BAB I
KETENTUAN UMUM

PKK dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan bertujuan untuk:
a.memberikan wawasan yang sama terhadap perlunya dokumen kependudukan; dan
b.kesamaan kegiatan untuk mendorong masyarakat perlunya dokumen kependudukan.

BAB IV
KEGIATAN

Pasal 4
(1)PKK dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui kegiatan:
a.penyuluhan dan sosialisasi;
b.komunikasi, informasi dan edukasi; dan
c.fasilitasi dan pendampingan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
a.provinsi;
b.kabupaten/kota;
c.kecamatan; dan
d.desa/kelurahan.

(1)PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional.
(2)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan.
a.Pembina: Menteri Dalam Negeri
b.Penanggung jawab: Ketua Umum TP PKK
c.Ketua: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d.Sekretaris: Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan
e.Anggota: Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait dan Pengurus TP PKK.
(3)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7
Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan tugas:
a.menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan nasional;
b.melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; dan
c.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 8
(1)PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi.
(2)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan.
a.Pembina: Gubernur
b.Penanggung jawab: Ketua TP PKK Provinsi
c.Ketua: Sekretaris Daerah
d.Sekretaris: Kepala Biro/Kepala Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e.Anggota: Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pengurus TP PKK Provinsi.
(3)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1)PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.
(2)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan.
a.Pembina: Bupati/Walikota
b.Penanggung jawab: Ketua TP PKK Kabupaten/Kota
c.Ketua: Sekretaris Daerah
d.Sekretaris: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e.Anggota: Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dan Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota.
(3)Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11
Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas:
a.menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan Kabupaten/Kota;
b.melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota;
c.melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan dan kelurahan/desa; dan
d.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
(2)Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kepada Bupati/Walikota.
(3)Pembinaan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat pembinaan umum.

Pasal 14
(1)Ketua Umum TP PKK melakukan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kepada Ketua TP PKK Provinsi dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.
(2)Ketua TP PKK Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.
(3)Pembinaan Ketua Umum TP PKK dan Ketua TP PKK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat pembinaan operasional.

BAB VII
PELAPORAN

(1)Pembiayaan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pembiayaan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pembiayaan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2011
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]