BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelestarian dan pemanfaatan SDG.

BAB II
PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, kebun koleksi, dan tempat penyimpanan SDG.

(1)Eksplorasi oleh perorangan atau badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
(2)Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pemuliaan.

Pasal 7
(1)Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian dan/atau pemuliaan.
(2)Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin dari Menteri.

Pasal 8
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

(1)Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-01.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
a.nama dan alamat lengkap pemohon;
b.status pemohon (perorangan/badan hukum);
c.akta pendirian dan perubahannya;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.tujuan keperluan eksplorasi SDG;
f.ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
g.jenis dan jumlah SDG yang dicari;
h.lokasi eksplorasi SDG yang dituju;
i.fasilitas yang dimiliki;
j.metode eksplorasi;
k.jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan; dan
l.PADIA dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Term/MAT) dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku sesuai formulir model-02.
(3)Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
a.keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan
b.naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.

Pasal 11
(1)Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.
(2)Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap.
(3)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penundaan.
(4)Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dianggap ditarik kembali.

(1)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 14
(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai formulir model-04.

Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 17
(1)Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sesuai formulir model-06.
(2)Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangan.
(3)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.
(4)Jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Pasal 18
Penolakan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis dengan disertai alasan penolakan sesuai formulir model-07.

(1)Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum, warga negara asing atau badan hukum asing dalam melakukan eksplorasi wajib:
a.menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup;
b.menyimpan dengan baik SDG yang dikumpulkannya;
c.memperhatikan dan menghormati budaya lokal; dan/atau
d.mentaati peraturan perundang-undangan.
(2)Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

Pasal 21
(1)Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain.
(2)Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

(1)Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing dalam melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling kurang memuat:
a.jenis dan jumlah SDG;
b.waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan
c.tujuan eksplorasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangan oleh pelaksana eksplorasi dan pihak asing.
(4)Penyerahan laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari kerja setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir sesuai formulir model-10.

Pasal 24
(1)Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing wajib menyampaikan laporan dan menyerahkan Duplikat SDG yang mempunyai daya tumbuh kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti penerimaan sesuai formulir model-11.
(3)Duplikat SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan disimpan dalam Kebun Koleksi dan tempat penyimpanan SDG yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(4)Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil eksplorasi.

Bagian Kedua
Kebun Koleksi dan Tempat Penyimpanan

(1)Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib didaftarkan kepada Menteri.
(2)Pemberian tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 28
(1)Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemohon harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-12 dengan melampirkan persyaratan:
a.nama dan alamat lengkap pemohon;
b.status pemohon (perorangan/badan hukum);
c.akta pendirian dan perubahannya;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.tujuan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG;
f.jenis dan jumlah SDG yang dikoleksi dan/atau disimpan; dan
g.status lahan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 29
(1)Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan tanda daftar.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus sudah menerbitkan tanda daftar dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-13.

Pasal 30
(1)Dalam memberikan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
(2)Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 31
(1)Perorangan, instansi pemerintah atau badan hukum yang mendapat tanda daftar kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan Kepala PPVTPP.
(2)Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, tanda daftar Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dicabut.

Pasal 32
Pemindahan SDG sebagian atau seluruhnya dari satu Kebun Koleksi ke Kebun Koleksi lain harus dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB III
PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

Bagian Kesatu
Pemasukan

Pasal 33
(1)SDG yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan untuk penelitian dan/atau koleksi.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.
(3)Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik.

Pasal 34
(1)Pemasukan SDG dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji, dan/atau tanaman utuh.
(2)Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila di wilayah Republik Indonesia belum ada.
(3)Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
(4)Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Pasal 35
(1)Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 36
Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan hanya untuk:
a.menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman;
b.memperkaya keanekaragaman genetik;
c.menyelamatkan dan melestarikan SDG; dan/atau
d.memulihkan SDG dari bencana alam.

Pasal 37
(1)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-14.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:
a.nama dan alamat lengkap pemohon;
b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.akta pendirian dan perubahannya;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.jenis, wujud, dan jumlah SDG yang dimasukkan;
f.proposal penelitian atau koleksi;
g.ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
h.lokasi asal SDG;
i.institusi dari negara asal yang memberikan SDG; dan
j.information required for seed introduction/importation to Indonesia.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 38
Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 39
(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sesuai formulir model-15, disertai alasan penolakan.

Pasal 40
(1)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 41
(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-16 disertai alasan penolakan.

Pasal 42
(1)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan izin pemasukan dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-17.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
(3)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 43
Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 44
Untuk pemasukan SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 36, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 45
(1)Perorangan, Instansi pemerintah atau badan hukum yang memasukkan SDG wajib:
a.menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup; dan
b.menyimpan dengan baik SDG yang dimasukkannya.
(2)Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

Pasal 46
(1)Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain.
(2)Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

Pasal 47
Pencabutan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-18.

Pasal 48
Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 49
(1)SDG dapat dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia untuk kerjasama penelitian.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk SDG seperti dalam UU Nomor 4 Tahun 2006, kecuali untuk negara-negara bukan pihak dari International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Pasal 50
(1)Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 51
(1)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, perorangan, instansi pemerintah atau badan hukum, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-19.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:
a.nama dan alamat lengkap pemohon;
b.akta pendirian dan perubahannya;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.jenis, wujud dan jumlah SDG yang dikeluarkan;
e.perjanjian pengalihan materi; dan
f.institusi negara penerima.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 52
Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 53
(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sesuai formulir model-20, disertai alasan penolakan.

Pasal 54
(1)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 55
(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-21 disertai alasan penolakan.

Pasal 56
(1)Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan izin pengeluaran dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-22.
(2)Pemberian izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
(3)Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4)Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 57
Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 58
Untuk pengeluaran SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 59
(1)Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain.
(2)Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 60
Pencabutan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-23.

Pasal 61
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Pasal 62
Untuk pengeluaran SDG yang dilindungi dari wilayah Republik Indonesia diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63
Izin eksplorasi, pengeluaran dan/atau izin pemasukan SDG yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 sepanjang untuk pemasukan dan/atau pengeluaran benih untuk tujuan penelitian dan/atau pemuliaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]