info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk sarana penunjang, antara lain:
a.penempatan korban bencana alam;
b.waduk dan bendungan;
c.fasilitas pemakaman;
d.fasilitas pendidikan;
e.fasilitas keselamatan umum;
f.rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
g.kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
h.permukiman dan/atau perumahan;
i.transmigrasi;
j.bangunan industri;
k.pelabuhan;
l.bandar udara;
m.stasiun kereta api;
n.terminal;
o.pasar umum;
p.pengembangan/pemekaran wilayah;
q.pertanian tanaman pangan;
r.budidaya pertanian;
s.perkebunan;
t.perikanan;
u.peternakan; atau
v.sarana olah raga.

Pasal 4
(1)Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan:
a.pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, diberikan:
1.paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
2.untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
b.pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s untuk komoditas tebu, diberikan:
1.paling banyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
2.untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 300.000 (tiga ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.
c.kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s diberikan sesuai dengan standar teknis kebutuhan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi, antara lain:
a.proses pengurusan HGU;
b.pembangunan kebun.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Permohonan

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.

Pasal 7
(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a.surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b.izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
c.izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan
e.pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:
1.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.
(3)Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas pelepasan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi.
(4)Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan:
a.profile badan usaha/yayasan;
b.akta pendirian berikut akta perubahannya;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
d.laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 8
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a.proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau pimpinan yayasan;
b.laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan Kepala Balai; dan
c.hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.

BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Penelaahan Permohonan

(1)Dalam hal hasil penelaahan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Menteri.
(3)Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan HPK

Pasal 11
(1)Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memuat kewajiban:
a.menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui; dan
b.mengamankan kawasan HPK yang disetujui.
(2)Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip.

Bagian Ketiga
Tata Batas

(1)Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyelesaian pelaksanaan tata batas akan melebihi jangka waktu yang diberikan.
(3)Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya persetujuan prinsip kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai.
(4)Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal tentang perkembangan pelaksanaan tata batas.
(5)Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri menyampaikan:
a.konsep surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas; atau
b.konsep surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal tidak terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas.
(6)Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a.menerbitkan surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK; atau
b.menerbitkan surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.

Bagian Kelima
Penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 14
(1)Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), menyampaikan telaahan teknis pelepasan kawasan HPK yang dilampiri dengan peta pelepasan kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan peta pelepasan kawasan HPK dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK kepada Menteri.
(3)Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK.

Pelepasan HPK dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
DISPENSASI

Pasal 17
(1)Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Menteri.
(2)Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam rangka kegiatan persiapan, berupa:
a.pembibitan;
b.persemaian, dan/atau
c.prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.
(3)Luas kawasan hutan yang dapat diberikan dispensasi dalam rangka persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip.
(4)Dalam hal luas dispensasi 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) luasnya lebih besar dari 200 (dua ratus) hektar, maka dispensasi dapat diberikan paling banyak seluas 200 (dua ratus) hektar.
(5)Kawasan hutan yang dapat dimohon untuk dispensasi diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang, dan semak belukar dengan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(6)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan dispensasi atau surat penolakan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18
(1)Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Balai melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
(4)Biaya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.

BAB VI
PEMANFAATAN KAYU

(1)Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri dapat membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) apabila pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK:
a.tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan/atau
b.memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2)Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.permohonan pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
b.permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
c.permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
d.persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang telah diterbitkan oleh Menteri dan telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih namun pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajibannya, maka Menteri membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK tanpa didahului surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas