BAB I
KETENTUAN UMUM

Hasil penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar dalam penyusunan rencana penerimaan PNBP Pelayanan Jasa Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 4
(1)Pelayanan Jasa Hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah.
(2)Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Penerimaan dana PNBP Pelayanan Jasa Hukum disetorkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Terhadap penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7
Penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam aplikasi pelaporan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah.

Pasal 8
(1)Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum kepada setiap kuasa pengguna anggaran pada setiap bulan.
(2)Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa hasil cetak pada aplikasi pelaporan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB IV
PENGGUNAAAN SEBAGIAN DANA PNBP

Bagian Kesatu
Umum

(1)Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Penggunaan sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
a.40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
b.60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah.
(3)Sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.

Pasal 11
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan besaran pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan penetapan pengalokasian sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 14
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan pengalokasian sebagian dana PNBP untuk kegiatan yang menunjang Program Administrasi Hukum Umum.

Bagian Keempat
Revisi Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Dalam hal terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pencairan Anggaran Penggunaan Sebagian Dana PNBP

Pasal 17
Kuasa pengguna anggaran pada setiap Kantor Wilayah bertanggung jawab atas penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 18
(1)Besaran pencairan anggaran yang berasal dari sebagian dana PNBP yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan besaran pencairan yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.
(2)Besaran pencairan anggaran yang dapat digunakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan besaran rencana pencairan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(1)Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun laporan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum setiap bulannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.laporan kegiatan;
b.laporan realisasi anggaran belanja; dan
c.laporan barang milik negara.
(3)Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat persetujuan.
(4)Kepala Kantor Wilayah melaporkan realisasi penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

Pasal 21
(1)Kuasa pengguna anggaran Kantor Wilayah melaporkan realisasi anggaran belanja sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing kepada kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap bulan melalui aplikasi pelaporan keuangan dan barang milik negara.
(2)Realisasi anggaran belanja yang sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah dicatat pada laporan keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun sebagai laporan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal sebagai laporan keuangan eselon I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melibatkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB VI
KEADAAN DARURAT

Pasal 24
(1)Dalam keadaan darurat tata cara pengelolaan dana PNBP dapat dilakukan secara manual.
(2)Tata cara pengelolaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1661), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]