BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:
  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan; dan
  3. pengelolaan.
(2)Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai Pengelolaan Kebun Raya.
(3)Pengelolaan Kebun Raya yang berada di dalam Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 4
Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya sebagai berikut:
  1. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
  2. dapat diakses oleh masyarakat;
  3. memiliki Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi; dan
  4. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

(1)Studi kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan Pembangunan Kebun Raya.
(2)Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah Provinsi; atau
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Usulan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kepala LIPI.
(4)Kepala LIPI mengkaji usulan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kesesuaian dengan tipe ekoregion dan kebijakan rencana tata ruang wilayah.
(5)Kesesuaian dengan tipe ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemilihan wilayah yang mewakili tipe ekoregion tertentu sesuai dengan prioritas lokasi pengembangan Kebun Raya Indonesia.
(6)Kebijakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemilihan area yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, area konservasi, pendidikan, dan/atau wisata.
(7)Kepala LIPI menyampaikan tanggapan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan.
(8)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan lokasi.

Pasal 7
(1)Selain Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pihak Lain dapat mengusulkan pembangunan Kebun Raya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan pembangunan Kebun Raya yang disampaikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8
Studi kelayakan lokasi meliputi pengkajian terhadap aspek:
  1. status lahan;
  2. kesesuaian lahan;
  3. penentuan lokasi; dan
  4. aksesibilitas lokasi.

(1)Status lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  1. Kebun Raya yang berada di luar Kawasan Hutan; atau
  2. Kebun Raya yang berada di dalam Kawasan Hutan.
(2)Status lahan Kebun Raya yang berada di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 11
Kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lahan yang memiliki daya dukung untuk koleksi tumbuhan.

Aksesibilitas lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan lokasi yang dapat dijangkau oleh moda transportasi.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Analisis Sumber Daya

Pasal 14
Inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  1. jenis tumbuhan dan satwa eksisting yang bernilai penting;
  2. sumber daya air;
  3. tanah; dan
  4. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Bagian Keempat
Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
  1. persiapan;
  2. survei lapangan;
  3. analisis data;
  4. penyusunan konsep perencanaan Kebun Raya yang dibangun berdasarkan hasil analisis data dan disetujui pengusul; dan
  5. perumusan Rencana Induk (Masterplan).

Pasal 17
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
  1. pembentukan tim penyusun;
  2. penyusunan rencana anggaran; dan
  3. pengumpulan dokumen pendukung Rencana Induk (Masterplan).

Pasal 18
(1)Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas tenaga ahli paling sedikit meliputi bidang:
  1. botani;
  2. ekologi;
  3. kehutanan;
  4. lanskap;
  5. teknik arsitektur;
  6. hidrologi;
  7. mekanika tanah; dan
  8. sosial, ekonomi, dan budaya.
(2)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga pendukung.

(1)Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan pengkajian mendalam terhadap data biotik, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk memperoleh informasi lebih lengkap.
(2)Analisis data biotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.
(3)Analisis data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis fisika dan kimia pada tanah dan air.
(4)Analisis data sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persepsi, harapan, dan nilai budaya masyarakat setempat dalam Pembangunan Kebun Raya.

Pasal 21
Penyusunan konsep perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
  1. rumusan visi dan misi Kebun Raya berupa kondisi ideal yang akan dicapai dan strategi untuk mewujudkannya;
  2. rumusan tema Kebun Raya yang menjadi fokus utama koleksi tumbuhan sesuai ekoregion dan keunggulan yang menjadi ciri khas suatu Kebun Raya;
  3. pemilihan ikon Kebun Raya berupa jenis tumbuhan lokal yang menjadi identitas sebuah Kebun Raya;
  4. konsep dasar pengembangan kebun raya meliputi fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan;
  5. konsep sosial, ekonomi, dan budaya berupa persepsi, harapan, dan nilai budaya masyarakat setempat dalam Pembangunan Kebun Raya;
  6. konsep arsitektur dan struktur bangunan berupa pemilihan tipe arsitektur dan struktur bangunan yang mempertimbangkan nilai budaya lokal;
  7. konsep pengembangan infrastruktur termasuk jaringan utilitas;
  8. konsep mitigasi berupa tindakan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi;
  9. konsep sirkulasi berupa sistem jalur sirkulasi di dalam kawasan Kebun Raya terdiri atas Jalan Primer, Jalan Sekunder, dan Jalan Tersier;
  10. konsep tata hijau berupa penataan koleksi tumbuhan dan taman; dan
  11. konsep zonasi berupa berbagai alternatif tentang pembagian zona dan subzona.

Biaya penyusunan Rencana Induk (Masterplan) dapat bersumber dari:
  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  3. dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24
(1)Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) dilakukan oleh:
  1. LIPI;
  2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
  3. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
  4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Rencana Induk (Masterplan) yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mendapatkan pendampingan teknis oleh LIPI.
(3)Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh konsultan perencana.
(4)Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) oleh konsultan perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan pendampingan teknis oleh LIPI.

Penataan kawasan Kebun Raya dilakukan melalui penentuan zona sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) meliputi zona:
  1. penerima;
  2. pengelola, dan
  3. koleksi.

Pasal 28
Zona penerima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
  1. gerbang utama yang merupakan pintu masuk utama Kebun Raya, terletak pada bagian depan, dan paling dekat dengan akses utama;
  2. loket berupa tempat pembelian tiket masuk jika terdapat area berbayar;
  3. pusat informasi berupa tempat untuk menampilkan informasi Kebun Raya dan memberikan layanan informasi kepada pengunjung; dan
  4. fasilitas penunjang berupa segala fasilitas yang mendukung zona penerima.

Pasal 29
Zona pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
  1. kantor pengelola berupa gedung yang berfungsi untuk aktivitas pengelolaan Kebun Raya;
  2. pembibitan berupa tempat aklimatisasi bibit dan perbanyakan tumbuhan di dalam Kebun Raya; dan
  3. sarana penelitian berupa bangunan dan/atau fasilitas pendukung untuk aktivitas penelitian.

Pasal 30
Zona koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola:
  1. klasifikasi taksonomi berdasarkan hubungan kekerabatan jenis tumbuhan;
  2. bioregion berupa persebaran jenis tumbuhan berdasarkan pembagian wilayah;
  3. tematik berdasarkan kesamaan daya guna, wilayah geografis atau ekologi, habitat, habitus, dan/atau taksa; dan
  4. kombinasi yang merupakan perpaduan antara pola klasifikasi taksonomi, bioregion, dan tematik.

Bagian Kedua
Pengembangan Koleksi Tumbuhan

Pasal 31
Pengembangan koleksi tumbuhan dilakukan melalui:
  1. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
  2. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.

Pasal 32
Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  1. Eksplorasi;
  2. Pertukaran Spesimen, dan/atau
  3. sumbangan material tumbuhan.

Pasal 33
(1)Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan di habitat alami suatu jenis tumbuhan.
(2)Lokasi Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
  1. kesesuaian tema Kebun Raya; dan
  2. kesesuaian daya dukung habitat koleksi tumbuhan Kebun Raya.
(3)Jenis tumbuhan yang menjadi target Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  1. terancam kepunahan;
  2. endemik di suatu daerah;
  3. lokal;
  4. unik;
  5. bernilai ilmiah;
  6. bernilai ekonomi; dan
  7. bernilai budaya.
(4)Jenis tumbuhan yang menjadi target Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki data jenis koleksi tumbuhan meliputi:
  1. tanggal koleksi;
  2. nomor kolektor;
  3. habitat asal;
  4. lokasi asal;
  5. kondisi populasi alami; dan
  6. data pendukungnya.

Pasal 34
Pertukaran Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan kriteria:
  1. material berasal dari koleksi tumbuhan Kebun Raya;
  2. dilakukan antar Kebun Raya; dan
  3. dilakukan atas kesepakatan para pihak berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 35
Sumbangan material tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan kriteria:
  1. material tumbuhan memiliki kelengkapan data meliputi tanggal koleksi, lokasi asal, dan identitas penyumbang material tumbuhan; dan
  2. material tumbuhan berasal dari lembaga pemerintah, swasta, dan/atau perorangan.

Pasal 36
Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
  1. peningkatan kesintasan;
  2. akurasi; dan
  3. kelengkapan data koleksi tumbuhan.

Pasal 37
(1)Peningkatan kesintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan koleksi tumbuhan dalam bertahan hidup dan berkembang di dalam Kebun Raya.
(2)Peningkatan kesintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memelihara kawasan dan koleksi tumbuhan Kebun Raya.
(3)Pemeliharaan kawasan dan koleksi tumbuhan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai Pengelolaan Kebun Raya.

Pasal 38
(1)Akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan kegiatan melakukan kesesuaian antara kondisi koleksi tumbuhan dengan data yang terdokumentasi.
(2)Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian penamaan ilmiah yang valid.

Pasal 39
Kelengkapan data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:
  1. asal usul koleksi meliputi tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami, dan data pendukungnya;
  2. nomor akses merupakan nomor identitas koleksi tumbuhan yang memuat kode Kebun Raya, tahun dan bulan masuk, dan nomor urut pendaftaran;
  3. tanggal dan lokasi tanam di Kebun Raya meliputi tanggal penanaman dan posisi koleksi di dalam Kebun Raya; dan
  4. nama jenis atau nama ilmiah jenis tumbuhan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Pasal 40
Pembangunan infrastruktur pendukung dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan aspek:
  1. sosial dan budaya berupa nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di daerah setempat;
  2. kearifan lokal berupa nilai-nilai luhur yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat;
  3. keamanan, ketertiban, dan kenyamanan sesuai dengan kondisi lingkungan;
  4. estetika berupa nilai-nilai keindahan sesuai dengan kondisi lingkungan;
  5. daya dukung kawasan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan; dan
  6. dampak lingkungan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 41
Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
  1. Infrastruktur sumber daya air berupa infrastruktur untuk penyediaan air bagi koleksi dan lingkungannya meliputi embung dan/atau sejenisnya;
  2. jalan khusus berupa jalur penghubung yang terdiri atas Jalan Primer, Jalan Sekunder, dan Jalan Tersier;
  3. bangunan gedung berupa segala jenis bangunan gedung di dalam Kebun Raya meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, pelayanan publik, dan bangunan fisik lainnya;
  4. drainase berupa sistem pembuangan air dalam kawasan Kebun Raya;
  5. infrastruktur air bersih berupa prasarana penyediaan air bersih; dan
  6. infrastruktur air limbah berupa sarana pembuangan air limbah.

Pasal 42
(1)Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c memiliki kriteria:
  1. fasilitas aklimatisasi tumbuhan meliputi rumah paranet atau sejenisnya dan pondok kerja;
  2. sistem sirkulasi udara dan pencahayaan yang optimal; dan
  3. jaringan pengairan.
(2)Rumah paranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tempat penyemaian dan tempat penyapihan bibit.

Pasal 43
(1)Infrastruktur pendukung yang berada di luar Kawasan Hutan paling luas 20% (dua puluh persen) dari luas total Kebun Raya.
(2)Infrastruktur pendukung yang berada di dalam Kawasan Hutan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas total Kebun Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB V
PEMBUKAAN KEBUN RAYA

Pasal 44
Pembukaan Kebun Raya merupakan peresmian Kebun Raya yang telah siap menjalankan 5 (lima) fungsi Kebun Raya dan dibuka untuk masyarakat umum.

Pasal 45
Kebun Raya dapat dibuka setelah memenuhi kriteria:
  1. memiliki lahan berkekuatan hukum tetap;
  2. memiliki lembaga pengelola yang definitif;
  3. memiliki fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan; dan
  4. memiliki infrastruktur pendukung yang memadai pada zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.

Pasal 46
Pembukaan Kebun Raya dilakukan oleh Kepala Daerah atau pimpinan Pihak Lain bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]