(1)Bagi prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan sebelum tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut:
F1 x P1
(2)Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon setelah tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut:
F2 x P2
(3)Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon setelah tanggal 1 Januari 2001, besarnya pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut:
(F1 x P1) + F2 x (P2 - P1) }

Pasal 4
Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditambah hasil pengembangan sebesar 9% per tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan diberhentikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

(1)Pendanaan untuk keperluan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun Prajurit TNI. Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri bersumber dari akumulasi iuran dana pensiun.
(2)Jumlah dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembayaran pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun adalah akumulasi dari nilai pengajuan permintaan pengembalian yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.
(3)Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7
(1)Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon dapat mengajukan permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun kepada PT ASABRI (Persero).
(2)Dalam hal Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon telah meninggal dunia, permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun dapat diajukan oleh istri/suami, anak atau ahli waris yang sah.

Pasal 8
(1)Surat permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilampiri dengan:
a.Keputusan pengangkatan sebagai Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri;
b.Keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI atau dinas Kepolisian, atau pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri;
c.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
d.Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
e.Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) bentuk 43 AS dari Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri atau ahli waris; dan
f.Fotokopi Daftar Keluarga (KU.01) bagi yang sudah berkeluarga.
(2)Bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang diberhentikan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dan telah menerima manfaat santunan nilai tunai asuransi (SNTA), surat permintaan pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cukup dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
(3)Dalam hal Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang bersangkutan telah meninggal dunia, istri/suami, anak, atau ahli waris yang mengurus pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri harus menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
Permenhan Nomor 13 Tahun 2011
Tanggal 9 Juni 2011




[tulis] » komentar « [baca]