info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam.
(2)Sasaran industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 4
Industrialisasi kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan strategi:
a.pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
b.penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan;
c.pengembangan konektivitas dan infrastruktur;
d.pengembangan usaha dan investasi;
e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
f.pengendalian mutu dan keamanan produk; dan
g.penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

(1)Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan dalam melaksanakan industrialisasi kelautan dan perikanan.
(3)Penjabaran strategi, langkah operasional, dan kegiatan yang akan dilaksanaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan per komoditas diatur dalam Pedoman Teknis yang akan ditetapkan oleh pejabat eselon I sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.27/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN


PEDOMAN UMUM INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kelautan dan perikanan begitu besar. Pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 luas wilayah RI dengan panjang pantai sekitar 95.181 km.
Untuk produksi perikanan, secara nasional capaian produksi perikanan terus meningkat, yakni produksi perikanan nasional meningkat sebesar 6,2% per tahun, yaitu dari 11,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 12,38 juta ton pada tahun 2011. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan, yakni mencapai 11,13% per tahun selama periode tahun 2010-2011.
Memperhatikan capaian tahun 2010-2011, produksi perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 14,86 juta ton meliputi produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.
Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2010-2011, volume produk olahan meningkat dari 4,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 4,58 juta ton pada tahun 2011.
PDB sub sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi, bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. Meskipun kontribusi PDB sub sektor perikanan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami sedikit penurunan, namun dibandingkan dengan PDB sub sektor lain pada kelompok pertanian, PDB sub sektor perikanan mengalami kenaikan yang paling tinggi, yakni mencapai 14,23%.
Pada tahun 2011, pertumbuhan PDB Perikanan mencapai 6,72%. Selanjutnya, kinerja pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mampu memberikan pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 6,95%.
Kontribusi ekonomi sektor perikanan ini berpotensi untuk terus dapat ditingkatkan apabila terdapat kebijakan terobosan untuk mengatasi sejumlah tantangan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut terdapat di sektor hulu dan hilir kelautan dan perikanan. Secara umum, sektor hulu dari sektor perikanan terbagi menjadi dua komponen besar yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun terakhir ini juga mulai melakukan optimalisasi pengembangan sektor hulu produk berbasis kelautan, terutama pengembangan tambak garam rakyat. Sektor hilir yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan menyangkut aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan produk kelautan.
Pemanfaatan sumberdaya kelautan juga masih menghadapi masalah, antara lain garam, yang untuk keperluan konsumsi dan industri masih diimpor.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dilakukan perubahan sistem produksi garam efisien dengan sentuhan teknologi dan manajemen yang mampu meningkatkan produksi garam berkualitas dan dalam rangka swasembada garam.
Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga terkait dengan sektor hilir untuk proses peningkatan nilai tambah dalam bentuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk garam. Jumlah industri perikanan lebih dari 65 ribu unit, tapi sebagian besar tradisional berskala mikro, kecil, dan menengah. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, tapi sekitar 60% dari jumlah perusahaan tersebut berproduksi dengan kapasitas sekitar 60% nya dari total kapasitas terpasang. Selain itu, produksi perikanan dari hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya sekitar 80% nya diekspor berupa bahan baku.
Secara umum sektor perikanan masih menghadapi permasalahan, baik di hulu maupun di hilir. Di bagian hulu perikanan masih mempunyai permasalahan peningkatan kinerja produksi bahan baku dan ikan segar, sementara itu sektor hilir perikanan menghadapi dua persoalan utama, yaitu kendala kekurangan dan tidak meratanya ketersediaan bahan baku untuk peningkatan produksi ikan olahan serta kemampuan untuk mengembangkan diversifikasi produk.
Pemasaran juga menghadapi permasalahan yang makin sulit karena persaingan pasar makin keras dan kualitas kebutuhan konsumen makin tinggi. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada upaya peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Secara nasional hal tersebut akan berpengaruh terhadap besaran kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Berdasarkan latar belakang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sector kelautan dan perikanan tersebut di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan berinisiatif untuk mengambil kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.
Industrialisasi perikanan diharapkan akan menjadi penghela percepatan produksi perikanan nasional, mulai dari ikan segar, bahan baku, sampai dengan ikan olahan dan/atau produk lain berbahan ikan dengan sistem manajemen perikanan berorientasi pasar, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian rakyat.
Industrialisasi kelautan khususnya garam diharapkan dapat mendorong pencepatan peningkatan produksi garam konsumsi dan industri untuk mencukupi kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup pembudidaya garam.

B.Potensi dan Peluang

Potensi pengembangan kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (a) perikanan tangkap di laut sebesar 6,5 juta ton dan di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut seluas 8,3 juta ha terdiri dari budidaya ikan (20%), budidaya kekerangan (10%), budidaya rumput laut (60%), dan lainnya (10%), (c) potensi budidaya air payau (tambak) seluas 1,3 juta ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu ha, perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) seluas 158,2 ribu ha, sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta ha, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan undang, industri bahan pangan serta non pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk industri kesehatan dan kosmetika (farmasetika laut).
Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan masih memiliki peluang pasar domestik dan internasional yang tinggi.
Sementara itu, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan telah menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan nasional.

C.Arah Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional, yaitu "Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment", pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia diarahkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas serta produk kelautan dan perikanan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

VISI:
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
MISI:
1.Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2.Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
3.Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP-PRINSIP

A.Tujuan

Industrialisasi kelautan dan perikanan mencakup pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan serta pengembangan industri garam rakyat.
Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam.

B.Sasaran

Ruang lingkup industrialisasi kelautan dan perikanan terdiri dari: 1) Industrialisasi Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), 2) Industrialisasi Undang, 3) Industrialisasi Bandeng, 4) Industrialisasi Pindang, 5) Industrialisasi Patin, 6) Industrialisasi Rumput laut, dan 7) Industrialisasi Garam Rakyat.
Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

1.Industrialisasi Tuna Tongkol Cakalang (TTC)
Industrialisasi TTC dimaksudkan untuk meningkatkan volume dan nilai produksi dan tingkat mutu hasil tangkapan yang didaratkan, sehingga memenuhi standar mutu bahan baku dan siap untuk dilakukan proses pengolahan. Dengan adanya kegiatan industrialisasi TTC ditargetkan akan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan, meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja dan devisa Negara, serta pendapatan pelaku usaha.

2.Industrialisasi Udang
Industrialisasi udang dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi yang lebih maju melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (Good Aquaculture Practices), sehingga diperoleh peningkatan produktivitas.
Dengan adanya kegiatan industrialisasi udang ditargetkan akan dapat meningkatkan volume dan nilai produksi, jumlah serapan tenaga kerja dan devisa Negara, serta pendapatan pelaku usaha.

3.Industrialisasi Bandeng
Industrialisasi bandeng dimaksudkan untuk meningkatkan volume dan nilai produksi melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (Good Aquaculture Practices), sehingga diperoleh peningkatan produktivitas. Dengan adanya kegiatan industrialisasi bandeng ditargetkan akan dapat mengoptimalkan lahan tambak-tambak, jumlah serapan tenaga kerja, dan pendapatan pelaku usaha.

4.Industrialisasi Pindang
Industrialisasi pindang dimaksudkan untuk meningkatkan utilitas unit pengolahan ikan skala kecil, khususnya untuk pengolahan pindang.
Dengan adanya kegiatan industrialisasi pindang ditargetkan akan dapat meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja dan devisa negara serta pendapatan pelaku usaha.

5.Industrialisasi Patin
Industrialisasi patin dimaksudkan untuk meningkatkan volume dan nilai produksi melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (Good Aquaculture Practices), sehingga diperoleh peningkatan produktivitas. Dengan adanya kegiatan industrialisasi patin ditargetkan akan dapat mengoptimalkan lahan kolam, memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan, meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja, dan pendapatan pelaku usaha.

6.Industrialisasi Rumput Laut
Industrialisasi rumput laut dimaksudkan untuk meningkatkan volume dan nilai produksi. Dengan adanya kegiatan industrialisasi rumput laut ditargetkan akan dapat meningkatkan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi dan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja dan pendapatan pelaku usaha.

7.Industrialisasi Garam Rakyat
Industrialisasi garam dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi yang lebih maju, sehinga diperoleh peningkatan kualitas produksi dari Kualitas Produksi 3 (KP3) menjadi Kualitas Produksi 1 (KP1). Dengan adanya kegiatan industrialisasi garam ditargetkan akan dapat meningkatkan harga dan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja serta pendapatan pelaku usaha.

C.Prinsip-Prinsip

Industrialisasi kelautan dan perikanan dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.Peningkatan Nilai Tambah: Industrialisasi kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah berupa produk-produk olahan yang makin beragam dan berkualitas dengan nilai jual lebih tinggi.
Meningkatnya nilai jual produk-produk berbasis kelautan dan perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan lebih tinggi.

2.Peningkatan Daya Saing: Industrialisasi kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui efisiensi sistem produksi dan peningkatan produktivitas dengan hasil berkualitas dan harga yang kompetitif, sehingga berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun pasar global.

3.Modernisasi Sistem Produksi Hulu dan Hilir: Kemajuan sektor kelautan dan perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang mampu meningkatkan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah dan berkualitas tinggi dengan memperhatikan seluruh rantai nilai (value chain). Modernisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan, dan peningkatan skala produksi di hulu dan hilir, sekaligus mendorong upaya pengembangan komoditas dan produk-produk unggulan untuk menghadapi persaingan pasar global yang makin kompetitif. Modernisasi juga diharapkan dapat mendorong perubahan sistem produksi hulu skala UMKM dengan menggunakan teknologi dan manajemen usaha yang lebih efisien dan menguntungkan.

4.Penguatan Pelaku Industri Kelautan dan Perikanan: Industrialisasi kelautan dan perikanan akan mendorong penguatan struktur industri, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan dan pembinaan hubungan antar entitas sesama industri, industri hilir dan hulu, industri besar, menengah dan kecil, serta hubungan antara industri dengan konsumen pada semua tahapan rantai nilai (value chain). Untuk itu, intensitas dan kualitas hubungan antar pelaku industri, terutama hilir dan hulu perlu mendapatkan perhatian khusus dan dilaksanakan secara terintegrasi dan berimbang untuk menjamin supply chain, sekaligus memperkuat sistem produksi bahan baku nasional untuk menopang kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan.
Selain itu, kebijakan industrialisasi perikanan dan investasi akan diarahkan untuk mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara usaha skala mikro, kecil, dan menengah dengan usaha skala besar melalui pengembangan komoditas nasional dan produk-produk inovatif dan kompetitif di pasar global. Diharapkan industri skala kecil dan menengah akan berkembang menjadi bagian dari jejaring sistem produksi perikanan yang lebih luas untuk memperkuat basis industri perikanan secara nasional.

5.Berbasis Komoditas, Wilayah, dan Sistem Manajemen Kawasan Dengan Konsentrasi Pada Komoditas Unggulan: Kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan difokuskan pada komoditas unggulan sesuai dengan permintaan pasar, baik pasar domestik maupun luar negeri. Agar terintegrasi pelaksanaannya dilakukan berbasis wilayah dan sistem manajemen kawasan, yaitu berdasarkan pada distribusi sumberdaya alam di wilayah-wilayah potensial dan dengan sistem manajemen kawasan di sentra-sentra produksi potensial dan prospek pertumbuhannya di masa depan. Secara geografis sentra-sentra industri pengolahan yang akan dikembangkan ditetapkan berdasarkan posisinya secara ekonomi-geografis terhadap sentra-sentra produksi bahan baku di kawasan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pengairan, listrik, dan komunikasi dilaksanakan secara terintegrasi untuk mengembangkan konektivitas antar sentra-sentra produksi, sebagai simpul-simpul jejaring ekonomi. Konektivitas antar simpul-simpul jejaring ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan perdagangan di kawasan-kawasan industri perikanan.

6.Kesimbangan antara Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan yang Berkelanjutan: Industrialisasi kelautan dan perikanan akan dilaksanakan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan berjangka panjang. Prinsip tersebut sangat penting untuk memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi kelautan dan perikanan dan tidak merusak lingkungan. Konsep ini juga bermanfaat untuk memenuhi standar kualitas manajemen yang dituntut oleh konsumen internasional. Pembangunan industri perikanan akan dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang untuk memberikan jaminan agar peningkatan intensitas dan skala produksi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

7.Perubahan Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat Modern (Transformasi Sosial): Industrialisasi kelautan dan perikanan diharapkan dapat mendorong perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang modern, melalui perubahan cara berfikir dan perilaku masyarakat sesuai karakteristik masyarakat industri.

BAB III
STRATEGI

A.Pengembangan Komoditas dan Produk Kelautan dan Perikanan Berorientasi Pasar

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.penguatan sistem dan manajemen pengelolaan dan pemulihan sumber daya ikan;
2.penguatan sistem dan manajemen pendaratan ikan;
3.peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas dan bahan baku;
4.perluasan pasar global dan nasional;
5.pengembangan dan revitalisasi industri perikanan;
6.penyediaan sarana dan prasarana dasar;
7.pengembangan inovasi teknologi produksi;
8.pengembangan SDM dan kelembagaan;
9.kemitraan industri garam skala menengah dan besar; dan
10.sistem pengendalian dan penjaminan mutu serta keamanan produk kelautan dan perikanan.

B.Penataan dan Pengembangan Kawasan dan Sentra Produksi secara Berkelanjutan

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.pengembangan sentra-sentra produksi potensial sebagai basis industrialisasi kelautan dan perikanan;
2.penyiapan kawasan garam;
3.ekstensifikasi lahan tambak garam; dan
4.pengembangan dan sentralisasi industri perikanan.

C.Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.penguatan sistem dan manajemen pelabuhan perikanan;
2.pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar dan pelayanan publik terintegrasi;
3.peningkatan dan perluasan hubungan bisnis hulu-hilir, hulu-hulu, dan hilir-hilir melalui jaringan komunikasi; dan
4.pengembangan hubungan geografis antar kawasan melalui pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar pelayanan publik terintegrasi.

D.Pengembangan Usaha dan Investasi

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.penguatan sistem dan manajemen standardisasi dan modernisasi sarana perikanan tangkap;
2.penguatan sistem dan manajemen perizinan usaha penangkapan ikan;
3.penguatan sistem dan manajemen modal dan investasi;
4.penguatan sistem dan manajemen usaha nelayan;
5.penguatan sistem dan manajemen data dan informasi;
6.penguatan sistem monitoring dan pelaporan usaha;
7.pengembangan pola kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
8.optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
9.promosi investasi usaha kelautan dan perikanan;
10.peningkatan pertumbuhan investasi sektor kelautan dan perikanan;
11.pengembangan kebijakan investasi kelautan dan perikanan yang kondusif;
12.integrasi kebijakan investasi lintas sektor, pusat dan daerah, serta antar daerah;
13.penguatan peran koperasi dalam pemasaran garam;
14.regulasi dan penataan usaha garam; dan
15.penetapan kuota produksi garam;

E.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumberdaya Manusia

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.penerapan terkini pemuliaan induk, benih, dan produksi komoditas unggulan;
2.penguatan penelitian dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan komoditas dan produk unggulan;
3.penelitian stok, pola migrasi, habitat dan lokasi/sebaran daerah potensial ikan unggul;
4.penelitian dan pengembangan strain unggul dan teknologi pakan, vaksin, dan obat-obatan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
5.pengembangan teknologi produktif budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan dan garam;
6.pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan model penerapan IPTEK/IPTEKMAS;
7.penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan berkualitas berstandar internasional pada tingkat SLTA, Akademi, dan Perguruan Tinggi;
8.pengembangan sistem pendidikan terapan melalui teaching factory;
9.pengembangan kelembagaan inovatif; dan
10.mengembangkan jaringan usaha antar alumni dengan industri.

F.Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
1.penerapan sistem pengendalian dan jaminan mutu serta keamanan pangan produk kelautan dan perikanan;
2.peningkatan kapasitas prasarana dan sarana pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
3.standardisasi dan sertifikasi industri pengolahan;
4.sistem pengendalian dan penjaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
5.diseminasi teknologi pengolahan garam industri skala mikro dan kecil; dan
6.sistem perkarantinaan dan pengawasan penyakit ikan.

G.Penguatan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi ini adalah:
a.pergelaran operasi kapal pengawas di daerah rawan IUU fishing;
b.meningkatkan peran indonesia di forum CC RPOA untuk memerangi IUU fishing dan penguatan MeS;
c.pengembangan sistem pengawasan dan perlindungan investasi dan usaha;
d.peningkatan efektivitas pengawasan kapal-kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
e.pengembangan pengawasan tangkahan dan pelabuhan sekala kecil;
f.mengembangkan sistem pengawasan untuk perlindungan lingkungan laut, sentra-sentra produksi perikanan budidaya dan kawasan industri;
g.pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan;
h.pengembangan dan pemantapan rancang bangun sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan konstilasi geografis dan daerah-daerah rawan strategis; dan
i.pembinaan forum koordinasi antara aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan bersama di laut.

Dalam rangka mendukung strategi industrialisasi kelautan dan perikanan, secara simultan dilakukan penataan sistem manajemen, yang meliputi penataan sistem manajemen sumberdaya kelautan dan perikanan, sistem manajemen kelembagaan kelautan dan perikanan, serta struktur dan sistem manajemen birokrasi dan pelayanan publik.

BAB IV
PELAKSANAAN

A.Sinergi Pelaksanaan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendorong terwujudnya pencapaian dari pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan diperlukan sinergitas antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dengan swasta, masyarakat dan perbankan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui kebijakan investasi dan kemudahan perizinan; meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan; membangun percontohan berbasis manajemen kawasan/klaster; melakukan pendampingan usaha; dan memelihara serta memperluas akses pasar luar negeri.
Sedangkan untuk swasta dan masyarakat, diharapkan dapat membangun jejaring kemitraan usaha para pihak pelaku industrialisasi kelautan dan perikanan. Untuk masyarakat, dalam hal ini nelayan, petambak, pengolah, dan pemasar hasil kelautan dan perikanan diharapkan dapat melakukan penerapan tingkat teknologi yang lebih maju.
Sedangkan untuk perbankan diharapkan dapat melakukan peningkatan aksesibilitas para pelaku industrialisasi kelautan dan perikanan terhadap sumber permodalan dan pembiayaan untuk usaha kelautan dan perikanan.
Dengan adanya sinergi para pihak diharapkan dapat mendorong pencapaian industrialisasi kelautan dan perikanan yaitu terwujudnya daya saing dan nilai tambah serta perluasan pangsa pasar produk kelautan dan perikanan yang kompetitif berbasis keterpaduan dan keberlanjutan.

B.Rencana Aksi KKP

Penjabaran lebih lanjut terhadap strategi dan langkah operasional untuk setiap komoditas, yang akan dikembangkan melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, akan disusun dalam suatu Rencana Aksi yang lebih rinci dan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri setiap tahunnya.

BAB V
TINDAK LANJUT

A.Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menciptakan good public governance dalam pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan, yang antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
Monitoring dan evaluasi terhadap industrialisasi kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang meliputi seluruh unit eselon I lingkup KKP.
Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengendalian dan tindak lanjut perbaikan bagi perencanaan dan pelaksanaan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.

B.Pembinaan

Dalam rangka percepatan pengembangan pelaksanaan industrialisasi kelautan dan Perikanan, dilaksanakan pembinaan oleh Pimpinan Unit Eselon I lingkup KKP dan Pemerintah Daerah berupa:
1.Pimpinan Unit Eselon I lingkup KKP menetapkan pedoman teknis bagi pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini;
2.Pemerintah daerah menyusun pedoman pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menjadi acuan, sehingga proses harmonisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program-program oleh para pihak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas