info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Kepala Biro Kepegawaian menginventarisasi jabatan Kepala Lapas Klas I yang:
a.lowong;
b.akan lowong sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan
c.yang telah dijabat lebih dari 2 (dua) tahun.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 4
(1)Sekretaris Jenderal melakukan Penawaran Terbuka terhadap hasil inventarisasi jabatan Kepala Lapas Klas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah melalui surat dan website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Penawaran Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai untuk dapat diusulkan menjadi calon Kepala Lapas Klas I.
(3)Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Lapas Klas I.

(1)Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai Kepala Lapas Klas I.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a.daftar riwayat hidup yang diketahui oleh atasan langsung;
b.surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin;
c.fotokopi bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
d.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
e.fotokopi surat pajak tahunan;
f.surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
g.visi dan misi serta program kerja.

Pasal 8
Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Kepala Lapas Klas I dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

(1)Hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Hasil penilaian kompetensi manajerial dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
a.Pegawai yang bersangkutan; dan
b.Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 11
(1)Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat pengangkatan Kepala Lapas Klas I.
(2)Hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan pengangkatan Kepala Lapas Klas I.
(3)Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural selain memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhatikan syarat objektif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(4)Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disampaikan kepada Menteri guna mendapat persetujuan.

(1)Kepala Lapas Klas I dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal Kepala Kantor Wilayah berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan, pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]