BAB I
KETENTUAN UMUM

Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
(1)Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
(2)Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
(3)Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV
MEKANISME PEMANTAUAN

Bagian Pertama
Umum

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan:
a.dokumen keimigrasian;
b.pengaduan masyarakat;
c.berita media massa;
d.dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
e.hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemantauan Diplomat/Tamu VIP Asing

Pasal 7
Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a.menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di daerah;
b.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
c.melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
d.merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa:
a.persetujuan;
b.penundaan; dan
c.penolakan.
(2)Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
(3)Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pemantauan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan Asing

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
(2)Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretariat Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Pemantauan Wartawan dan Shooting Film Asing

Pasal 11
Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a.mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di daerah;
b.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
c.melaksanakan penetapan terhadap rencana peliputan; dan
d.merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a.mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah;
b.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
c.melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
d.merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
(2)Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keenam
Pemantauan Artis Asing

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
(2)Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Rohaniawan Asing

Pasal 17
Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
a.mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
b.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
c.melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
d.merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
(2)Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
(2)Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21
(1)Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(3)Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
(4)Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban keuangan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

(1)Gubernur melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakt asing di kabupaten/kota kepada gubernur.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengudangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]