

1.Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam lampiran-lampiran:
a.Lampiran 1: Perizinan
b.Lampiran 2: Daftar Mesin
c.Lampiran 3: ............
d.dst.............

2.Berdasarkan hasil pemeriksaan izin sebagaimana lampiran 1, perizinan PT/CV. ................. Nomor ..........., tanggal .... dengan hasil sebagai berikut:
a................
b................dst

3.Berdasarkan hasil pemeriksaan Daftar Mesin sebagaimana lampiran 2, Mesin yang terdapat di PT/CV. ................. adalah sebagai berikut:
a................
b............dst

4.Berdasarkan hasil pemeriksaan ................... sebagaimana lampiran ................ dengan hasil sebagai berikut:
a................
b..............dst

Demikan berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.............., .....................................................



Lampiran II: Contoh Pembuatan Berita Acara Penutup

BERITA ACARA PENUTUP


Pada hari ini ........... tanggal ...., bulan ........., tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama:
Jabatan:
2.Nama:
Jabatan:
3.......... dst
selaku Tim Pemeriksa Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT/CV. ..............., dengan ini menerangkan bahwa petugas dari PT/CV. ..................... yang mendampingi pemeriksaan:

1.Nama:
Jabatan:
2.Nama:
Jabatan:
3............ dst
dengan surat perintah tugas (SPT) dari Direktur PT/CV ............, No ............ Tgl ........... Tahun .......

Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal ...., bulan ............, tahun .... yang dibuat oleh Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ............... Nomor .......... tanggal ...., tahun ....., dengan alasan:
1.....................................
2.....................................
3........dst

Demikian Berita Acara Penutup ini kami buat dengan sesungguhnya.

Berita Acara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Pemeriksaan hari ..........., tanggal ...., bulan ........., tahun ....

.............., ............................


Tim Pemeriksa,
1................... (............)
2................... (............)
3................... (............)
4.dst


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas