info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:
a.pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M (lima puluh ribu meter persegi).
b.pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M (tiga ribu meter persegi).
c.pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M (lima puluh ribu meter persegi).
d.pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
1.transmigrasi;
2.redistribusi tanah;
3.konsolidasi tanah;
4.Program yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD; dan
5.Pendaftaran Tanah yang bersifat strategis dan massal.

Paragraf 2
Hak Guna Bangunan

Pasal 4
Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:
a.pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi);
b.pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi); dan
c.pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

Paragraf 3
Hak Pakai

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:
a.Pemberian izin kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan pemberian Hak Pengelolaan;
b.Pemberian izin perolehan tanah bagi Badan Sosial dan Keagamaan, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan persetujuan bahwa badan hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan Hak Milik.

Bagian Kedua
Kewenangan Kepala Kanwil
Badan Pertanahan Nasional

Paragraf 1
Hak Milik

Pasal 7
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:
a.pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.
b.pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 M (sepuluh ribu meter persegi).
c.pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi).

Paragraf 2
Hak Guna Usaha

Pasal 8
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi).

Paragraf 3
Hak Guna Bangunan

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:
a.pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi).
b.pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);
c.pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi).

Paragraf 5
Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pasal 11
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah obyek landreform.

Bagian Ketiga
Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.

BAB IV
KEWENANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Bagian Kesatu
Kewenangan Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur

Pasal 14
(1)Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dalam waktu bersamaan.
(2)Peta Bidang Tanah digunakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, Tim Peneliti Tanah, dan/atau Panitia C dan Surat Ukur menjadi bagian sertipikat.

(1)Selain dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk menandatangani Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis, massal, dan program lainnya, serta penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivatif) lebih dari 2.000 (dua ribu) bidang setiap bulan.
(2)Penugasan penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pelimpahan Kewenangan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
(3)Tembusan Keputusan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 17
(1)Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan Surat Ukur dan tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
(2)Pemecahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
(3)Pemisahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan, tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
(4)Dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bagian Kedua
Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah Dan Sertipikat

Pasal 18
Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

(1)Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 1.000 (seribu) kegiatan setiap bulan, kewenangan pelayanan data pemeliharaan pendaftaran tanah, penandatanganannya harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
(2)Kewenangan menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pada kegiatan:
a.Pendaftaran Hak Tanggungan Peralihan Hak Tanggungan (Cessie), Perubahan Kreditur (Subrogasi);
b.Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
c.Penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
d.Pencatatan sita dan pengangkatan sita;
e.Pengecekan Sertipikat; dan
f.Pencatatan lain-lainnya.
(3)Apabila Kantor Pertanahan mempunyai volume beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 3.000 (tiga ribu), kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud kepada masing-masing Kepala Sub Seksi pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
(4)Tembusan Keputusan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 21
Beban pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah selama 6 (enam) bulan terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil BPN setelah dilakukannya penelitian pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)Penerima pelimpahan kewenangan pemberian Hak Atas Tanah yang diatur dalam Peraturan ini ditandatangani atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
(2)Penerima pelimpahan kewenangan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Kegiatan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan ini ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 24
Penerima pelimpahan kewenangan pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dilarang dengan sengaja memecah bidang tanah yang telah siap untuk diberikan dan/atau didaftar dengan sesuatu hak kepada orang perseorangan atau badan hukum dengan maksud agar penetapan pemberian hak dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tersebut dapat diterbitkan olehnya menurut ketentuan pelimpahan kewenangan dalam peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua permohonan yang sudah masuk ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan sebelum berlakunya peraturan ini, maka penandatanganan permohonan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas