info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Menteri memiliki kewenangan penerbitan Izin Tipe UTTP.
(2)Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Tipe UTTP kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal melimpahkan penerbitan Izin Tipe UTTP kepada Direktur.

Pasal 4
(1)Untuk memperoleh Izin Tipe UTTP, Importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melengkapi persyaratan:
a.dokumen administrasi, berupa:
1)fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahan (jika ada), dalam hal badan usaha merupakan badan hukum dilengkapi dengan dokumen pengesahan sebagai badan hukum;
2)fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
3)fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
4)surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan/garansi; dan
5)contoh kartu jaminan/garansi dan petunjuk penggunaan/panduan operasional dalam bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing.
b.laporan hasil pengujian, berupa:
1)Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) UTTP yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis; atau
2)Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, jika UTTP yang akan diimpor telah diberlakukan SNI secara wajib.
(2)Direktur menerbitkan Izin Tipe UTTP dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi diterima secara lengkap dan benar serta dilengkapi dengan laporan hasil pengujian.
(3)Direktur menerbitkan penolakan permohonan Izin Tipe UTTP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
a.diterima dokumen administrasi yang tidak lengkap dan benar; atau
b.diterima laporan hasil pengujian berupa SKHP UTTP yang menyatakan UTTP yang diuji tidak sesuai dengan ketentuan syarat teknis.
(4)Format permohonan Izin Tipe UTTP, Izin Tipe UTTP, dan surat penolakan Izin Tipe UTTP tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(1)SKHP UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh UPT berdasarkan hasil pengujian UTTP.
(2)Pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT sesuai dengan ketentuan syarat teknis.
(3)Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh UPT, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri yang telah terakreditasi dan direkomendasikan oleh Direktur.
(4)Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh UPT dan laboratorium uji di dalam negeri, pengujian dilakukan oleh laboratorium uji di luar negeri.
(5)Laboratorium uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, laboratorium uji institusi metrologi negara asal, atau laboratorium uji yang mampu menerbitkan sertifikat kesesuaian OIML.
(6)Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau laboratorium uji di luar negeri, UPT menerbitkan SKHP UTTP.

Pasal 7
(1)Untuk penyelesaian kepabeanan, Direktur menerbitkan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor berdasarkan Izin Tipe UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
(3)Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
(4)Dalam hal impor barang dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
(5)Format Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
(1)Importir yang mengimpor UTTP dan telah memperoleh Izin Tipe wajib mencantumkan atau memasang Label Tipe pada UTTP.
(2)Label Tipe dicantumkan atau dipasang sebelum UTTP asal impor ditera.
(3)Label Tipe memuat informasi mengenai:
a.nomor Izin Tipe UTTP;
b.merek UTTP;
c.tipe UTTP; dan
d.kapasitas UTTP.
(4)Label Tipe dicantumkan atau dipasang sedemikian rupa pada UTTP, sehingga tidak mudah lepas, jelas, dan mudah dibaca.
(5)Label Tipe yang tidak mungkin dicantumkan atau dipasang pada UTTP yang berukuran kecil, disertakan pada UTTP.

(1)UTTP asal impor yang berada di kawasan pabean dan tidak dilengkapi Izin Tipe UTTP harus diekspor kembali (re-ekspor) oleh Importir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2)Biaya pelaksanaan re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Importir.

Pasal 11
(1)Importir yang mengimpor UTTP, dikecualikan dari keharusan memiliki Izin Tipe UTTP dalam hal mengimpor:
a.UTTP sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Izin Tipe UTTP;
b.UTTP untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c.UTTP untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut;
d.UTTP yang dimasukkan sebagai barang kiriman pos atau barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan; dan
e.UTTP yang dimasukkan sebagai barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas untuk keperluan pribadi/rumah tangga yang tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperdagangkan (komersial) paling banyak 1 (satu) unit untuk setiap tipe.
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pada saat memasuki wilayah Republik Indonesia harus memperoleh persetujuan impor dari Direktur Impor berdasarkan rekomendasi Direktur.

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Izin Tipe UTTP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR



DAFTAR LAMPIRAN
A.LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS UTTP ASAL IMPOR
B.LAMPIRAN II : FORMAT PERMOHONAN IZIN TIPE UTTP
C.LAMPIRAN III : FORMAT IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
D.LAMPIRAN IV : FORMATSURAT PENOLAKAN IZIN TIPE UTTP
E.LAMPIRAN V : FORMAT SURAT KETERANGAN REKAPITULASI IZIN TIPE UTTP ASAL IMPOR
F.LAMPIRAN VI : FORMATPERMOHONAN LABEL TIPE UTTP
G.LAMPIRAN VII : FORMATSURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL TIPE
H.LAMPIRAN VIII : FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP DAN LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP


LAMPIRAN I

DAFTAR JENIS UTTP ASAL IMPOR



LAMPIRAN II

FORMAT PERMOHONAN IZIN TIPE UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yth.Direktur Metrologi
di
tempat
Nomor
Tanggal
Perihal  
: ...............
: ...............
: Permohonan Izin Tipe UTTP



A.IDENTITAS PERUSAHAAN
Nama/Bentuk Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaan
Nomor Telepon
Nomor Faksimil
No. Akta Pendirian Perusahaan  
NPWP Perusahaan
Nomor API

: .........................
: .........................
: .........................
: .........................
: .........................
: .........................
: .........................


B.IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
Nama
Alamat Rumah
Jabatan
Nomor KTP/Paspor  
E-mail

: ................................
: ................................
: ................................
: ................................
: ................................


C.IDENTITAS TIPE UTTP
Jenis UTTP
Tipe UTTP
Merek
Nama Pabrikan  
Buatan Negara
: .........................
: .........................
: .........................
: .........................
: .........................


Bersama ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Tipe UTTP, sesuai Identitas Tipe UTTP tersebut di atas. Selanjutnya, kami menyatakan dengan ini bersedia menerima segala sanksi hukum dalam hal keterangan– keterangan yang kami sampaikan ternyata tidak benar.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

..............,....................

Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,

ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)


LAMPIRAN III

FORMAT IZIN TIPE UTTP

IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
NOMOR : ........................................

Direktur Metrologi berdasarkan:

1.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : ........... tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
2.Permohonan Izin Tipe UTTP :
Nomor
Tanggal
Perusahaan  
Alamat
: .......................
: .......................
: .......................
: .......................

3.Surat Keterangan Hasil Pengujian UTTP dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... menerbitkan Izin Tipe atas UTTP dengan identitas dan karakteristik sebagai berikut:
a.Identitas
- Jenis
- Merek
- Tipe
- Pos Tarif/HS  
- Pabrikan
Buatan
: ...............
: ...............
: ...............
: ...............
: ...............
: ...............

b.Karakteristik
-Deskripsi Teknis Tipe UTTP dan variannya (jika ada)  
-Penggolongan UTTP Metrologi Legal
-Aplikasi UTTP yang disetujui
-Ketentuan penggunaan UTTP
-Keterangan lainnya
: .......................
: .......................
: .......................
: .......................
: .......................

..........., ................

Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)

Tembusan:
1.Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
2.Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.


LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT PENOLAKAN IZIN TIPE UTTP

SURAT PENOLAKAN IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)


............, ..................
Nomor
Lampiran
Perihal
: .............
: -
Penolakan Permohonan Izin Tipe UTTP


Yth...........................
di
...........................

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: ................ tentang Alat- alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, dan memperhatikan hasil verifikasi serta analisa terhadap persyaratan pengajuan Izin Tipe, dengan ini kami menolak permohonan Izin Tipe UTTP Saudara Nomor .. tanggal ........, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1.............................
2.............................
3............................. (dst.)

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

..........., ................

Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)

Tembusan:
1.Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,Kementerian Perdagangan;
2.Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.


LAMPIRAN V

FORMAT SURAT KETERANGAN REKAPITULASI IZIN TIPE UTTP ASAL IMPOR


SURAT KETERANGAN REKAPITULASI IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) ASAL IMPOR
NOMOR :........................................


Sehubungan dengan permohonan ..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal ..... dan mempertimbangkan penerbitan Izin Tipe UTTP serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...... tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, dengan ini diberikan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, sebagai dokumen pelengkap kepabeanan kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan/Pabrik
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Angka Pengenal Impor (API)
: .............................
: .............................
: .............................
: .............................



Dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Melampirkan fotokopi Izin Tipe UTTP dimaksud;
2.Mencantumkan Label Tipe untuk UTTP yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia;
3.Melaporkan realisasi impor UTTP kepada Direktur Impor, Kementerian Perdagangan dengan tembusan Direktur Metrologi setiap semester.

.........., ...............................
Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)
Tembusan:
1.Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,Kementerian Perdagangan;
2.Direktur Jenderal Dan Bea Cukai, Departemen Keuangan.


LAMPIRAN VI

FORMAT PERMOHONAN LABEL TIPE UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yth.Direktur Metrologi
di
tempat
Nomor
Tanggal  
Perihal
: ...............
: ...............
: Permohonan Label Tipe UTTP


A.IDENTITAS PERUSAHAAN
Nama/Bentuk Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaan   
Nomor Telepon
Nomor Faksimil
: ........................
: ........................
: ........................
: ........................


B.IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
Nama
Alamat Rumah
Jabatan
Nomor KTP/Paspor  
E-mail
: ........................
: ........................
: ........................
: ........................


C.IDENTITAS TIPE UTTP
Nomor Izin Tipe UTTP  
Jenis UTTP
Tipe UTTP
Merek
Jumlah Label Tipe
: ..............................
: ..............................
: ..............................
: ..............................
: ..............................


Bersama ini mengajukan permohonan Label Tipe, sesuai Identitas Tipe UTTP tersebut di atas. Selanjutnya, kami menyatakan dengan ini bersedia menerima segala sanksi hukum dalam hal keterangan–keterangan yang kami sampaikan ternyata tidak benar dan/atau Label Tipe dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

..............,....................

Pimpinan/PenanggungJawabPerusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)


LAMPIRAN VII

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL TIPE

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL TIPE
NOMOR : .....................

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Nama/Bentuk Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaan  
: ...................................
: ...................................
: ...................................
: ...................................


Sesuai dengan Permohonan Label Tipe UTTP Nomor: ....... tanggal ......... dengan rincian sebagai berikut:


menyatakan bahwa Label Tipe UTTP yang kami ajukan tersebut di atas, akan dicantumkan atau dipasang pada setiap UTTP yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sesuai dengan yang tertera dalam surat invoice.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan apabila keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar, kami bersedia menerima segala sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.........., ....................

Pimpinan/PenanggungJawab Perusahaan,

Meterai cukup

(Nama Jelas)


LAMPIRAN VIII

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP DAN LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP

..........., .......................
Nomor
Lampiran  
Perihal
: ................
: 1 (satu) Berkas
: Laporan Realisasi Impor UTTP


Yth.Direktur Impor
di
tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...... tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Impor UTTP semester ......., bulan......s/d..... , atas nama :
1.Nama Perusahaan
2.Alamat Perusahaan
3.Nomor Telepon/Faksimil  
: ....:
: ....
: .....


Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

...................,................

Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)

Tembusan: Direktur Metrologi.



(KOP SURAT PERUSAHAAN)

LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

............, .....................
Nomor
Lampiran  
Perihal
:............
: 1 (satu) Berkas
: Laporan Realisasi Pemasaran UTTP


Yth.Direktur Metrologi
di
tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...... tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi pemasaran UTTP semester ........, bulan ...... s/d ........ atas nama :
1.Nama Perusahaan
2.Alamat Perusahaan
3.Nomor Telepon/Faksimil  
: .....
: .....
: .....


Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

..................., .........................

Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas