BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengidentifikasian status reproduksi, penyeleksian, penjaringan, pembibitan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan sanksi.

BAB II
PENGIDENTIFIKASIAN STATUS REPRODUKSI

Pasal 4
(1)Pengidentifikasian dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif dari populasi ternak ruminansia betina.
(2)Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di unit pelaksana teknis, kelompok peternak, pasar hewan, RPH atau tempat pelayanan lainnya.

Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:
a.ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan;
b.tidak cacat fisik;
c.organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
d.memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7
(1)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh ternak ruminansia betina tidak produktif dan ternak ruminansia betina produktif.
(2)Ternak ruminansia betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
(3)Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk ternak bibit.

BAB III
PENYELEKSIAN

Pasal 8
Penyeleksian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.

(1)Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
a.ternak asli dan/atau lokal murni;
b.sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
c.performa memenuhi standar bibit.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur, kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 11
Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit.

Ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direkomendasikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk dilakukan penjaringan.

BAB IV
PENJARINGAN

Pasal 14
(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:
a.dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pejabat kepala desa;
b.surat keterangan dokter hewan; dan
c.performa ternak.
(2)Ternak ruminansia betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT/UPTD, dan/atau kelompok pembibit.

(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
(2)Penyediaan dana oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prioritas ternak yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
(1)Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 18
(1)Pengawasan pengendalian ternak ruminansia betina produktif dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri bersama gubernur dan bupati/walikota terhadap pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
(3)Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan.

(1)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.
(2)Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21
(1)Ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, dan/atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
(2)Pelanggaran terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IX
PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]