BAB I
KETENTUAN UMUM

Anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
a.anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
b.anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Affidavit.

Pasal 4
(1)Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.
(2)Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
b.kantor imigrasi.
(3)Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di luar wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
a.Perwakilan Republik Indonesia; atau
b.tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Penyampaian Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik Indonesia

(1)Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.kepala kantor imigrasi; atau
c.pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7
(1)Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak berkewarganegaraan ganda:
a.yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan fotokopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan; atau
b.yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan Affidavit.

Pasal 8
Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib untuk:
a.meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
b.mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c.memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
d.memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan pada kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

Pasal 11
Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c wajib untuk:
a.meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
b.mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c.memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
d.memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf d dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.

Pasal 14
Format tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis baik manual maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih.
(2)Penyampaian pemberitahuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyampaian Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Asing

Pasal 18
Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1)Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilampiri dengan:
a.paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
b.Affidavit; dan/atau
c.petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.
(2)Selain mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, khusus untuk pernyataan memilih yang disampaikan kepada kepala kantor imigrasi juga harus:
a.mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.melampirkan paspor kebangsaan asing yang dimiliki.

Pasal 21
Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:
a.menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
b.mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c.mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan
d.memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada kantor imigrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib untuk:
a.menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
b.mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c.mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
d.memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
e.menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

Pasal 24
Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing yang dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

Bagian Keempat
Anak Berkewarganegaraan Ganda yang
Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Republik Indonesia maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus mencabut:
a.Affidavit;
b.paspor Republik Indonesia; dan/atau
c.petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 28
(1)Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
(1)Format penyampaian penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(2)Format penyampaian Affidavit yang telah dicabut dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(3)Format penyampaian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
(1)Pejabat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap 4 (empat) bulan sekali.
(2)Format pelaporan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]