BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
a.keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural;
b.keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
c.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2)Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
(3)Format keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1)Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi Pegawai di lingkungan kerja unit eselon I ditandatangani oleh pejabat struktural eselon I.
(2)Kewenangan untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada sekretaris unit eselon I atau kepala biro kepegawaian untuk di lingkungan sekretariat jenderal.
(3)Petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan unit eselon I diotentikasi oleh kepala bagian kepegawaian atau kepala bagian mutasi pegawai untuk di lingkungan sekretariat jenderal.

(1)Setiap alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum harus ditetapkan dengan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
(2)Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antarunit eselon I, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan adalah pejabat eselon I di lingkungan kerja yang baru.
(3)Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Kanwil atau antar UPT, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan adalah kepala Kanwil pada satuan kerja yang baru.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7
Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 8
(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dengan Peraturan Menteri .

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]