info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN

kembali ke Permendagri 83-2012


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 tahun 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013


LAMPIRAN I


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

I.PENDAHULUAN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan alokasi DAK ke Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, sarana perdagangan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2013 dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Sejalan dengan penerapan asas desentralisasi, prioritas lokasi diberikan kepada daerah pemekaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Prasarana pemerintahan yang akan dibangun merupakan aset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis.
Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah diharapkan juga mampu menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di sisi lain, sebagai implikasi dari pembangunan prasarana pemerintahan di daerah khususnya bagi daerah pemekaran/daerah otonom baru, pembangunan prasarana pemerintahan tersebut diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth pole), peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), iklim investasi yang kondusif di berbagai sektor yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi peningkatan PAD.
Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dikaitkan dengan implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Pembangunan prasarana pemerintahan melalui DAK ini perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memiliki manfaat, keserasian, kesesuaian dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja, tidak mewah, serta dirancang sesuai dengan estetika, budaya lokal dan aspek teknis lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitas penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan (DAK Praspem), perlu ditetapkan petunjuk teknis meliputi dasar pemikiran, persyaratan teknis mencakup penyusunan indikator capaian sasaran, standar jumlah ruang dan luas gedung kantor serta kondisi dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipedomani agar gedung kantor prasarana pemerintahan benar-benar berfungsi sebagai fasilitas pendukung kinerja pelayanan publik di daerah.
Petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai indikator, tolok ukur capaian sasaran program/kegiatan, persyaratan umum dan hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan DAK Praspem Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah penerima DAK Praspem.

II.TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Praspem Tahun 2013.
Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK Praspem Tahun 2013, adalah:
A.Tujuan Menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru/pemekaran, dampak pemekaran, dan atau induk serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak (non-pemekaran).
B.Sasaran Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
C.Ruang Lingkup Arah penggunaan DAK ini diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerah otonom baru/pemekaran serta dampak pemekaran. Selain itu, diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah menyediakan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan arah penggunaan tersebut, lingkup kegiatan DAK Praspem, meliputi:
1)Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/Walikota
2)Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota
3)Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Kab/Kota
4)Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat
5)Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda
6)Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah
7)Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah

III.INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN.

A.Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:
1.Penerapan pendekatan prestasi kerja dan dipertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
2.Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
3.Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah orang, jumlah unit, meter persegi (m2), prosentase, dan sebagainya.
4.Disesuaikan dengan jumlah dan ukuran ruang kantor.
5.Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan lima tahunan (RPJMD).
6.Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran/output dan satu hasil/outcome.
7.Besaran alokasi yang diterima.
8.Rasio luas kantor dan jumlah pegawai.
9.Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
10.Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
11.Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati, sebagai berikut:


B.Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

IV.TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.

A.Perencanaan dan Pemprograman

1.Tingkat Pusat
a.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2013 termasuk program dan kegiatan DAK seluruh bidang.
b.Kementerian Keuangan menyediakan data fiskal, penetapan alokasi melalui Peraturan Menteri Keuangan/PMK, Penyaluran Dana melalui transfer ke Daerah, Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas serta Kementerian dan Lembaga Lainnya.
c.Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Praspem dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
d.Kementerian Pekerjaan Umum memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda dalam kegiatan dukungan manajemen teknis dan teknis lainnya dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Praspem.

2.Tingkat Kabupaten
a.Berdasarkan penetapan alokasi DAK Praspem Tahun 2013, Kepala Daerah penerima DAK Praspem Tahun 2013 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK Praspem Tahun 2013 secara partisipatif dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;
b.Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
c.Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Praspem Tahun Anggaran 2013 yang diusulkan oleh kabupaten/kota penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu sampai mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

B.Pelaksanaan

Dalam rangka menyiapkan desain bangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan, perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1.Teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah, dimaksud meliputi:
a.Pekerjaan tanah dasar (galian tanah pondasi dan penimbunan);
b.Pekerjaan pemasangan dinding, lantai dan plesteran;
c.Pekerjaan beton bertulang;
d.Pekerjaan kusen, pintu/jendela/ventilasi;
e.Pekerjaan Kap/Kuda-kuda/gording/atap/plafon;
f.Pekerjaan pemasangan kunci dan alat-alat lainnya;
g.Pekerjaan pengecatan dan finishing;
h.Pekerjaan instalasi listrik;
i.Pekerjaan instalasi/jaringan air;
j.Pekerjaan lain-lain dalam rangka penyelesaian.
Pedoman operasional pembangunan gedung kantor pemerintah daerah beserta proyeksi pendanaannya lebih lanjut agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelaksanaan tahapan pengerjaan yang didanai dari DAK agar dilakukan sampai dengan tahap penyelesaian (serah-terima). Sesuai dengan PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, DAK beserta dana pendamping tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik (FS, DED, pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan), kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan dinas, dan kegiatan umum sejenis lainnya.

2.Standar Jumlah dan Luas Kantor Prasarana Pemerintahan Daerah.
a.Ruangan kantor prasarana pemerintahan adalah ruang kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD termasuk ruang rapat, ruang staf/adc dan ruang tunggu sesuai dengan kebutuhan.
b.Untuk kantor SKPD yang dibangun adalah ruang kerja yang melekat dalam jabatan struktural atau fungsional atau pelayanan administrasi perkantoran termasuk ruangan lainnya yang diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minimum prasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan, dinas, dan lembaga teknis daerah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
c.Pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota, kantor DPRD dan kantor SKPD tersebut di atas berpedoman pada standar minimal luas kantor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
d.Selanjutnya, untuk proyeksi penghitungan alokasi pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan menggunakan standar satuan harga bangunan per m2 disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
e.Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dan dalam rangka efektivitas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, maka perencanaan pembangunan gedung kantor dimaksud dapat dilakukan dengan pendekatan perkiraan maju (forward estimate) dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahunan.
f.Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan agar benar-benar diutamakan untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta SKPD sesuai kebutuhan sampai siap untuk digunakan dan dicatat sebagai aset/kekayaan milik pemerintah daerah. Sehingga tidak diperkenankan alokasi dana tersebut dihibahkan maupun digunakan/dimanfaatkan untuk membangun bagian bangunan tertentu di luar spesifikasi teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah (pembuatan pagar dst).

3.Pembangunan Prasarana Pemerintahan.
Pembangunan/perluasan gedung kantor prasarana pemerintahan diperlukan sebagai upaya mendorong daerah mengatasi ketimpangan pembangunan pelayanan publik di daerah, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan berkelanjutan.
Hal tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah, juga menghindari kondisi geografi daerah yang rentan terhadap gangguan bencana alam, guna mewujudkan ruang yang aman dan nyaman serta produktif dalam pelayanan pemerintahan.

4.Memiliki nilai/manfaat untuk peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja aparatur sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang secara langsung berfungsi dan memiliki nilai/manfaat guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.
Pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD memiliki nilai yang strategis selain sebagai lambang kebanggaan daerah, juga merupakan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah yaitu Bupati/Walikota dan lembaga perwakilan rakyat daerah.
Khusus untuk gedung kantor dinas/badan/lembaga teknis daerah yang dibangun bermanfaat untuk mendukung kelancaran proses pelayanan, menjalin hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, memacu motivasi dan semangat kerja yang lebih tinggi, meningkatkan pengendalian dan pengamanan baik yang sifatnya administratif maupun operasional tugas kantor.
Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai/manfaat pembangunan gedung kantor perlu memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, manfaat fungsional, keselamatan, kesejahteraan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta beban dan kemampuan keuangan daerah.

5.Kenyamanan gedung kantor.
Untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing SKPD, perlu didukung dengan kondisi yang nyaman, memiliki keleluasaan bergerak secara sehat, teratur, kecukupan cahaya dan ventilasi yang sehat dan didukung dengan fasilitas ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai.

6.Daya tahan konstruksi bangunan kantor.
Konstruksi bangunan dan ruangan perkantoran perlu didesain agar menghasilkan struktur konstruksi bangunan yang memiliki daya tahan dan kekuatan terhadap berbagai kondisi geografis dan geologis masing-masing daerah, seperti konstruksi tahan gempa, tahan api, tahan air, konstruksi daerah rawa, pesisir dan sebagainya.
Hal tersebut diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik rawan bencana alam/gempa, rawan kebakaran, rawan banjir dan daerah yang berada di wilayah rawa dan pesisir/kepulauan.

7.Berbasis estetika dan artistik budaya lokal.
Bentuk dan desain konstruksi bangunan kantor agar diupayakan berbasis estetika dan artistik budaya lokal. Hal tersebut dimaksudkan agar bangunan kantor memiliki ciri dan kekhususan dibandingkan dengan bangunan lainnya, mudah untuk diakses dan merupakan bagian dari upaya pelestarian/pengenalan budaya lokal di daerah setempat.

8.Tidak berkesan mewah, sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta hemat energi.
Bentuk dan bangunan ruangan/kantor yang direncanakan harus menghindari kesan bergaya mewah, agar tidak menimbulkan dampak dan citra yang kurang baik di kalangan masyarakat sekitar dan hemat energi sehingga menghindari adanya kesan pemborosan terhadap keuangan negara/daerah.
Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembangunan gedung kantor menerapkan prinsip kewajaran dan kepatutan baik dilihat dari aspek biaya maupun bentuk dan struktur konstruksi bangunan berkesan sederhana tanpa mengurangi nilai, kualitas dan manfaat yang dimiliki. Bentuk dan struktur bangunan kantor sedapat mungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi, mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamour dan lebih memanfaatkan bahan material produksi buatan dalam negeri.

9.Dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan/perluasan.
Bangunan prasarana kantor sebaiknya memiliki "master plan" yang memungkinkan untuk dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.
Hal ini dimaksudkan agar prasarana kantor yang dibangun dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan/atau penambahan beban tugas dan fungsi organisasi.

10.Memberikan dampak ekonomis.
Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan dampak ekonomis bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat di daerah.
Dampak ekonomis bagi daerah dimaksud diutamakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan, baik di sektor informal, sektor barang dan jasa, sektor perumahan, dan sektor lainnya serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung kantor harus memperhatikan letak dan lokasi yang benar-benar potensial dan layak, sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagi daerah.

11.Memberikan dampak peningkatan PAD.
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, bertumbuhnya investasi, meningkatnya daya jual dan terbukanya lapangan/kesempatan kerja dibarengi dengan terbangunnya prasarana pemerintahan daerah yang layak dan memadai akan mampu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat maupun dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan PAD.

12.Penganggaran program/kegiatan sesuai dengan prinsip desentralisasi.
Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi didasarkan pada struktur dan kodifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi serta jenis program dan kegiatan.
Pentingnya pengkodefikasian ini dengan pertimbangan antara lain memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta untuk keselarasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan keuangan Negara serta government financial statistic (GFS).

Rencana pembangunan gedung kantor prasarana pemerintahan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikonsultasikan dengan melampirkan data pendukung antara lain:
a.Data Prasarana Pemerintahan yang telah dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota, yang didalamnya terdapat luas dan kondisi gedung/kantor, jumlah total pegawai, beserta kepemilikan), sesuai dengan format inventaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
b.Rencana penggunaan yang memuat: nama kegiatan, tujuan, hasil (output), luas kantor, lokasi, jumlah dana pendamping dan penjelasan lainnya yang diperlukan;
c.Draft RKA SKPD;
d.Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan harga satuan barang dan tenaga kerja dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.
e.Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah untuk penyediaan lahan, IMB, dan penyelesaian bangunan.

C.Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Praspem, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

1.Tingkat Pusat
Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Praspem antara lain:
a.Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah.
b.Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.
c.Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rengka menyusun kriteria umum dan kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.
d.Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Praspem.
e.Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui kegiatan dukungan manajemen teknis dan teknis lainya melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatusahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Praspem.

2.Tingkat Kabupaten
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Praspem Tahun 2013, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;
b.Melalui Surat Keputusan, Kepala Daerah penerima DAK Praspem Tahun 2013 menetapkan SKPD atau Lembaga Teknis pelaksana kegiatan DAK praspem di daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

D.Alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Tahun 2013


V.MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Praspem Tahun 2012 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
1.Tahap Persiapan
a.Usulan sampai dengan rencana kegiatan.
b.Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional dan arah Pemanfaatan DAK.
2.Tahap Pelaksanaan
a.Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait nama kegiatan, lokasi, serta alokasi.
b.Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan NSPM (Norma Standar Pelayanan Minimum/dokumen kontrak/spesifikasi kegiatan) yang telah ditetapkan.
c.Pencapaian sasaran fisik dan keuangan.
3.Tahap Pelaporan
a.Tingkat Kepatuhan.
b.Substansi pelaporan sesuai format dalam SEB.
4.Tahap Evaluasi
a.Evaluasi dampak dan manfaat.
b.Evaluasi Kinerja.

VI.PELAPORAN

1.Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome), realisasi fisik dan jumlah dana yang terealisasi yang disertai dengan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi di lapangan untuk dijadikan dasar menetapkan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.
2.Laporan disusun oleh Gubernur untuk kegiatan DAK Praspem Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota.
3.Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahapan selesai dilaksanakan.
b.Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
c.Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dimaksud.
4.Bagi daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Praspem secara tertib dan tepat waktu baik laporan triwulan maupun laporan akhir dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pengalokasian DAK Praspem tahun berikutnya.

VII.HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.

1.Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan dalam penentuan letak dan lokasi wilayah pembangunan gedung kantor pemerintahan daerah yang dapat memberikan implikasi terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.Penetapan letak dan lokasi kantor prasarana pemerintahan yang dibangun harus berada dalam lahan kepemilikan Pemda yang dilengkapi dengan sertifikasi atau surat keterangan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Mempersiapkan rencana pembangunan dan perluasan mempertimbangkan besaran alokasi, rencana tata ruang, dampak ekonomis, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.
c.Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha, dan kelompok masyarakat di daerah setempat dalam rangka mendorong kesadaran untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab mensukseskan program pembangunan dan perluasan kantor.
d.Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan gedung kantor di wilayah/daerah setempat.
2.Sebagai acuan dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan pembangunan gedung kantor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.Standar satuan harga bangunan yang telah ditetapkan instansi pemerintah untuk pembangunan gedung negara/pemerintah daerah.
b.Indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di daerah setempat.
c.Proyeksi kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagainya.
3.Untuk kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan yang dilaksanakan dengan mekanisme kontrak, agar berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, beserta perubahannya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
4.Dalam hal terjadi perubahan penggunaan alokasi kegiatan DAK Praspem dari yang telah ditetapkan sebelumnya yang disebabkan alasan "force majeure" dan atau alasan yang signifikan dapat dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
5.Dalam hal optimalisasi penggunaan DAK, mengacu pada PMK No. 06/PMK.07/2012 beserta perubahannya tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, serta Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah, daerah penerima DAK Praspem T.A. 2013 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan, apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
6.Dengan ditetapkannya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pengelolaan keuangan DAK Praspem dalam APBD dilakukan mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.
7.Dalam rangka penyiapan data pengalokasian DAK Praspem, agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Biro Aset Daerah untuk menyampaikan data dan informasi mengenai prasarana pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, paling lambat pada bulan Mei 2013. Data prasarana pemerintahan dimaksud mencakup status kepemilikan (sewa, pinjam pakai), kondisi (rusak, rusak berat) dan rencana gedung/ruang kantor yang akan dibangun dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam juknis ini.
8.Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota masing-masing.
9.Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penatausahaan keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota.
10.Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspem di Provinsi sebagai penerima DAK Praspem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII.PENUTUP.

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Praspem Tahun 2013.


LAMPIRAN II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

I.PENDAHULUAN

Konektivitas wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi, sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi perdesaan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.
Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di perdesaan karena di samping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.
Sampai saat ini pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah. Keterbatasan akses transportasi diperdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik terutama di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan serta Kawasan Strategis di daerah (Kab/Kota) dengan kondisi fiskal relatif rendah termasuk wilayah Tertinggal, Pesisir, Perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan masih rendah.
Sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Transdes) Tahun 2013 mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/pihak/masyarakat terkait serta pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK Transdes Tahun 2013.

II.TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Transdes Tahun 2013. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup DAK Transdes Tahun 2013, adalah:
A.Tujuan
Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayah perdesaan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam rangka meningkatkan daya saing, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
B.Sasaran
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan konektivitas wilayah dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing.
C.Ruang Lingkup
Nama program adalah Transportasi Perdesaan, dengan 2 kegiatan meliputi:
1.Pembangunan dan peningkatan jalan poros/jalan antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di KSCT.
2.Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, berupa bus perintis, mini bus, pick up, dump truck, dan kapal (kapal kayu/kapal fiberglass/kapal mesin tempel).

III.INDIKATOR DAN CAPAIAN

A.Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  • Penerapan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis;
  • Tolak ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan;
  • Kebutuhan prasarana angkutan, yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut;
  • Panjang jalan poros wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi;
  • Kebutuhan sarana angkutan perdesaan, yaitu jarak dan waktu tempuh rata-rata dari desa ke ibukota kecamatan/kabupaten;
  • Karakteristik kewilayahan, yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlah desa;
  • Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata);
  • Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD);
  • Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (output) dan satu hasil (outcome);
  • Besaran alokasi yang diterima.
  • Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
  • Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
  • Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh: Penyusunan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan Jalan Poros Wilayah, atau Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan, sebagai berikut:


B.Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

IV.TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A.Perencanaan dan Pemrograman

1.Tingkat Pusat
a.Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Transdes dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional;
b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Transdes.
2.Tingkat Kabupaten
a.Berdasarkan penetapan alokasi DAK Transdes Tahun 2013, Bupati penerima DAK Transdes Tahun 2013 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2013 secara partisipatif dengan tetap menjaga kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;
b.Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku;
c.Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Transdes 2013 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

B.Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Transdes adalah sebagai berikut:

1.Pembangunan, dan Peningkatan Jalan Poros Wilayah
a.Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum atau istilah lainnya di kabupaten yang bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013.
Pembangunan, dan Peningkatan jalan poros wilayah melalui DAK Tanrsdes harus disinergikan dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi dan nasional dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan
b.Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran terdiri dari:
1)Penyusunan Daftar Ruas Jalan merupakan tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten berupa penyusunan daftar luas jalan non status sesuai form data dasar potensi desa dan ketersediaan prasarana dan sarana Trasportasi Perdesaan.
2)Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas non status Kabupaten adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: (1) Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka aksesibilitas jalan poros wilayah sehingga dapat memberikan akses ke luar masuk orang dan barang; (2) penanganan jalan non status bersifat integrative dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional; (3) pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerah yang potensial; dan (4) Penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.
c.Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
1)Penentuan program penanganan jalan non status kabupaten:
a)Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan;
b)Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan non status atas dasar hasil survei yang berisikan data-data.
2)Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:
a)Jenis Kegiatan: pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah;
b)Tujuan/sasaran: usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional dan sesuai dengan juknis;
c)Volume: Panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km).
3)Perencanaan Teknis Jalan Non Status, perencanaan teknis jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
4)Pelaksanaan konstruksi jalan non status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum;
5)Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan terkait;
6)Penilaian Kinerja Kerja meliputi:
a)Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan;
b)Kinerja penyelenggaraan DAK Transdes akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya;
c)Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Transdes dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d.Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah berupa peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal;
e.Kegiatan pembangunan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
f.Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.
g.Daerah penerima DAK Bidang Transdes wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Transdes yang diterimanya.
h.Penyaluran DAK Transdes Tahun 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

2.Pengadaan Sarana Transportasi Wilayah
Pengadaan sarana transportasi berupa angkutan wilayah untuk penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, yang terdiri dari:
a.Kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck);
b.Kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerah kepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan motor tempel (kapal kayu/kapal fiberglass/kapal mesin tempel) Kapal motor digunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang agar aktivitas ekonomi bisa berkembang.
Terkait penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2013 dimaksud, kepada pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah. Sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

C.Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Transdes, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

1.Koordinasi Tingkat Pusat
Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Transdes antara lain:
a.Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan strategis cepat tumbuh;
b.Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;
c.Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rengka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori kawasan strategis cepat tumbuh dan koordinasi terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga;
d.Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Transdes;
e.Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Transdes.

2.Koordinasi Tingkat Kabupaten
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Transdes Tahun 2013, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan terkait dengan SKPD pengelola kegiatan;
b.Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan
c.Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.

D.Alokasi DAK Transdes Tahun 2013


V.MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
1.Tahap persiapan
a.Usulan sampai dengan rencana kegiatan;
b.Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional.
2.Tahap Pelaksanaana.Kesesuain pekerjaan dengan Rencana Kerja;
b.Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum (NSPM);
c.Pencapaian Sasaran.
3.Tahap Pelaporan
c.Tingkat Kepatuhan;
d.Substansi laporan sesuai format dalam SEB terkait monev.
4.Tahap Evaluasi
a.Evaluasi dampak dan manfaat;
b.Evaluasi Kinerja.

VI.PELAPORAN

1.Pelaporan pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);
2.SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.
3.Bupati yang menerima DAK Transdes Tahun 2013 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada surat edararan Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PPN/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
4.Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Transdes tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

VII.HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.Penentuan lokasi jalan poros wilayah dalam pelaksanaan DAK Transdes untuk masing-masing daerah harus sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT).
2.DAK Transdes diarahkan untuk membiayai pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah serta pengadaan tansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksi menuju pada pusat (outlet) pemasaran.
3.Penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes dimaksud, oleh pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah, sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
4.DAK Transdes tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sarana transportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana transportasi tersebut.
5.Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.
6.Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi.

VIII.PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas