info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Temuan dugaan pelanggaran dituangkan oleh Pengawas Pemilu Kada dalam formulir Model C KWK-2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.
(3)Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4
(1)Pengawas Pemilu Kada wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada.
(2)Jenis formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:
a.Model A-1.1 KWK formulir Temuan; dan
b.Model A-2.1 KWK Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan.
(3)Bentuk formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
(4)Formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
a.data pengawas;
b.waktu dan tempat peristiwa;
c.nama dan alamat pelaku;
d.nama dan alamat saksi-saksi;
e.bukti-bukti; dan
f.uraian kejadian.
(5)Dalam mengisi formulir Model A-1.1 KWK, Pengawas Pemilu Kada melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
a.bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan;
b.nama dan alamat terduga pelaku pelanggaran; dan
c.nama dan alamat saksi.
(6)Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model A2.1- KWK) dalam 2 (dua) rangkap.
(7)Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti Penerimaan Temuan (formulir Model A2.1-KWK) kepada Pengawas Pemilu Kada yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan.
(8)Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
(9)Penomoran formulir Model A2.1-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1.1 - KWK.

Bagian Ketiga
Laporan Pelanggaran

(1)Laporan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh:
a.masyarakat;
b.pemantau Pemilu; dan
c.pasangan calon dan/atau tim kampanye.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
(3)Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

Pasal 7
(1)Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
(2)Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.

Pasal 8
(1)Bentuk Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:
a.laporan langsung; dan
b.laporan tidak langsung.
(2)Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
a.laporan lisan langsung; dan
b.laporan tertulis langsung.
(3)Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(4)Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK.
(5)Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a.laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan
b.laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.

(1)Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari formulir Model A-1 KWK.
(2)Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pihak yang berhak melaporkan;
b.waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
c.keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
1.kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
2.tanggal dan waktu.
(3)Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.identitas Pelapor;
b.nama dan alamat terlapor;
c.peristiwa dan uraian kejadian;
d.waktu dan tempat kejadian;
e.saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
f.barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
g.cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Pasal 11
Dalam hal Petugas Penerima Laporan telah selesai melakukan penelitian Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mendapati bahwa Laporan Pelanggaran tidak/belum atau sudah memenuhi syarat formal dan material, maka:
a.Laporan Pelanggaran yang tidak/belum memenuhi syarat formal dan material dikonfirmasi ulang kepada Pelapor untuk segera dilengkapi; dan
b.Laporan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan material diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.

BAB III
PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Kajian Dugaan Pelanggaran

(1)Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Pelanggaran, Panwaslu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.
(2)Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi sebagaimana formulir Model A-5 KWK.

Pasal 14
(1)Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A-6 KWK dikategorikan sebagai:
a.pelanggaran Pemilu;
b.bukan pelanggaran Pemilu; atau
c.sengketa Pemilu.
(2)Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a.pelanggaran pidana Pemilu;
b.pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
c.pelanggaran kode etik.
(3)Penomoran formulir Model A-6-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1- KWK atau formulir Model A-1.1 KWK.

(1)Dugaan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan formulir Model A-7 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran peraturan ini.
(2)Penerusan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Pasal 17
(1)Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model A-8 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran peraturan ini.
(2)Penerusan dugaaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Pasal 18
(1)Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu dengan menggunakan formulir Model A-9 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Peraturan ini.
(2)Penerusan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
(3)Bawaslu menindaklanjuti penerusan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU Provinsi atau KPU sesuai tingkatannya.

(1)Status penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Panwaslu dengan menggunakan formulir Model A-10 KWK.
(2)Pemberitahuan status penanganan Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan Pelanggaran Pemilu Kada, sebagaimana terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas