info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, dilakukan Akreditasi.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akreditasi nasional dan Akreditasi internasional.
(3)Rumah Sakit wajib mengikuti Akreditasi nasional.
(4)Dalam upaya meningkatkan daya saing, Rumah Sakit dapat mengikuti Akreditasi internasional sesuai kemampuan.
(5)Rumah Sakit yang akan mengikuti Akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah mendapatkan status Akreditasi nasional.
(6)Bagi Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional maupun Akreditasi internasional, harus sudah mendapatkan status Akreditasi yang baru sebelum masa berlaku status Akreditasi sebelumnya berakhir.
(7)Setiap Rumah Sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan Akreditasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Akreditasi Nasional

Pasal 4
Penyelenggaraan Akreditasi nasional meliputi persiapan Akreditasi, bimbingan Akreditasi, pelaksanaan Akreditasi dan kegiatan pasca Akreditasi.

(1)Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi.
(2)Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi yang akan melakukan Akreditasi.
(3)Pembimbing Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam membimbing Rumah Sakit untuk mempersiapkan Akreditasi.

Pasal 7
Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi survei Akreditasi dan penetapan status Akreditasi.

Pasal 8
(1)Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi.
(3)Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi.

(1)Lembaga independen pelaksana Akreditasi dan Rumah Sakit wajib menginformasikan status Akreditasi nasional kepada publik.
(2)Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional dapat mencantumkan kata "terakreditasi nasional" di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara akreditasi yang mengakreditasi, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan Akreditasinya.
(3)Penulisan nama rumah sakit yang terakreditasi nasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
(1)Kegiatan pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk survei verifikasi.
(2)Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi terhadap Rumah Sakit.
(3)Survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveior.
(4)Pelaksanaan kegiatan pasca Akreditasi diatur oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Akreditasi Internasional

(1)Akreditasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.
(3)Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status Akreditasi.

Pasal 14
(1)Lembaga independen penyelenggara Akreditasi dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku.
(2)Lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib menyusun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi.

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua Rumah Sakit.
(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Rumah Sakit untuk proses Akreditasi.
(3)Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Akreditasi.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Rumah Sakit dan Asosiasi Perumahsakitan.

Pasal 18
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengambil tindakan administratif kepada Rumah Sakit berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Rumah Sakit yang belum terakreditasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang sudah terbentuk, masih dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya lembaga independen penyelenggara Akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN

I.CONTOH PENULISAN NAMA RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI NASIONAL


II.CONTOH PENULISAN NAMA RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL




[tulis] » komentar « [baca]
© LDj - 2010 • ke atas