info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dari Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu kepada Koordinator dan Pelaksana UPP.

Pasal 4
(1)Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dengan melampirkan dokumen:
a.fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
b.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
e.fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
f.rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
(2)Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1)Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
a.pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan; dan/atau
b.bandar udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
(2)Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, pelabuhan laut Jayapura di Jayapura, dan pelabuhan laut Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman.

Pasal 7
(1)Pemasukan Produk Tertentu untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar Daerah Pabean diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Produk Tertentu asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 8
(1)Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
(2)Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b.berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling singkat 5 (lima) tahun;
c.memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
d.mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi impor kosmetik.

Pasal 11
Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 14
Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dicabut apabila perusahaan:
a.tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali;
b.tidak melakukan impor Produk Tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
c.terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor Produk Tertentu;
d.melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
e.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Produk Tertentu.

Penetapan sebagai Surveyor dicabut apabila Surveyor:
a.tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
b.melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu.

Pasal 17
Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18
(1)Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor.
(3)Biaya atas re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pengawasan terhadap importasi Produk Tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor Produk Tertentu tetap berlaku.

(1)Produk Tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang diimpor oleh IT-Produk Tertentu dan dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 1 Januari 2013 harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2013.
(2)Pelaksanaan impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a.Bill of Lading atau Airway Bill dan Invoice, untuk waktu pengapalan di negara asal; dan
b.Dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1), untuk waktu tiba di pelabuhan tujuan.

Pasal 24
Penetapan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas