BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Pasal 4
(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.

(1)Pemerintah menyediakan Data Kependudukan dalam bentuk data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daftar Pemilih sementara.
(2)Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy), dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
(3)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya Data Kependudukan dari Menteri Luar Negeri.
(4)Data Kependudukan yang telah disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
(5)Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
(6)Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memerhatikan data Pemilih pada Pemilu yang terakhir.

Pasal 7
Penyerahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada KPU melalui Menteri Luar Negeri dan tembusannya disampaikan kepada PPLN yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Pasal 8
Sebelum pelaksanaan penyerahan Data Kependudukan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPLN terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia berkenaan dengan validasi data.

(1)Untuk kelancaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih di Luar Negeri, KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPLN.
(2)Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pemutakhiran data oleh PPLN.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri

Pasal 11
(1)PPLN melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan DP4 dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4.
(3)Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN).

(1)Dalam Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPLN dibantu oleh Pantarlih LN yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia atau warga masyarakat Indonesia yang tinggal di negara yang bersangkutan.
(2)Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.
(3)Pantarlih LN berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPSLN.

Pasal 14
Dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih LN mengadakan perbaikan data antara lain:
a.meneliti nama-nama yang tercantum dalam DP4 untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia menjadi status atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat yang berwenang);
c.perubahan status dari status sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
d.tidak terdaftar dalam data penduduk/data Pemilih, tetapi telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
e.telah meninggal dunia;
f.pindah domisili ke wilayah/daerah lain;
g.perbaikan penulisan identitas Pemilih;
h.menyusun data yang dapat didaftar di kota-kota di luar negeri wilayah kerjanya secara terpisah-pisah, setiap satu susun terdiri sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) yang tercantum dalam Model A LN, dengan memperhatikan rumah/tempat tinggal yang saling berdekatan yang dalam pemungutan suara di 1 (satu) TPSLN.

(1)Hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan oleh PPLN dengan dibantu oleh Pantarlih LN untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dengan menggunakan formulir (Model A1 LN).
(2)DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPSLN, dengan jumlah Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
(3)Penyusunan DPSLN dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih.
(4)DPSLN yang telah disusun, disahkan dan ditandangani oleh Ketua PPLN.
(5)PPLN mengirimkan DPSLN kepada KPU, selanjutnya KPU mengumumkan informasi yang merupakan bagian DPSLN dalam laman KPU.
(6)KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri menyerahkan DPSLN dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Pasal 17
(1)DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
(2)Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, serta di laman KPU.

Pasal 18
(1)Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPSLN diumumkan.
(2)Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a.telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia);
c.tidak terdaftar dalam DPSLN;
d.telah meninggal dunia;
e.pindah domisili;
f.perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
g.perbaikan penulisan identitas.
(3)PPLN wajib memperbaiki DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Luar Negeri

(1)PPLN menyusun dan menetapkan DPTLN berdasarkan DPSHPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
(2)DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPSLN.
(3)PPLN dalam menyusun DPTLN menggunakan formulir (Model A3 LN).
(4)DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya KPU mengumumkan informasi yang merupakan bagian DPTLN dalam laman KPU.
(5)DPTLN dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara di TPSLN.
(6)KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri menyerahkan DPTLN dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Pasal 21
(1)DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan oleh PPLN sampai dengan hari pemungutan suara.
(2)Pengumuman DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, serta di laman KPU.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri

(1)PPLN melakukan Rekapitulasi DPTLN.
(2)PPLN menyampaikan Rekapitulasi DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 24
Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan keperluan surat suara, formulir dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Penggunaan formulir untuk kegiatan Pemutakhiran oData Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28
KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalam Peraturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]