info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan pedoman teknis pembongkaran instalasi lepas pantai bertujuan untuk:
a.menjamin keselamatan minyak dan gas bumi;
b.menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup;
c.menjaga kondisi instalasi lepas pantai sebagai barang milik negara;
d.menjaga keselamatan pelayaran; dan
e.optimalisasi penggunaan barang milik negara.

Pasal 4
Pembongkaran instalasi lepas pantai wajib dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar regional atau standar internasional dan kaidah keteknikan yang baik serta memenuhi aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan.

(1)Pembongkaran instalasi lepas pantai dilaksanakan oleh Kontraktor setelah mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai dari Direktur Jenderal.
(2)Untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Badan Pelaksana dengan melengkapi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai.
(3)Dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.daftar peralatan pada instalasi lepas pantai yang akan dilakukan pembongkaran;
b.peta terbaru lokasi instalasi lepas pantai dengan kegiatan lain;
c.dokumen lingkungan yang dimiliki;
d.surat pernyataan bahwa semua fasilitas yang terhubung dengan platform telah terputus dengan instalasi yang terkait;
e.desain awal atau analisis rekualifikasi dan modifikasi yang pernah dilakukan;
f.catatan sejarah operasi serta hasil inspeksi tahunan dan/atau khusus;
g.alternatif teknologi pembongkaran yang dipilih;
h.prosedur penutupan sumur (plug and abandonment);
i.prosedur pembongkaran, pemindahan dan/atau pengangkutan;
j.analisa risiko dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan;
k.prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan;
l.jadwal pelaksanaan;
m.rencana tanggap darurat;
n.rencana pengamanan fasilitas yang tersisa dan/atau terkait pasca pembongkaran;
o.lokasi pemindahan dan/atau penyimpanan hasil pembongkaran instalasi lepas pantai.

Pasal 7
(1)Direktur Jenderal melakukan evaluasi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai diterima dengan lengkap.
(2)Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib mempresentasikan dokumen perencanaan pembongkaran.
(3)Dalam hal hasil evaluasi dan klarifikasi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal memberikan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai.
(4)Persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai diberikan dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
(5)Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila terjadi perubahan perencanaan atau apabila lebih dari 3 (tiga) tahun pembongkaran instalasi lepas pantai tidak dilaksanakan.
(6)Setelah mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kontraktor bertanggung jawab atas keberadaan instalasi lepas pantai tersebut.

Pasal 8
Kontraktor dalam menyusun dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki tenaga pelaksana perencanaan dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai atau memanfaatkan jasa perusahaan nasional yang telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

Kontraktor dalam melaksanakan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menggunakan tenaga pelaksana pembongkaran dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai atau memanfaatkan jasa perusahaan nasional yang telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal.

Pasal 11
Kontraktor sebelum melakukan pembongkaran instalasi lepas pantai wajib:
a.melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan kepada masyarakat dan instansi yang terkait;
b.memasang rambu-rambu navigasi di sekeliling lokasi pembongkaran;
c.memastikan bahwa semua sumur telah ditutup permanen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar regional atau Standar Internasional dan kaidah keteknikan yang baik;
d.memastikan bahwa semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi lepas pantai telah terputus;
e.memastikan bahwa semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun;
f.memastikan bahwa instalasi lepas pantai bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kontraktor wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan pada saat dilakukannya pembongkaran, pemindahan/pengangkutan dan penyimpanan hasil pembongkaran instalasi lepas pantai.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14
(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kontraktor wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui Badan Pelaksana mengenai pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan pembongkaran selesai.
(3)Apabila berdasarkan evaluasi teknis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan site clearance certificate (surat keterangan pemulihan lokasi).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]